Tatap Muka Nan Istimewa

Herman Herry

Ada yang istimewa pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan jajaran Menterian Hukum dan HAM Yasonna Laoly beserta jajarannya pada Senin, 22 Juni 2020. Betapa tidak, inilah rapat tatap muka pertama antara Komisi III yang saya pimpin dengan mitra kerja dalam kurun waktu 3-4 bulan ke belakang.

Ya, selama beberapa bulan terakhir ini, pandemi Covid-19 mengakibatkan semua rapat digeser menjadi pertemuan virtual. Bilapun hadir di Gedung DPR, hanya sebagian anggota Komisi III yang boleh hadir akibat penerapan physical distancing sebagai protokol pencegahan penyebaran virus Corona.

Soal rapat tatap muka memang sudah menjadi bahasan tersendiri di internal Komisi III. Sejumlah rekan meminta kepada saya sebagai Ketua Komisi III untuk melakukan rapat tatap muka bersama mitra kerja kami di DPR, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Namun, memang tidak semua mitra kerja mau diajak rapat dengan sistem tatap muka. Ada mitra kerja yang ingin tetap melakukan rapat virtual sehingga terjadi tarik-menarik dan rapat pun akhirnya tertunda sampai tercapai titik temu.

Itulah sebabnya rapat dengan jajaran kementerian yang dipimpin sahabat saya, Yasonna Laoly, pada awal pekan ini terasa istimewa. Dan, makin istimewa lagi mengingat dinamika rapat juga sangat menarik.

Pertanyaan, saran, masukan, hingga kritik keras disampaikan oleh anggota Komisi III pada rapat tersebut. Tidak masalah, semua itu merupakan bagian dari hak dan kewajiban anggota dewan. Di sisi lain, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menkumham beserta jajarannya juga memang punya kewajiban memberi penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota dewan.

Dinamika ini juga menjadi pertanda bahwa kami di Komisi III tak ingin rapat sekadar menjadi formalitas. Hal ini yang juga saya himbau kepada rekan-rekan di Komisi III.

Saya tentu tak ingin ada, misalnya, anggota dewan yang langsung pergi sehabis bertanya atau melemparkan kritik keras. Hal seperti itu jelas tak elok.

Satu hal yang saya minta kepada rekan-rekan di Komisi III ataupun mitra kerja adalah untuk saling menghargai. Jikapun karenanya rapat harus berlangsung sampai malam, saya sebagai bagian unsur pimpinan Komisi III tak keberatan dan siap bergantian memimpin sidang demi tercapainya kesimpulan rapat yang berkualitas.

Jika ada permasalahan yang ditemukan dan dikeluhkan oleh mitra kerja, mari kita bicarakan dan rundingkan bersama. Jika pembicaraan tak ingin dilakukan terbuka karena adanya hal sensitif, secara tertutup pun tak masalah demi mencari solusi terbaik bagi kemaslahatan bangsa.

Adapun kritik yang disampaikan oleh Komisi III agar tidak dianggap sebagai kebencian, kemarahan, atau kesengajaan mencari-cari kesalahan. Tidak demikian. Komisi III sudah berkomitmen untuk bekerja bersama-sama dengan mitra kerjanya dalam membangun negeri.

Ada yang istimewa pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan jajaran Menterian Hukum dan HAM Yasonna Laoly beserta jajarannya pada Senin, 22 Juni 2020

Ada sejumlah kesimpulan yang kami capai bersama Menkumham dan jajarannya pada rapat tersebut. Baik Komisi III dan Menkumham sependapat untuk segera membahas pembahasan RUU carry over yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR, yakni RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Komisi III tentu memahami posisi Menkumham sebagai pembantu Presiden sehingga tak bisa langsung mengambil keputusan sendiri karena harus seizin Bapak Joko Widodo. Karenanya, Komisi III akan mengundang Menkumham lewat surat terkait rapat RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dan Menkumham akan melaporkannya kepada Presiden. Di sisi lain Komisi III mendesak Menkumham untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan keimigrasian, menyelesaian permasalahan di bidang pemasyarakatan, dan melaksanakan tata kelola sumber daya manusia di internalnya.

