Jangan Cari Kaya dari Politik

Salah satu fenomena yang belakangan ini kerap menjadi bahasan tak lain soal ketertarikan kalangan muda terhadap politik. Menariknya, kesimpulannya tak sama. Ada pendapat, atau bahkan survei, yang menyebut minat kalangan milenial, begitu kategorisasi yang disematkan pada kalangan muda ini, untuk melibatkan diri ke dalam politik meningkat, sementara pendapat lain menyebut kalangan ini tetap cuek dengan politik.

Ada anak muda yang aktif berpolitik, bahkan sudah menjadi anggota DPR RI pada usia yang masih sangat muda. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri juga bahwa kalangan muda tetap enggan berkontribusi dalam kegiatan politik di negeri ini.

Tentu tak ada masalah, siapa pun bebas bersikap. Hanya, ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda yang ingin berpartisipasi dalam politik di Indonesia. Saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman puluhan tahun terlibat dalam politik di Tanah Air tercinta.

Saya selalu katakan kepada semua orang, menjadi pejabat negara itu bagaikan hobi. Pekerjaan utama saya tetaplah sebagai pengusaha. Hal ini tak lain karena sebagai pejabat negara dalam dunia politik tentu ada batas waktunya.

Perlu saya tekankan pada anak-anak muda yang ingin berkecimpung dalam politik: Jangan masuk politik untuk mencari kekayaan!

Bila tujuan berpolitik adalah memperkaya diri, pastilah akan celaka. Hendaknya masuk politik itu dengan tujuan untuk berbuat sesuatu, apa yang kita bisa perbuat.

Jangan lupa bahwa kita masing-masing harus sudah selesai dengan diri sendiri saat masuk ke dunia politik. Selesai dengan diri sendiri bukan berarti sudah memiliki segalanya, tetapi sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Bila Yang Maha Kuasa nantinya memberi lebih lagi sebagai upah konsistensi dan keyakinan akan jalan yang dipilih, itu namanya berkah yang mesti disyukuri.

Ingatlah bahwa modal dasar dalam dunia politik tak lain konsistensi dan keyakinan. Yakin bahwa jalan politik yang kita pilih ini adalah jalan yang kita yakini, jalan yang benar.

Adapun konsistensi adalah sikap politik sejak awal. Orang masuk politik itu tujuannya adalah ingin mengubah bangsa ini.

Nah, sering kali orang masuk politik itu karena ingin punya jalur cepat, ikut-ikutan, atau bahkan lebih ekstrem lagi masuk politik sebagai job seeker alias sekadar mencari pekerjaan. Hal seperti ini jelas salah.

Masuklah dan gelutilah politik dengan konsistensi dan keyakinan akan jalan yang kita pilih walaupun itu akan membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Tapi percayalah, dengan keyakinan, konsistensi, dan kesetiaan, pasti akan membuahkan hasil.

Keyakinan dan konsistensi ini yang menjadi prinsip saya. Dalam berpolitik, saya ingin memberi arti lewat partai untuk mewarnai demokrasi bangsa ini.

Read More

Di Balik Tersendatnya RDP Kasus Djoko Tjandra

Kasus masuknya buronan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra terus berlanjut. Terakhir, tiga orang jenderal Polri dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Idham Azis karena terseret kasus ini.

Nama pertama ialah Brigjen (Pol) Presetijo Utomo yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri karena menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Prasetijo kini ditahan oleh Divisi Propam Polri. Selain itu, Kapolri juga memutasi Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat akibat dugaan pelanggaran kode etik serta Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte menjadi Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri dengan dugaan yang sama.

Selain ke Polri, sorotan juga mengarah ke Komisi III DPR RI. Hal ini tak lain karena Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan sejumlah lembaga penegak hukum terkait kasus Djoko Tjandra yang seyogianya digelar hari ini, Selasa (21/7/2020), sebagaimana direncanakan oleh Komisi III urung terlaksana.

