Adil Melihat Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19

Herman Herry Komisi III

Kebijakan asimilasi dan integrasi terhadap narapidana terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona di lapas dan rutan Indonesia ternyata masih jadi perdebatan di masyarakat. Sebagian orang menganggap kebijakan ini menambah tekanan di masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pengulangan kejahatan oleh narapidana yang dibebaskan lewat kebijakan asimilasi dan integrasi khusus tersebut dijadikan alasan. Tak cuma di media, tetapi penyebaran informasi sejenis lewat media sosial maupun aplikasi pesan menambah kecemasan.

Kecemasan yang terus diulang-ulang hingga saat ini tersebut sebenarnya tak perlu terjadi. Sejatinya, kebijakan asimilasi ini harus pertama kali dilihat dengan menggunakan kacamata kemanusiaan.

Dalam tulisan sebelumnya, saya pernah sampaikan bahwa kebijakan asimilasi dan integrasi ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Tinggi PBB untuk HAM, juga Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB. Banyak negara lain juga melakukan hal serupa.

Asimilasi dan integrasi merupakan kebijakan yang mendesak untuk dilakukan. Mengapa? Alasannya tak lain karena sulit membayangkan betapa hebat kerusakan yang ditimbulkan bila virus Corona ini sampai menembus ke dalam lapas dan rutan.

Mayoritas lapas dan rutan di Indonesia memang dalam kondisi over-crowded. Lihat saja contohnya di Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api. Pada Maret sebelum kebijakan ini diputuskan, Lapas Kelas II A Bagan Siapi-api dihuni oleh 841 narapidana dan tahanan. Tahukah Anda bahwa kapasitas lapas ini sebenarnya cuma layak menampung 98 orang?

Risiko kesehatan dan keamanan sangat besar bila virus Corona menyebar di dalam lapas. Tidak hanya bisa menjangkiti banyak narapidana hingga petugas, tetapi juga keluarga petugas dan masyarakat lain. Risiko keamanan pun muncul bila narapidana di dalam lapas kemudian melakukan kerusuhan akibat narapidana di dalam tidak ingin tertular virus ini.

Lapas dan rutan bukan institusi yang tertutup total hingga bisa bebas dari penularan virus Corona. Toh petugas masih berhubungan dengan dunia luar, begitu pun bahan makanan hingga kebutuhan lain masih disuplai dari luar lapas. Penyebaran Covid-19 masih teramat mungkin terjadi.

Tidak percaya? Lihat kejadian di penjara Marion, AS. Dari total 2.500-an warga binaan di dalamnya, sebanyak 1.950 orang di antaranya dipastikan positif menderita Covid-19. Hal yang sama menimpa warga binaan di lapas Rikers (New York) dan Lapas Cummins (Huthchinson). Kita tentu tak ingin hal serupa terjadi di lapas maupun rutan di Indonesia.

Yasona Laoly Rapat dengan Herman Herry
Kegiatan sebelum pemberlakuan PSBB

Sebaliknya, narapidana yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi masih dalam pantauan petugas lapas dan Balai Pemasyarakatan (bapas). Bukan cuma dipantau, kepada narapidana yang dibebaskan itu juga diinformasikan bahwa kebebasan mereka akan langsung dicabut bila terbukti melakukan tindak pidana.

Memang tidak dipungkiri ada beberapa kejadian di mana narapidana asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana. Tetapi, realita sebenarnya tidak seperti dibayangkan oleh masyarakat.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Hukum dan HAM, narapidana yang dibebaskan lewat kebijakan darurat ini mencapai 38.822 orang hingga Senin (20/4/2020). Berapa banyak di antara mereka yang kembali melakukan tindak pidana?

Laporan yang sama dari Kemenkumham menyebut 33 narapidana yang mengulangi tindak pidana. Keterangan dari Kabareskrim Mabes Polri pada Selasa (21/4/2020) malah menyebutkan angka yang lebih sedikit, yakni 27 orang.

Tingkat residivisme narapidana asimilasi hanya di 0,08% (atau 0,06% bila memakai data dari Kabareskrim). Angka itu lebih rendah dari rata-rata tingkat residivisme Indonesia sebelum pandemi Covid-19 (18,12%).

Karenanya, tentu sulit menyebut kebijakan asimilasi dan integrasi ini menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, terlebih mengancam keamanan nasional. Kecemasan di masyarakat muncul lebih karena bombastisnya pemberitaan di media massa dan media sosial. Padahal, beberapa tindak pidana yang disebut dilakukan oleh narapidana asimilasi nyatanya tidak demikian seperti kasus a.n. Zainal di Batu, Malang, yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Walau demikian, saya bukan hendak mengatakan bahwa residivisme oleh narapidana asimilasi ini tidak perlu dianggap. Saya mendorong seluruh jajaran Pemasyarakatan di bawah naungan Kemenkumham memperketat pengawasan terhadap narapidana yang hendak diberikan asimilasi dan pemantauan atas mereka yang sudah dibebaskan.

