Masukan dan Catatan Kritis Komisi III terhadap Rancangan Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Aksi Terorisme

Herman Herry

Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme terus dilakukan bersama oleh Pemerintah bersama DPR. Pada tengah pekan ini, DPR dengan melibatkan unsur Pimpinan Komisi I dan Komisi III yang saya ketuai telah menggelar rapat bersama dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Dalam rapat itu, DPR memberikan sejumlah masukan mengenai rancangan Perpres mengenai pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Komisi III DPR RI tentu saja tak ketinggalan memberikan sejumlah pandangan dan catatan kritis yang selanjutnya akan dibahas oleh Pemerintah melalui Menko Polhukam.

Adapun pandangan yang disampaikan Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa pelibatan TNI diperlukan dalam upaya memberantas kejahatan terorisme. Namun begitu, pada pelaksanaannya membutuhkan payung hukum yang jelas dan komprehensif sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  2. Mengingatkan kembali bahwa pada prinsipnya, sebuah Peraturan Presiden sebagai delegasi undang-undang tidak mengatur norma baru, sehingga diperlukan kehati-hatian. Perpres ini akan mengatur ketentuan tentang mekanisme penggunaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap tugas TNI dalam lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  3. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pelibatan TNI atau pengerahan kekuatan militer dilakukan oleh Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR RI, yakni merupakan hal kebijakan dan politik negara.

Secara khusus, Komisi III menyampaikan bahwa definisi aksi terorisme belum menunjukkan perbedaan Aksi Terorisme dengan Tindak Pidana Terorisme atau Terorisme sehingga belum mampu menjelaskan keadaan dan situasi peran TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 43 I UU No 5 Tahun 2018. Frasa ‘aksi terorisme’ seharusnya dipahami sebagai tindakan nyata yang menimbulkan suasana teror yang meluas dan melampaui kemampuan Kepolisian. Sementara itu, Komisi III juga menganggap bahwa frasa ‘atau dengan eskalasi tinggi’ sebaiknya diubah menjadi ‘bereskalasi tinggi’.

Terkait Pasal 2 ayat (2) dalam Perpres tersebut, Komisi III berpandangan bahwa peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya hanya melakukan penindakan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf b Rperpres dan berkoordinasi dengan BNPT. Adapun tugas lainnya yang meliputi penangkalan dan pemulihan adalah kegiatan yang menjadi kewenangan BNPT sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal yang menjadi kekhawatiran karena kegiatan penangkalan memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan pencegahan yang tentu berbeda pendekatan dengan pola militer atau penindakan. Dalam hal ini perlu adanya pengaturan lebih rinci dengan batasan-batasan yang jelas, bahwa telah timbul ancaman yang nyata dan membutuhkan pola pendekatan militer yakni sudah diluar kemampuan dari Kepolisian, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komisi III juga melihat bahwa dalam Rperpres ini, kegiatan penangkalan berpotensi bergesekan atau bersinggungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pihak lain yakni aparat penegak hukum dan intelijen berdasarkan Undang-Undang. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan pertentangan hukum.

Kegiatan Operasi Intelijen memerlukan batasan-batasan yang lebih jelas mengingat penyelidikan bukan tugas pokok TNI. Terkait kegiatan Operasi Informasi, harus dijelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi itu, misalnya apakah dengan melakukan intersep atau menginterogasi orang yang dicurigai atau dengan cara menangkap dan menginterogasi.

Yang jelas, hal ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan. Frasa ‘kegiatan dan/atau operasi lainnya’ dalam lingkup UU Terorisme ini juga dapat menimbulkan multi-tafsir dan perlu mendapat pengaturan yang lebih tegas mengenai bentuk dan batasannya.

Selain itu ada beberapa catatan kritis lain yang kami sampaikan atas Rperpres pelibatan TNI tersebut, seperti pengaturan kegiatan dan/atau operasi penangkalan yang seharusnya mendapat perintah dari Presiden dan persetujuan DPR serta operasi khusus yang semestinya bersifat sementara dan bukan merupakan operasi permanen. Dalam pendapat Komisi III, kami tegaskan pula bahwa sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI tidak berwenang melakukan pencegahan terorisme karena hal tersebut merupakan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pendapat dari DPR, termasuk Komisi III, ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden sebelum dibahas kembali dengan kami. Sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, Perpres inilah satu-satunya yang memerlukan pertimbangan DPR sebelum diterbitkan mengingat betapa pentingnya Perpres tersebut nantinya. Tak ada harapan dari Pemerintah dan DPR selain bagaimana Perpres ini akan menjadi panduan bagi kita dalam mengatasi terorisme di kemudian hari.