Bukan sekadar sorotan, tetapi muncul juga dugaan negatif bahwa Komisi III DPR RI seakan mengulur-ulur rapat gabungan tersebut. Padahal, Komisi III sudah berupaya sesuai aturan untuk mengusahakan rapat tersebut bisa digelar di masa reses seperti sekarang.

Pada hari yang sama setelah perwakilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia menyerahkan foto bukti surat jalan pada tanggal 14 Juli 2020, saya langsung meminta Sekretariat Komisi III DPR RI untuk mengirim surat permohonan izin RDP bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada masa reses. Surat tersebut sudah diterima pada pukul 18.00 WIB pada hari itu juga.

Tentunya kami menganggap kasus ini bersifat super urgent sehingga berdasarkan mekanisme Tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR. Ketua DPR telah mengizinkan dan menyetujui rencana RDP tersebut dan mendisposisi permohonan itu kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Berdasarkan Pasal 310 Tatib DPR, segala surat keluar/surat undangan rapat harus ditanda tangani oleh salah seorang pimpinan DPR atau Sekjen DPR atas nama pimpinan DPR. Jadi, pimpinan DPR membagi tanda tangan sesuai dengan bidang kerja masing-masing

Sayang, berdasarkan informasi terakhir dari Sekretariat, surat tersebut tidak ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPR disebabkan ada putusan Badan Musyawarah yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses. Adapun sampai saat ini saya masih menunggu untuk melihat salinan putusan Bamus tersebut. Bukan itu saja, dalam beberapa kesempatan sebelumnya juga pernah digelar RDP sejenis pada masa reses DPR.

Jadi, demikianlah rentetan peristiwa yang akhirnya menyebabkan RDP Pengawasan hari ini batal digelar. Namun, Komisi III tak berniat berhenti begitu saja dan tetap akan mengusahakan RDP gabungan ini bisa digelar segera mengingat kasus ini memang sangat mendesak untuk dibahas dan diselesaikan.

Sejak awal kami di Komisi III selalu berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Maka dari itu, sejak awal Komisi III selalu menaruh perhatian khusus terhadap kasus Djoko Tjandra ini.

Read More

Kepada Kapolri, Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra Harus Diusut Hingga Tuntas

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengapresiasi respons cepat Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Mabes Polri Brigjen Prasetyo Utomo terkait surat jalan buronan Djoko Tjandra. Hanya, politikus yang akrab disapa HH ini berharap penyelidikan polisi tidak berhenti di situ saja.

“Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya mengapresiasi respons cepat Kapolri melalui sanksi tegas terhadap yang bersangkutan. Tetapi, saya harapkan investigasi ini tidak berhenti sampai di situ saja,” kata Herman dalam keterangan resminya kepada wartawan, Kamis (16/7/2020).

“Polri harus memastikan untuk mengusut seluruh oknum yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra sampai ke mastermind alias dalang utamanya,” tutur politikus asal Ende, Nusa Tenggara Timur, tersebut.

Herman menyebut Komisi III DPR RI menaruh perhatian khusus terhadap kasus yang menyita perhatian luas masyarakat Indonesia ini. Itu sebabnya, menurut Herman, Komisi III DPR sampai harus beberapa kali mengadakan rapat dengar pendapat dengan mitra penegak hukum terkait untuk bisa mendapat keterangan menyeluruh mengenai kasus pelarian Djoko Tjandra.

“Kami di Komisi III selalu berkomitmen mendukung kerja-kerja aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Sejak awal pula kami fokus pada kasus Djoko Tjandra ini,” ucapnya.

“Beberapa kali kami melaksanakan rapat pengawasan dengan mitra penegak hukum sekaligus menerima masukan dari masyarakat dalam mendorong terungkapnya kasus ini. Setidaknya dua hari sejak Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Imigrasi dan menerima informasi terkait surat jalan, Polri secara responsif langsung menindak oknum yg membantu pelarian Joko Tjandra,” kata Herman.

Sebagaimana diketahui, Herman Herry dan dua anggota Komisi III lainnya, yakni Sarifudin Sudding dan Arsul Sani, menerima foto ‘surat jalan’ buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pada Selasa (14/7/2020).