Statistiknya menunjukkan residivisme paling banyak dilakukan oleh pelaku property crime (pencurian, pencurian dengan pemberatan) dan kekerasan. Kemenkumham harus betul-betul cermat menilai bila pelaku kejahatan tipe ini hendak dibebaskan lewat kebijakan asimilasi.

Koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain juga mesti ditingkatkan. Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait narapidana asimilasi harus dilengkapi dan diserahkan ke pihak kepolisian agar bisa memastikan apakah yang melakukan tindak pidana memang narapidana asimilasi atau bukan.

Jajaran Kemenkumham juga mesti menggandeng aparat pemerintahan, termasuk dari Gubernur/Bupati hingga ke level RT untuk memastikan pengawasan terhadap narapidana yang bebas lewat asimilasi dan integrasi ini.

Bila demikian, rasanya tingkat residivisme narapidana asimilasi bisa semakin ditekan dan kecemasan masyarakat juga tak lagi terdengar. Kemanusiaan terjaga, keamanan masyarakat pun terpelihara. Bila sudah demikian, fokus dan energi kemudian bisa diarahkan ke hal lain dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19.

Read More

Dukungan kepada Polri untuk Antisipasi Gejolak dalam Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Herman Herry dan polri

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mendukung aparat kepolisian untuk meningkatkan langkah antisipasi terhadap gejolak dalam masyarakat di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. Hal ini disampaikan Herman terkait Telegram Polri bernomor ST/1184 /lV/OPS.2/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kepala Operasi aman Nusa II 2020.

Dalam keterangan pers kepada wartawan, Jumat (17/4/2020), politikus PDI Perjuangan ini juga berharap aparat kepolisian bisa betul-betul menjadi pengayom masyarakat dalam kondisi seperti ini.

“Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang diberikan dan dijamin oleh konstitusi di dalam sebuah negara demokrasi. Hanya, dalam kondisi psikologis masyarakat yang tertekan seperti sekarang, ada kemungkinan muncul gejolak yang berpotensi mengancam kamtibmas. Aparat kepolisian harus memastikan diri bisa betul-betul menjadi pengayom masyarakat sekaligus pengawal kamtibmas,” ujar Herman.

Dalam telegram tersebut, Agus memerintahkan jajaran Baharkam untuk mengantisipasi skenario unjuk rasa di wilayah masing-masing.

“Sebagai Ketua Komisi III DPR, saya mengapresiasi dan mendukung kesigapan Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabaharkam Komjen Agus Andrianto dalam menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan meredam gejolak di masyarakat,” kata Herman.

Menurut Herman, salah satu hal utama yang harus turut dijaga oleh aparat kepolisian dalam kondisi sekarang tak lain terjaminnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat.

“Terganggunya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, yang mungkin saja terjadi bila ada blokade jalan oleh pihak manapun, akan sangat mungkin menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.

Herman juga berpesan agar petugas di lapangan bersikap profesional. Menurut politikus asal Ende tersebut, profesionalisme ini yang akan mempermudah pekerjaan polisi dan penerimaan masyarakat.

“Petugas kepolisian yang bertugas di lapangan harus betul-betul bersikap profesional dan menjadi pengayom yang diandalkan oleh negara serta masyarakat. Saya paham bahwa mungkin aparat letih, tetapi kepada mereka juga dibebankan tanggung jawab untuk bekerja profesional, tidak memperlihatkan sikap arogan, atau mengucapkan kalimat provokatif saat melakukan pengamanan,” tutur Herman.

“Saya harap tidak ada lagi aksi provokatif seperti yang terjadi di Sumatera Utara baru-baru ini. Di sisi lain, saya juga meminta warga masyarakat untuk patuh pada anjuran pemerintah terkait protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga physical distancing demi melawan virus Corona ini,” katanya.

Read More

Negara Tak Boleh Kalah dari Gangguan Keamanan di Tengah Pandemi Corona

Herman Herry Covid-19

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, meminta aparat kepolisian terus waspada dengan segala bentuk gangguan kamtibmas di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal ini disampaikan Herman terkait penangkapan sejumlah pelaku vandalisme bernada provokasi yang disebut berasal dari kelompok anarko.

“Pertama, sebagai Ketua Komisi III DPR, saya mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengantisipasi pergerakan kelompok anarko yang ingin membuat kekacauan di tengah situasi dan kondisi negara yang sedang berupaya mengatasi pandemi Corona di Tanah Air. Langkah cepat ini sekaligus menunjukkan bahwa negara tidak kalah dengan siapa pun yang hendak menimbulkan kekacauan, termasuk mereka yang disebut sebagai kelompok anarko,” ujar Herman.