Read More

1 Ton Sabu dalam Dua Minggu, Bukti Sinergi Lembaga Penegak Hukum

Herman Herry Mushnakan sabu

Dalam situasi sulit, selalu ada saja pelaku kejahatan yang mengintai kesempatan dalam kesempitan. Karena itu pula kinerja aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum juga tak berhenti kendati Indonesia masih menghadapi kondisi sulit akibat tekanan pandemi Covid-19.

Hal terakhir ini yang setidaknya diperlihatkan oleh Polri terkait penyelundupan narkoba dari luar negeri. Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz pada awal bulan ini menyebut jajarannya menyita 6,9 ton narkoba sepanjang 2020 di mana barang buktinya mencakup 3,52 ton sabu, ganja sebanyak 3,35 ton, tembakau gorilla seberat 55,26 kilogram, dan total 552.427 butir pil XTC. Jumlah barang bukti yang luar biasa besar tersebut berasal dari 19.468 pengungkapan kasus dengan 25.526 tersangka.

Pengungkapan yang boleh jadi paling menggemparkan terjadi pada beberapa pekan terakhir. Dimulai dengan keberhasilan menggagalkan penyelundupan 821 kilogram sabu di Serang, Banten, pada 22 Mei 2020, tim Satgas Khusus Polri kembali mengamankan 402 kilogram sabu di Sukabumi, Jawa Barat, pada 3 Juni 2020.

6,9 ton narkoba sepanjang 2020
1 Ton Sabu

Tentu saja keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa. Dalam kurun waktu kurang dari dua minggu, Satgassus Polri berhasil membongkar penyelundupan sabu yang melibatkan jaringan dari luar negeri.

Apresiasi khusus saya berikan kepada Kabareskrim, Kasatgassus, serta seluruh anggota Satgassus atas dedikasi dan kerja keras mereka di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Ada di antara mereka yang belum pulang ke rumah selama dua bulan terakhir demi membongkar penyelundupan ini.

Barang bukti sabu 1 ton

Adapun pengungakapan tersebut tak cuma bisa dilihat dari aspek kinerja semata. Digagalkannya kedua penyelundupan terakhir setara dengan upaya menyelamatkan jutaan warga Indonesia. Perhitungannya begini, satu kilogram sabu itu bisa dipakai oleh empat ribu jiwa. Dikalikan dengan total barang bukti pada dua penyelundupan tersebut, artinya hampir 5 juta warga Indonesia terselamatkan.

Sebagai Ketua Komisi III DPR, saya melihat pengungkapan demi pengungkapan tersebut sebagai rangkaian kinerja yang baik dari Polri, khususnya Bareskrim dan Satgassus. Saya berharap kinerja seperti ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan sesuai prinsip bahwa tidak ada toleransi sekecil apa pun untuk kejahatan narkoba di Indonesia. Hal ini sangat penting karena upaya pemberantasan yang lebih terstruktur dan tegas akan menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi.

Di sisi lain saya juga melihat bahwa kinerja sesama lembaga penegakan hukum dalam upaya pemberantasan narkoba sudah kian sinergis dan terintegrasi. Hal ini bisa disimpulkan dari pemindahan 41 bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan akhir pekan lalu.

Ke-41 narapidana yang dipindah itu merupakan bandar-bandar besar, di mana beberapa di antara mereka ada yang dipidana mati dan hukuman seumur hidup. Saya apresiasi pemindahan 41 bandar narkoba tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan narkoba. Lagi-lagi, saya melihat ini sebagai bukti komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Tanah Air.

Seperti kita ketahui, kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki jaringan teramat luas. Jadi, tantangan ini membutuhkan langkah-langkah integratif dan koordinatif antarlembaga untuk menyelesaikannya.

Pemindahan para bandar narkoba ke Lapas Nusakambangan dapat memperkecil ruang gerak pelakunya mengendalikan peredaran narkoba dari balik sel. Hal ini tak lain karena Lapas Nusakambangan memiliki sistem pengamanan yang sangat ketat.

Read More