Setelah menerima laporan tersebut dan mendapat kepastian surat itu diterbitkan oleh salah satu biro di Bareskrim Mabes Polri, Herman langsung meminta Kapolri bergerak cepat mengusut serta menindak tegas oknum yang terlibat.

Herman juga menyebut akan menggelar rapat gabungan bersama sejumlah mitra kerja penegak hukum untuk terkait kasus pelarian Djoko Tjandra. Menurutnya, kasus ini harus dituntaskan karena berkaitan dengan wibawa negara.

“Kami berharap bisa menggelar rapat gabungan itu minggu depan. Hanya, saat ini Komisi III sedang menunggu izin dari pimpinan DPR untuk melaksanakan rapat dalam masa reses,” ujarnya.

“Terkait rencana pansus, hal itu merupakan hak dari setiap fraksi untuk mengajukannya. Kami akan mencoba membicarakan hal tersebut di rapat internal Komisi III,” kata Herman.

Read More

PERAN DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI POLRI (Beberapa catatan kritis Komisi III DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap institusi Polri)*

Herman Herry

Arus reformasi telah membawa bangsa Indonesia semakin mengedepankan demokratisasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi sedianya telah membuka banyak harapan bagi kelangsungan perikehidupan yang semakin beradab, aman dan sejahtera. Pembaruan Polri merupakan salah satu skema reformasi yang hingga hari ini terus menjadi perhatian masyarakat. Positioning Polri menjadi begitu penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu institusi Polri harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan sumber dana yang signifikan. Dengan demikian, Polri bisa terus menerus mengefektifkan pelaksanaan tugas pokoknya dan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk bisa mewujudkan profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan tugas pokok tersebut di atas, dibutuhkan suatu skema perbaikan atau reformasi Polri yang harus dilakukan secara serius. Sebab saat ini langkah-langkah perbaikan yang tengah dilakukan oleh pimpinan Polri, belum sepenuhnya bisa dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih ada anggota Polri menunjukkan sikap dan perilaku penegak hukum yang tidak profesional dan cenderung bisa diintervensi kekuasaan dan uang. Beberapa peristiwa penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang telah mencoreng upaya reformasi Polri dan menjadi beban institusi Polri.

Perilaku Polisi yang sering mendapat kritikan dari masyarakat adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas, korupsi pengadaan barang dan jasa, dan kasus suap. Selain daripada itu terkait dengan tuduhan indisipliner petugas/pembinaan internal seperti penyalahgunaan senjata api, penggunaan atau pengedaran narkoba oleh anggota kepolisian, pertikaian atau tembak-menembak antara anggota TNI dan Polri, serta pembekingan tempat-tempat perjudian oleh oknum aparat kepolisian. Yang berikut adalah pelanggaran HAM seperti penembakan oleh aparat epolisian terhadap warga, salah tangkap dan pemukulan terhadap warga yang tidak bersalah, penahanan semena-mena, perusakan dan perampasan harta benda, intimidasi dan penghilangan secara paksa. Begitu pula keterlibatan aparat Polri dalam hal illlegal mining, illegal drilling dan Illegal Logging, dan berbagai persoalan hukum lainnya yang dialamatkan kepada institusi Polri.

Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat dan penyalur aspirasi rakyat dan merupakan mitra dari Polri sering menerima pengaduan dari masyarakat dengan kompleksitas permasalahan yang beragam baik yang ditujukan kepada institusi Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Komisi III DPR RI, lembaga penegak hukum yang sering mendapat sorotan dari masyarakat adalah lembaga Polri. Polri sebagai mitra kerja dari Komisi III DPR RI sebagai lembaga yang banyak disorot oleh masyarakat dalam pengaduan masyarakat tersebut. 

Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dalam setiap masa sidang mengadakan rapat kerja dengan Kapolri untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dialamatkan kepada institusi Polri melalui DPR RI. Hal ini dilakukan dengan semangat untuk meningkatkan kinerja Polri agar lebih profesional dalam rangka penegakan hukum di masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh Polri, diharapkan ke depan Polri lebih profesional dalam menegakan hukum dengan lebih menekankan pada pendekatan pre-emtif dan preventif dibandingkan represif dalam penanganan Kamtibmas dan Kamdagri di seluruh wilayah Indonesia. Pendekatan pre-emtif merupakan upaya proaktif dan internaktif dalam rangka pembinaan, penataan dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat, sedangkan pendekatan preventif merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, prasyarat utama yang harus dipenuhi agar polisi profesional dapat terwujud adalah terciptanya hubungan fungsional yang baik dan serasi antara polisi dan masyarakat. Namun hubungan ini akan terwujud apabila pencitraan masyarakat terhadap Polri positif, sehingga muncul sikap saling menghargai dan menghormati, serta saling mendukung dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Upaya Polri untuk mengubah citranya dari Polisi yang pada mulanya berkarakter militeristik sehingga dalam bertindak selalu menekankan pendekatan kekuasaan, menjadi Polisi yang dekat dengan masyarakat.

Reformasi di Tubuh Polri

Sebagai suatu lembaga negara maka Pori tidak bisa melepaskan dirinya dari tuntutan reformasi yang sedang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia, oleh karena itu maka Polri pun wajib mengusung dan menjaga jalannya perjuangan reformasi dengan cara mereformasi dirinya dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan memperbaiki kinerjanya yang selama ini sering menjadi pusat perhatian masyarakat. Berbagai cara tentunya bisa dipilih dan dijalankan oleh Polri untuk menentukan masa depannya, tetapi tentu hanya dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kehendak masyarakat maka Polri bisa kembali menempatkan dirinya sebagai lembaga yang dicintai dan dikagumi masyarakat Indonesia. 

Dalam upaya menghadapi berbagai permasalahan yang menimpa tubuh kepolisian Indonesia saat ini, maka Polisi dalam rangka mereformasi dirinya seperti telah diungkapkan di atas harus dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparan tanggap, berorientasi pada masyarakat, bertanggungjawab, berdasarkan pada kaidah hukum, dan lain sebagainya. Selain itu maka Polri pun mau tidak mau harus rela setiap gerakan atau langkahnya selalu diawasi oleh masyarakat, hal ini demi terciptanya community policing yang modern dan berwibawa.

Untuk memperoleh dukungan dan apresiasi dari masyarakat maka polisi wajib dan harus siap menerima berbagai masukan dari instansi lain ataupun masyarakat pada umumnya, disamping itu Polri pun harus bersifat terbuka dan kooperatif apabila suatu saat masalah menimpa beberapa anggotanya yang terlibat kasus atau skandal tertentu. Keterbukaan adalah langkah awal terciptanya demokratisasi di dalam tubuh kepolisian Indonesia yang selama ini cenderung dianggap tertutup oleh masyarakat, hal ini juga bertujuan agar Polri benar-benar menjadi suatu lembaga yang didambakan masyarakat.

Berbagai kasus yang menimpa beberapa personel polisi sebagaimana telah disebutkan diatas, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat kita, sebab polisi merupakan tameng dari terjadinya perbuatan-perbuatan terlarang tersebut. Akan tetapi, masyarakat pun tidak menutup mata bahwa beberapa oknum Polisi melakukan hal yang sesungguhnya dilarang, sehingga tidak jarang masyarakat menilai dan mengukur bahwa semua polisi sama “sama-sama memiliki mental bejat dan bobrok.” Langkah yang perlu diambil untuk mengambil kembali kepercayaan masyarakat adalah membuka seluas-luasnya akses kepada publik terhadap kinerja kepolisian disamping memperbaiki kinerja aparat kepolisian itu sendiri, akses disini adalah berupa kontrol terhadap kepolisian baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, lembaga pemerintah / negara lainnya, maupun oleh badan kepolisian itu sendiri yang menangani masalah di dalam tubuhnya. 