“Di tengah keadaan seperti ini, ancaman terhadap kamtibmas akan selalu ada. Maka dari itu diperlukan langkah ekstra dari kepolisian untuk bergerak menghentikan potensi-potensi kejadian serupa. Terlebih sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Aziz telah mengeluarkan maklumat guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Hanya, harus dicamkan betul bahwa setiap tindakan pengamanan itu dilakukan dengan humanis dan profesional,” kata Herman.

Terkait dugaan adanya dalang tertentu di belakang kelompok anarko tersebut, Herman menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada aparat kepolisian.

“Tentu saja polisi harus menyelidiki dugaan tersebut. Jika memang benar ada yang mengorganisir, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku sebab negara tidak boleh kalah dengan kelompok kriminal,” ujar Herman.

“Penyelidik dan penyidik harus bisa betul-betul memastikan apakah kelompok anarko ini memang anak-anak remaja yang mencari eksistensi atau benar-benar ingin bertindak kriminal. Kita tunggu bersama proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil, kewenangan ada di Polri sebagai aparat penegak hukum apakah pelaku ditangkap atau dibina,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyebut pelaku vandalisme di Kota Tangerang yang tergabung dalam kelompok anarko tersebut akan berbuat onar di beberapa kota besar di Pulau Jawa secara serentak. Aksi itu disebut bakal terjadi pada 18 April 2020.

Mengenai hal ini, Herman menyebut dugaan tersebut harus betul-betul diselidiki lebih lanjut.

“Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya, sebagian besar pelaku adalah remaja. Kepolisian harus memastikan apakah pelaku tersebut hanya pelaku lapangan saja. Sekali lagi, jika benar terorganisir, polisi harus menyelidiki dan menangkap siapa dalang di balik kelompok anarko tersebut,” katanya.

Lelaki berusia 57 tahun itu menyebut bahwa tindakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian bukan berarti melarang kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

Ia juga paham bila ada kelompok masyarakat yang hendak menyuarakan ketidakpuasan kendati secara pribadi menilai kinerja pemerintah dalam menangani wabah Corona sudah cukup baik.

“Saya pribadi menilai kinerja pemerintah cukup responsif terkait penanganan virus Corona. Tetapi, sebagai negara demokrasi, masyarakat juga memiliki hak menyampaikan aspirasinya dan itu dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang ada,” kata Herman.

“Sebelumnya saya sudah menyampaikan, mari hentikan politisasi isu Covid-19 ini. Di saat seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah langkah konkret dari setiap warga negara dalam membantu pemerintah dan tenaga medis. Sebagai wakil rakyat, saya menghimbau bahwa yang setidaknya bisa dilakukan adalah patuh terhadap keputusan pemerintah guna mengatasi penyebaran virus Corona. Virus ini bisa dilawan lewat usaha kolektif setiap warga negara,” kata Herman.

Read More

Polri dan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, berpesan agar jajaran kepolisian tetap efektif menjalankan fungsi kamtibmas saat wilayah DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020. Menurut Herman, hal ini harus menjadi perhatian mengingat anggaran Polri mengalami pengurangan selepas dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2020.

“Berdasarkan Perpres tersebut, anggaran Polri berkurang sekitar Rp 8 triliun. Saya berharap Polri di bawah Jenderal Idham Aziz bisa melakukan penyesuaian agar fungsi Polri dalam menjamin keamanan dan ketertian masyarakat tidak terganggu akibat pemotongan anggaran tersebut,” kata politikus partai PDI Perjuangan tersebut.

“Kepolisian mesti mengantisipasi potensi meningkatkan gangguan kamtibmas akibat pandemi Covid-19, termasuk dalam kondisi penerapan PSBB oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai penyelenggara kamtibmas, Polri memiliki fungsi yang strategis untuk memastikan PSBB berjalan dengan baik,” tutur Herman.

Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta secara resmi akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020. Kepastian penerapan ini didapat setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui pengajuan dari Gubernur Anies Baswedan.

Pria berusia 57 tahun ini juga berharap segera ada kejelasan detail mengenai pelaksanaan tugas aparat kepolisian dalam kondisi PSBB. Herman menyebut hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman di lapangan.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

“Selain detail tugas dan wewenang, harus dipastikan juga masyarakat sudah mendapatkan informasi yang benar,” ucapnya.

Herman juga menyampaikan agar aparat kepolisian mengedepankan tindakan humanis dan persuasif dalam penerapan PSBB di DKI Jakarta.

“Rakyat sedang susah. Psikologis masyarakat, bukan hanya di Jakarta, sedang tertekan oleh penyebaran virus Corona. Oleh sebab itu, aparat yang bertugas di lapangan harus mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Ketegasan harus ditunjukkan sebagai bukti nyata kehadiran negara, tetapi prinsip profesional, modern, dan terpercaya juga mesti dipertahankan,” katanya.

