New Normal dan Polri yang Mengedepankan Profesionalisme serta Humanisme

Herman Herry

Perang melawan penyebaran Covid-19 di Indonesia belum kunjung usai. Segala cara terus dilakukan untuk menahan laju perkembangan jumlah masyarakat yang tertular sembari menanti vaksin virus Corona ini ditemukan.

Penantian akan vaksin atau kapan virus Corona ini menghilang tentu tak bisa dipastikan berakhirnya. Sebagian peneliti bahkan menyebut penantian ini bak menyusuri jalan panjang yang belum diketahui ujungnya.

Ketidakpastian inilah yang membuat roda gerak ekonomi tak bisa terus dibiarkan tak bergulir. Demi menggenjot perekonomian inilah kemudian pemerintah mempersiapkan peralihan menuju tatanan hidup baru (new normal) di mana masyarakat diharapkan mengubah perilaku kesehariannya untuk tetap bisa beraktivitas normal di tengah pandemi.

Disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan rajin mencuci tangan, adalah elemen utama dalam pola new normal ini. Begitu juga dengan komitmen menjaga jarak aman dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain.

Tentu pola hidup new normal ini tak bisa sekonyong-konyong, melainkan perlu disiapkan lebih dulu. Di Indonesia, fase awal persiapan menuju new normal di Indonesia ini dicoba lebih dulu di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.

Untuk membantu agar fase peralihan ini berjalan mulus, sekitar 340 ribu personel TNI dan Polri diturunkan di mana 30-40 ribu di antaranya merupakan petugas kepolisian. Aparat dari TNI dan Polri ini ditempatkan pada 1.800 titik di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo.

Adapun pengerahan aparat ini, khususnya dari kepolisian sebagai mitra kerja Komisi III DPR RI, tak perlu dipersoalkan. Masyarakat tak usah khawatir karena pengerahan ini tak punya tujuan selain membantu adaptasi kehidupan masyarakat menuju new normal.  Kehadiran aparat kepolisian secara fisik di titik-titik yang ditentukan adalah untuk mempercepat tumbuhnya sikap disiplin di masyarakat saat beraktivitas.

Fungsi petugas kepolisian yang dikerahkan untuk adaptasi new normal ini lebih pada mengawasi penerapan protokol kesehatan sesuai PSBB. Tujuannya tak lain agar masyarakat bisa segera betul-betul berdisiplin menerapkan pola pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga kurva virus Corona bisa segera menurun.

Tentu saja petugas kepolisian harus menjalankan tugas ini dengan mengedepankan pendekatan humanis. Ingatkan dengan baik warga yang tidak mengenakan masker, awasi fasilitas publik agar orang yang berada di dalamnya tidak melebihi kapasitas aman, atur antrean agar sesuai prinsip jarak aman, serta beri edukasi kepada warga soal pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Petugas kepolisian yang diturunkan ke lapangan ini memang bukannya tak mungkin menghadapi sikap yang tak diharapkan dari masyarakat. Namun, bagaimana pun reaksi dari masyarakat, aparat kepolisian harus tetap berpegang pada profesionalisme. Petugas yang diturunkan ke lapangan harus betul-betul mencamkan bahwa fungsi mereka kali ini fokus pada edukasi. Jangan terpancing meskipun ada respons negatif dari warga.

Di sisi lain, Polri sebagai lembaga juga mesti cermat dalam mengatur kebutuhan personel yang diturunkan membantu adaptasi new normal. Kebutuhan petugas di lapangan harus betul-betul dicukupi, jangan sampai ada kekurangan yang melemahkan semangat anggota di lapangan.

Pada akhirnya, saya berharap adaptasi ini berjalan mulus, masyarakat bisa berdisiplin menerapkan protokol kesehatan, dan kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia bisa segera melandai.

Read More

Menanti Terobosan Dirjen Pemasyarakatan yang Baru

Herman Herry Rapat bersama

Senin (11 Mei 2020), Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan jajarannya di Gedung DPR, Jakarta. Inilah rapat pertama Komisi III dengan Irjen (Pol) Reynhard Saut Poltak Sinaga, yang baru dilantik sebagai Dirjen Pemasyarakatan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tepat sepekan sebelumnya.

Sebagai pribadi dan Ketua Komisi III DPR, saya sampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas penunjukan tersebut. Semoga tanggung jawab baru ini bukan hanya menjadi kehormatan bagi institusi asal, tetapi juga buat pribadi, keluarga, dan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri.

Soal institusi asal ini memang sempat menjadi sorotan. Mengapa jabatan sevital Direktur Jenderal Pemasyarakatan justru berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan bukan dari internal Kemenkumham, begitu pertanyaan yang banyak dilontarkan.

Mari tidak usah berpolemik tentang hal tersebut. Keputusan Menkumham menunjuk Saudara Reynhard Silitonga pasti memiliki argumentasi yang kuat atas dasar integritas dan kemampuan. Tidak perlu terlalu meragukannya karena hal ini merupakan keputusan negara yang tentunya memiliki alasan kuat.