Kontrol yang terbuka bukanlah suatu cara yang dilakukan untuk mencari kelemahan atau kesalahan aparat kepolisian untuk kemudian menjatuhkannya, tetapi kontrol adalah suatu cara mencari kelemahan untuk kemudian dicari suatu solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut secara bersamasama.  Dalam negara yang menganut asas demokrasi maka kontrol terhadap suatu lembaga merupakan bagian atau elemen yang tidak dapat dipisahkan, begitu halnya dengan kontrol terhadap institusi Polri. Kontrol adalah salah satu bentuk upaya untuk menjaga akuntabilitas politik suatu lembaga dalam kerangka demokrasi politik dan mewujudkan clean and good governance.

Hubungan DPR dengan Polri

DPR RI dalam hal ini Komisi III yang membidangi masalah Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan memiliki hubungan kerja/mitra dengan institusi penegak hukum diantaranya Kepolisian Rapublik Indonesia. Komisi III DPR RI sebagai mitra dari institusi Polri berkewajiban untuk meningkatkan kinerja institusi Polri sehingga menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, bermartabat dan menjadi mitra masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan semangat untuk meningkatkan kinerja institusi Polri. Terkait dengan ketiga fungsi ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi 

Salah satu fungsi DPR yang mencirikan demokrasi modern ini adalah fungsi legislasi. Melalui fungsi ini DPR sebagai wakil rakyat memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang, hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan yang juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPR adalah pembentukan undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya mendukung pelaksanaan tugas Polri, DPR bersama pemerintah telah meletakkan dasar atau landasan kerja Polri melalui pembentukan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta berbagai Undang-undang terkait yang mendelegasikan maupun menunjang pelaksanaan kerja Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Kontribusi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadilan bagi Polri dalam mengambil berbagai kebijakan teknis dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menjadi signifikan karena telah banyak membawa perubahan mendasar dan perubahan arah lembaga kepolisian di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut telah terbentuk suatu skema besar kerja kepolisian yang menjadi menjadi tonggak reformasi Polri.

2. Fungsi Anggaran

Di samping menjalankan fungsi legislasi, DPR juga menjalankan fungsi anggaran. Sejatinya adalah mengaktualisasikan 3 (tiga) fungsi anggaran, yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi anggaran agar seluruh program kerja Polri dapat diwujudkan baik dalam bentuk belanja barang maupun belanja modal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam fungsi anggaran ini, DPR menetapkan politik anggaran agar alokasi APBN untuk belanja pembangunan atau belanja publik tersebut, semakin tahun bertambah jumlahnya. Selain itu, sebagai sebuah instrumen penunjang pelaksanaan tugas politik anggaran yang diperjuangkan oleh DPR bagaimana mengubah wajah dan postur APBN agar semakin berpihak fungsi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek pemerataan ke setiap daerah.

Secara khusus DPR memperhatikan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional. DPR dalam menyusun anggaran sangat memperhatikan kebutuhan Polri yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

3. Fungsi Pengawasan

DPR sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat tentu sangat berkepentingan terhadap jalannya reformasi kepolisian, sehingga pengawasan terhadap lembaga kepolisian menjadi salah satu prioritas DPR, khususnya bagi Komisi III DPR RI. Dalam mekanisme demokrasi, tugas pokok dan fungsi Polri senantiasa mendapat pengawasan dari DPR RI. Polri menjadi mitra kerja dalam rangka membangun dan mewujudkan kinerja yang diharapkan. DPR RI melalui Komisi III DPR RI tak henti-hentinya mengkritisi pelaksanaan reformasi Polri, tidak terkecuali dalam mengawal reformasi seluruh jajaran Polri. Pengawasan parlemen dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Secara rutin dilakukan rapat kerja untuk menjelaskan perkembangan dan kinerja Polri, namun dapat pula dilakukan kunjungan kerja Komisi III DPR ke daerah-daerah, termasuk ke Polda-polda, ataupun ke unit-unit kerja Polri. Dalam situasi tertentu atau situasi krusial Komisi III DPR RI bisa pula membentuk tim penemuan fakta di lapangan. Sumber informasi Komisi III DPR RI didapat melalui rapat dengar pendapat, atau rapat dengar pendapat umum (jaring aspirasi masyarakat), penerimaan laporan, pengaduan, dan keluhan masyarakat, termasuk konstituen, tentang kinerja Polri.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi III DPR melalui Raker dengan Kapolri mencakup kebijakan, implementasi kebijakan, dan pelaksanaan program oleh Polri. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR juga mengawasi pelaksanaan tugas Polri dalam perancangan, alokasi, dan realisasi anggaran yang telah diiputuskan DPR melalui UU APBN. 