“Untuk pelaksanaan tugas di lapangan, saya meminta pimpinan dan para pejabat di Polri supaya betul-betul memonitor secara berjenjang operasional petugas di lapangan, termasuk ketersediaan APD dan kecukupan logistik,” ujar Herman.

Di sisi lain, Herman juga mengingatkan bahwa penerapan PSBB ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

“Saya berharap agar warga masyarakat juga sama-saa memperhatikan isi Permenkes terkait PSBB dan bersama-sama mematuhi serta melaksanakan kebijakan PSBB,” katanya.

Read More

Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Corona

Herman Herry Rapat Virtual

Pembebasan narapidana sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pro dan kontra menguat seturut keluarnya Keputusan Menteri No. H.HH-19.PK. 01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam Kepmen itu disebut bahwa asimilasi dan integrasi dilakukan terhadap narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Kepmen ini, diperkirakan lebih dari 30 ribu narapidana dan anak yang mendapat asimilasi dan integrasi.

Pertanyaan pertama yang diapungkan masyarakat tak lain apakah tepat melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan rumah tahanann (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas)? Bukankah para narapidana dan anak binaan justru berada di lingkungan terisolasi dan karenanya relatif aman dari virus Corona?

Perlu dipahami bahwa kegiatan penegakan hukum, termasuk melakukan penahanan, tidak berhenti dilakukan kendati kita tengah menghadapi perang melawan virus Corona seperti sekarang. Artinya, intake baru di rutan/lapas bisa tetap terjadi. Di satu sisi, intake baru ini adalah risiko besar penyebaran.

Jajaran Kemenkumham juga telah melakukan sejumlah upaya lain untuk menanggulangi penyebaran virus Corona di rutan/lapas. Penyemprotan disinfektan, petugas yang masuk harus mengikuti protokol pencegahan Covid-19, kewajiban memakai masker dan APD, hingga mengganti model kunjungan menjadi video conference.

Herman Herry Rapat Virtual
Ilustrasi Narapidana (Napi). (istimewa)

Namun, hal itu memang tidak cukup. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi di dalam rutan/lapas di Indonesia sangat padat (overcrowded) sehingga tidak memungkinkan dilakukan physical distancing. Inilah faktor utama sehingga kemudian muncul kebijakan darurat terkait asimilasi dan integrasi narapidana serta anak binaan.

Kebijakan darurat yang diambil Menkumham dan jajarannya ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Michell Bachellet, untuk membebaskan narapidana pada kondisi darurat Covid-19 saat ini. Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB juga merekomendasikan hal serupa dan telah diikuti secara massif oleh banyak negara.

Iran membebaskan 85 ribu narapidana ditambah 10 ribu tahanan politik. Brasil membebaskan 34 ribu orang, Polandia mengeluarkan lebih dari 10 ribu narapidana, Afghanistan melepaskan lebih dari 10 ribu napi berusia di atas 55 tahun, Tunisia mengeluarkan lebih dari 1.400 orang, sementara banyak negara bagian di AS yang melepaskan ribuan narapidana. Dengan alasan kemanusiaan, saya sependapat dengan keputusan Menkumham dan jajarannya mengikuti rekomendasi tersebut mengingat kondisi rutan dan lapas di Indonesia sangat padat.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya rasa kebijakan untuk memberi asimilasi dan integrasi kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan kebijakan yang progresif. Saya mendukung kebijakan ini asal dipastikan perilisan narapidana ini tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kebijakan ini malah dijadikan beberapa oknum pegawai Lapas untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dan transaksional.

Hal kedua yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat tak lain soal wacana revisi PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Harus juga dipahami bahwa PP ini mengatur tentang ketentuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang berbeda bagi narapidana korupsi, terorisme, hingga narkotika. Asimilasi dan integrasi bagi narapidana khusus baru bisa diberikan setelah menjalani 2/3 masa pidana, berbeda dengan narapidana umum lain yang bisa mendapatkannya setelah menjalani ½ masa pidana. Selain itu, asimilasi dan integrasi bagi narapidana khusus juga harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait.

Kepmen yang dikeluarkan Menkumham pada 30 Maret 2020 menyebutkan bahwa yang akan dibebaskan adalah narapidana yang tidak diatur oleh PP No. 99/2012. Artinya, narapidana kasus korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, dan narkotika tidak mendapatkan asimilasi dan integrasi.

Terkait hal ini, sebagaimana diatur dalam tata perundang-undangan kita, patut digarisbawahi bahwa kewenangan revisi merupakan kewenangan Pemerintah.

Saya harap Menkumham tetap memperhatikan aspirasi masyarakat terkait isu revisi PP No. 99/2012. Sebab, agenda pemberantasan korupsi, narkoba dan terorisme merupakan agenda penting pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Read More