Yang jelas, sebagai Dirjen Lapas yang baru, ada tantangan besar yang sudah menanti di depan mata. Silang sengkarut persoalan terkait Pemasyarakatan sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Berganti-ganti anggota Komisi III dari satu periode ke periode lain, permasalahannya masih yang itu-itu juga.

Saya bisa mengatakan hal ini karena sudah empat periode duduk di Komisi III DPR RI. Persoalan klasik seperti buruknya kondisi rutan dan lembaga pemasyarakatan, pungli, dan sebagainya adalah hal klasik yang tak kunjung selesai.

Sebagai Ketua Komisi III, saya menantikan strategi dari Dirjen Pemasyarakatan yang baru untuk mengatasi rentetan permasalahan tersebut. Tantangan utama tentulah soal jumlah tahanan dan narapidana yang melebihi kapasitas lapas dan rutan di Indonesia.

Data terakhir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lapas dan rutan di Indonesia secara umum masih mengalami over-crowding hingga 75 persen. Kapasitas lapas dan rutan yang semestinya cuma bisa menampung maksimal 132.107 orang, ternyata diisi oleh 231.609 narapidana dan tahanan.

Kondisi over-crowding ini berbuntut pada sederet persoalan lain, mulai dari buruknya sanitasi, kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan akibat jumlah petugas yang tidak memadai, hingga kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi di lapas. Dirjen Pemasyarakatan yang baru mesti melakukan terobosan untuk menyelesaikan hal ini.

Terlebih negara kita sedang menghadapi pandemi Covid-19 dan tentu saja lapas serta rutan juga potensial terdampak. Dirjen Pemasyarakatan yang baru beserta seluruh jajarannya harus bekerja keras memastikan lapas dan rutan di Indonesia tidak menjadi episenter Covid-19 seperti yang menimpa fasilitas penahanan AS dan Kolombia.

Demi menghindarkan fasilitas penahanan menjadi hot-spot Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM memang telah menetapkan kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi kepada 39.273 orang (data hingga 10 Mei 2020). Sebagai Ketua Komisi III, saya mendukung kebijakan ini atas dasar kemanusiaan.

Tentu ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan betul oleh Dirjen Pemasyarakatan yang baru. Dari total narapidana dan anak yang menerima percepatan asimilasi serta integrasi, tercatat 93 orang di antaranya melakukan pengulangan tindak pidana.

Tingkat pengulangan ini memang hanya 0,23 persen, tetapi tetap saja harus menjadi perhatian bagi Dirjen Pemasyarakatan yang baru dan segenap jajarannya. Minimal, kriteria narapidana yang berhak atas percepatan asimilasi dan integrasi ini diperketat. Hal lain yang harus diperbaiki adalah pengawasan terhadap warga binaan yang mendapat asimilasi dan integrasi demi memastikan mereka tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Penunjukan Saudara Reynhard merupakan sejarah. Baru kali ini jabatan Dirjen Pemasyarakatan diisi oleh sosok dari lembaga penegak hukum.

Seiring dengan itu, ekspektasi pun pastinya akan meninggi. Saudara Reynhard harus bisa memperlihatkan bahwa alasan penunjukan dirinya tidaklah keliru. Terobosan demi terobosan sesuai kapabilitas sebagai Dirjen Pemasyarakatan harus dieksekusi agar persoalan yang ada tidak terus berulang kendati anggota DPR dan Dirjen Pemasyarakatan silih berganti.

Read More

Polri Promoter Jangan Sebatas Slogan

Herman Herry Komisi III DPR

Terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong. Demikian visi Polri yang diusung Jenderal (Purn.) Tito Karnavian sejak dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016.

Lewat wajah barunya ini, Polri berharap bisa semakin dekat dengan rakyat melalui pelaksanaan kerja yang profesional dan tetap humanis dalam menangani segala kasus yang ada. Kepercayaan publik adalah hal pokok yang menjadi tujuan dari pelaksanaan visi tersebut.

Tahun berganti, visi yang disederhanakan ke dalam slogan “Promoter” itu tetap dipertahankan, termasuk saat ini ketika Polri dipimpin oleh Jenderal (Pol) Idham Aziz. Sayang, sepekan terakhir profesionalisme petugas kepolisian justru mendapat sorotan negatif akibat dua insiden beruntun.

Kejadian pertama tak lain kedatangan rombongan penyidik Bareskrim Polri di Bandara Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara dengan memakai pesawat jet carteran pada Selasa (5/5/2020). Bukan soal jet carteran yang jadi pembicaraan masyarakat, tetapi seorang bos perusahaan tambang yang sedang diselidiki Polri ternyata ikut di dalam rombongan tersebut.

Menyikapi hal ini, Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz untuk menanyakan perihal keberadaan sang petinggi perusahaan di dalam rombongan penyidik. Mengenai jadwal pemanggilan akan lebih dulu dibahas pada rapat internal mengingat saat ini sudah paripurna penutupan reses.

Penjelasan yang terang benderang dari Polri menjadi vital demi menghapus keraguan publik. Berkali-kali slogan Promoter dikumandangkan institusi Polri, namun jika terus-menerus para pejabatnya sendiri yang menimbulkan kegaduhan dengan cara-cara penyidikan perkara yang tidak memberikan contoh profesional, maka sia-sialah slogan promoter dikumandangkan.