Melalui pengawasan, Komisi III DPR akan mengukur dan menganalisa apakah kebijakan yang ditetapkan Kapolri memiliki dasar hukum, selaras dengan UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. Sejauh mana pula kebijakan itu dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum, prosedur baku, dan administrasi yang benar atau prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Pada rapat kerja, rapat dengar pendapat, peninjauan ke lapangan, ataupun kunjungan kerja, para anggota Komisi III DPR melaksanakan fungsi pengawasan melalui pertanyaan, saran, kritik tajam, dan koreksi keras, bahkan sampai ke hal-hal detail. Tak jarang pula terjadi diskusi atau perdebatan antara anggota Komisi III DPR dan Kapolri beserta jajarannya. Diskusi dan perdebatan biasanya terjadi ketika Komisi III DPR mengkritisi pelaksanaan tugas Polri dalam menangani berbagai kasus aktual, menonjol, ataupun menjadi perhatian masyarakat. Terlebih bila hal ini dihubungkan dengan isu strategis dan aktual yang sedang hangat diperbincangkan oleh kalangan politisi ataupun sebagian besar masyarakat.

Dalam melaksanakan rapat kerja, banyak hal terungkap dan dibahas secara intensif. Misalnya, penanganan perkara yang masih lamban di Polri, juga praktek penyelidikan dan penyidikan yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar HAM, atau tak memenuhi prosedur baku. Demikian pula perilaku anggota Polri yang mencederai rasa keadilan masyarakat, melakukan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang, ataupun peyimpangan prosedur, bahkan terlibat tindak pidana. Komisi III DPR juga berulangkali mendesak Kapolri agar secara sungguh-sungguh dan konkrit mengefektifkan pelaksanaan mekanisme pengawasan internal. Komisi IIII DPR juga melihat bahwa pelaksanaan program reformasi kultural harus dilaksanakan secara konsisten diikuti dengan ketepatan pola pembinaan internal.

Beberapa catatan kritis terhadap Polri 

  1. Polri dituntut untuk membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak khususnya Criminal Justice System (CJS) dalam mengoptimalkan penanganan perkara, sehingga penegakan hukum berjalan secara cepat, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
  2. Memelihara dan meningkatkan kerja sama internasional dalam bentuk tukar menukar informasi, pelaksanaan penyidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam penanganan kejahatan transnasional.
  3. Diperlukan adanya perencanaan, panganggaran, operasional dan sarana prasarana yang dapat diukur dalam evaluasi di tahun 2020 ini, agar di tahun-tahun selanjutnya disesuaikan secara sinergi dengan arah kebijakan strategis Polri.
  4. Perlu menjalin kerja sama penyidik dan pengemban fungsi humas Polri dengan media massa baik secara formal maupun informal untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Menjelang Pilkada serentak bulan Desember 2020 ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan persaingan antar elite politik maupun parpol dalam mendapatkan suara masyarakat untuk memenangkan pertaruhan politik. Peningkatan suhu politik ini berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal di masyarakat, sehingga dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Dibutuhkan peran Porli yang professional dan mandiri dalam menghadapi situasi politik semacam ini.  
  6. Demikian juga di bidang pemberantasan mafia hukum, keberadaan mafia hukum di dalam institusi penegak hukum di Indonesia kini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Memperhatikan kondisi maraknya praktik mafia hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka pemberantasan mafia hukum menjadi sangat penting dan dibutuhkan, tidak hanya untuk memperbaiki persepsi internasional mengenai permasalahan korupsi di Indonesia, namun yang lebih substantif adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
  7. Untuk mendukung kinerja Polri di bidang penegakan hukum, perlu adanya konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang antara Polri dan Lembaga Penegak Hukum lain, agar tidak terjadi perbedaan kewenangan yang dominan antar institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum tertentu.  