Polri promoter jangan menjadi sebatas slogan. Tetapi, bila masyarakat sudah kadung tidak percaya akibat perbuatan aparat kepolisian sendiri, hal itulah yang akan terjadi.

Belum lagi insiden di Kendari bisa dijernihkan, justru muncul kejadian lain yang menunjukkan kurang profesionalnya petugas kepolisian. Hal ini tak lain terkait pengalaman Youtuber bernama Ferdian Paleka di dalam rumah tahanan Mapolrestabes Bandung.

Ferdian, yang ditangkap akibat ulahnya membuat konten Youtube yang dianggap merendahkan martabat orang lain, khususnya transpuan, dengan memberikan kardus ‘sembako’ berisi batu bata dan sampah, kembali membuat geger setelah video saat ia di-bully di dalam ruang tahanan menyebar luas.

Hal ini kembali menunjukkan tidak profesionalnya aparat kepolisian. Tujuan penahanan adalah mencegah seseorang mengulangi perbuatannya, agar tidak bisa membuang barang bukti, serta dilindungi keamanannya. Fakta perundungan yang dialami Ferdian di dalam rutan polisi tak pelak kembali memperlihatkan betapa sebagian aparat kepolisian tidak betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya.

Belum lagi bicara soal keberadaan telepon seluler yang dipakai untuk merekam perundungan tersebut mengingat rutan semestinya steril dari barang-barang seperti itu. Bila benar bahwa telepon seluler tersebut masuk dengan diselundupkan, tentulah pertanyaan soal mekanisme pengawasan yang dilaksanakan petugas kepolisian tak mungkin terelakkan lagi.

Read More

Anggaran Pandemi Covid-19 dan Kejutan KPK yang Tetap Dinanti

Herman Herry Komisi III

Dalam setiap krisis, ada saja celah atau kesempatan yang bisa digunakan oleh pencuri. Hal ini yang mesti diantisipasi terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020. Besarannya tidak main-main, yakni mencapai Rp 405,1 triliun.

Dana itu dipakai untuk berbagai hal, mulai dari belanja sektor kesehatan, insentif pajak, perlindungan sosial, hingga pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, ada juga dana cadangan Rp 25 triliun untuk persediaan logistik dan sembako di tengah pandemi Covid-19 ini.

Tentu dana ini harus diawasi betul penyaluran dan penggunaannya. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, ini adalah uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Peduli warga DPR Komisi III

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan anggaran tersebut tak lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti-rasuah ini tak hanya mesti berperan aktif, namun juga harus melakukan langkah luar biasa (extra ordinary) untuk mengawasi penggunaan anggaran Covid-19.

Satu hal yang mesti dicamkan betul adalah agar KPK tidak cuma fokus pada penindakan setelah terjadi penyelewengan pada penggunaan anggaran tersebut. Sebaliknya, KPK mesti memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa dimonitor sejak awal.

Berdasarkan pengalaman kerja selama ini, KPK tentu bisa memetakan dan mengantisipasi titik-titik yang rawan terjadi penyelewengan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan anggaran ini. Untuk bisa melakukan pencegahan dan pengawasan dengan efektif, tentu saja hal ini tak bisa dilakukan sendirian oleh KPK.

KPK juga harus menjalin kerjasama sinergis dengan sesama lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan. Hal ini tak lain karena Kejaksaan punya infrastruktur sampai ke kabupaten.

Setiap lembaga penegak hukum kita, termasuk KPK, punya infrastruktur dan SDM yang mumpuni. Tentu akan lebih baik bila terbangun kerjasama yang kuat dan efektif di antara mereka.

Keseriusan KPK dalam mengawasi dan mengantisipasi penyelewengan anggaran Covid-19 akan sekaligus menjadi bukti komitmen mereka soal pencegahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, KPK di bawah Firli Bahuri lebih mengedepankan aspek pencegahan korupsi.

Hanya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa saat ini KPK sudah tak lagi bertaji. Salah satu tolok ukur yang sering dipakai tak lain akibat minimnya OTT yang dilakukan oleh KPK sejak dipimpin oleh Firli.

Padahal, KPK saat ini sebenarnya cuma lebih menghindari festivalisasi kasus dan pilitisasi kasus. KPK tak lagi langsung menghadirkan calon tersangka ke ruang publik saat belum betul-betul ada bukti yang cukup.

Inilah momentum yang sangat baik bagi KPK untuk membuktikan bahwa mereka belum dan tak bisa dilemahkan. Tantangan ini yang mesti dijawab oleh pimpinan dan segenap petugas di KPK.

Yang pasti, KPK harus ingat untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan bermartabat. Keterbukaan pada publik itu perlu, tetapi mana kala orang atau kasus tersebut sudah menempuh proses akhir penyidikan. Di sisi lain, jangan pula berhenti memberikan efek kejut dalam penindakan korupsi di negeri ini.

DPR tentu saja mendukung setiap upaya yang dilakukan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kita memang masih berjibaku menghadapi pandemi Covid-19, tetapi saya minta kinerja dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu karenanya.

Read More