Sebagai mitra kerja dengan Polri, Komisi III DPR RI akan mendukung penuh kinerja Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri sebagai institusi penegak hukum melalui pendekatan penguatan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan mengedepankan supremasi hukum dan hak asasi manusia mangingat tantangan yang dihadapi Polri saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Untuk itu, diperlukan suatu langkah strategis dalam pembenahan reformasi di lingkungan institusi Polri.

Reformasi di tubuh polri telah berjalan, namun harus diakui bahwa masih memerlukan perbaikan di berbagai sisi. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk menghadapi permasalahan mengenai pembenahan struktur organisasi, alokasi anggaran yang cukup untuk menunjang keprofesionalan Polri yang mandiri dan berintegritas dan reformasi kultur atau budaya sehingga Polri semakin dekat dengan masyarakat sebagaimana tugas Polri adalah melayani dan mengayomi msayarakat. 

Untuk memungkinkannya dilakukan reformasi secara holistik atau menyeluruh di tubuh Polri, oleh karena itu sudah barang tentu Polri harus membuka diri untuk bisa menerima saran atau masukkan dari pelbagai pihak, mengingat Polri adalah milik semua masyarakat, oleh karena itu Polri diharapkan untuk mengadakan diskusi-diskusi, seminar sebagai cara untuk bisa menampung aspirasi atau masukkan dari semua kalangan, dan yang paling penting dibutuhkan kemauan Polri sendiri untuk bisa menerima masukan-masukan dari berbagai pihak tersebut yang tentunya untuk menjadikan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya.

Ket.: 

  • Disampaikan pada Kuliah Umum kepada peserta didik Sespimmen Polri Dikreg ke-60 T.A. 2020 di Lembang, Bandung, pada 8 Juni 2020. 
Read More

Ketua Komisi III DPR Herman Herry Apresiasi Menkumham Usai Ekstradisi Buronan Pembobol BNI Maria Pauline Lumowa

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengapresiasi penuntasan ekstradisi pelaku pembobolan kas BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Menurut Herman, proses ekstradisi ini tak lepas dari sinergi yang baik antara sesama lembaga penegak hukum, termasuk Kementerian Hukum dan HAM.

“Tentu kita harus mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM serta Menteri Yasonna Laoly yang melakukan diplomasi hukum terhadap otoritas Serbia sehingga ekstradisi ini terwujud, begitu juga kepada pihak kepolisian dan kejaksaan atas upaya terpadu dalam proses penegakan hukum kepada Maria Pauline Lumowa. Proses ekstradisi ini kan tidak mudah dan bahkan sempat ditolak oleh Belanda,” kata Herman dalam keterangan pers kepada wartawan, Kamis (9/7/2020).

“Keberhasilan mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ini juga merupakan bukti komitmen dan kehadiran negara dalam penegakan hukum. Ini sekaligus memberi pesan bahwa negara tidak akan berhenti melakukan penindakan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di negeri ini,” ujar politikus yang akrab disapa HH ini.

Sebagaimana diketahui, delegasi Indonesia yang dipimpin Menkumham Yasonna Laoly tiba si Tanah Air pada Kamis (9/7/2020) dari Serbia dengan membawa Maria Pauline Lumowa yang telah buron 17 tahun.

Adapun Maria Pauline Lumowa disebut melarikan diri ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka pembobolan kas BNI.

Maria Pauline Lumowa sebelumnya menggondol uang senilai Rp 1,7 Triliun dari BNI dengan Letter of Credit fiktif.

“Kabar ini adalah angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia,” ucap Herman.

“Kini saatnya lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan proses peradilan terhadap Maria Pauline Lumowa dan menuntaskan kasus ini secara menyeluruh,” kata lelaki asal Ende, Nusa Tenggara Timur, tersebut.

Read More