Read More

Mental Baja Hadapi Pandemi

Hari ini, Senin (24/11/2020), sejumlah media memberitakan data hasil penelitian Kementerian Ketenagakerjaan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa 88 persen perusahaan terdampak pandemi selama enam bulan terakhir sehingga perusahaan pada umumnya dalam keadaan merugi.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, tentu saja saya turut terdampak oleh pandemi Covid-19. Betapa tidak, penurunan drastis pada jumlah wisatawan hampir sepanjang tahun jelas saja mengakibatkan rendahnya tingkat okupansi di hotel-hotel.

Namun, saya tak hendak membahas tentang itu ataupun seberapa besar kerugian yang saya alami karena penyebaran virus Corona. Dalam dunia usaha, persoalan untung dan rugi adalah hal biasa dihadapi. Adapun kunci untuk bisa keluar dari tekanan dahsyat seperti sekarang terletak pada kekuatan mental sang pengusaha.

Saya teringat dengan keadaan dunia bisnis Indonesia pada tahun 1998. Kala itu, saya merupakan pengusaha yang mengimpor sejumlah alat seperti eskalator, lift, hingga fire sprinkler dari luar negeri. Untuk mengimpor alat-alat tersebut, saya harus membuka letter of credit kepada produsen di luar negeri, tepatnya Jepang pada waktu itu, dengan menggunakan mata uang dolar AS.

Krisis ekonomi 1998 membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami kejatuhan parah, dari dua ribu rupiah per dolar AS menjadi 17 ribu rupiah untuk setiap dolarnya. Seketika itu juga saya langsung punya utang senilai 62 miliar rupiah. Saya langsung punya utang 8 kali lipat ke bank karena letter of credit tadi harus dicairkan untuk membayar tagihan dari produsen produk yang saya impor. Lonjakan utang ini sempat membuat saya jatuh dan harus menjual nyaris semua harta benda demi melunasi utang.

Kondisi ini tidaklah mudah buat saya. Bayangkan saya, saat itu saya masih berusia sekitar 30 tahun, membentuk keluarga kecil yang sudah memiliki satu putri, tinggal di rumah besar, dan memiliki mobil bagus. Semua itu langsung habis dalam sekejap. Saya harus menjual semuanya.

Semua barang-barang itu saya jadikan jaminan ke bank saat membuka letter of credit berikut jaminan pribadi sebagai tanggung renteng. Artinya, kalau saat itu saya tidak menjual barang-barang tersebut, bank akan melelangnya untuk melunasi utang saya dan tentu saja harga lelangnya akan sangat rendah.

Hal-hal semacam ini, termasuk tekanan akibat Covid-19, yang merupakan sisi duka bagi pengusaha. Sering kali orang melihat bahwa menjadi pengusaha adalah jalan cepat dan gampang untuk bisa kaya raya. Kepada mereka yang berpikiran demikian, saya selalu mengingatkan bahwa menjadi pengusaha itu memerlukan ketangguhan mental luar biasa yang terbentuk lewat pengalaman panjang dan bisa memakan waktu puluhan tahun.

Jangan lupa bahwa tekanan ini tak cuma muncul karena kerugian finansial. Perlu diingat bahwa kegagalan itu kerap diiringi dengan cercaan dan bahkan tudingan dari lingkungan. Belum lagi bicara soal kedatangan orang-orang yang hendak menagih utang dan menjadi bahan pembicaraan oleh tetangga. Pukulan terakhir ini bisa menghantam siapa pun dengan sangat telak.

Setiap orang yang memutuskan menjadi pengusaha harus siap dengan hal-hal seperti ini. Satu-satunya pilihan hanya berusaha tetap kuat agar tidak depresi atau malah berujung bunuh diri.

Saya bisa berkata seperti ini karena saya telah mengalami kegagalan demi kegagalan sebelum bisa menjadi seperti sekarang. Setiap kali jatuh, pastilah cercaan, hinaan, dan cemoohan juga menghampiri.

Bagi saya pribadi, hal itu pula yang memunculkan rasa sakit hati terhadap situasi. Dalam diri saya tumbuh dendam terhadap kemiskinan dan kejatuhan serta tekad untuk membalaskan dendam tersebut.

Karena itu pula saya tidak pernah setuju dengan anggapan bahwa menjadi miskin atau kaya merupakan takdir. Saya pernah mengalaminya, tetapi bedanya adalah bahwa saya tidak mau menyerah dan akhirnya bisa melewatinya. Kegagalan demi kegagalan itu yang kemudian saya pakai menjadi kekuatan hingga bisa menjadi sebagaimana saya hari ini.

Read More

Tak Perlu Berlama-Lama di Polda Sulawesi Utara, Kenapa?

Sulawesi Utara menjadi tujuan pertama kunjungan kerja spesifik Komisi III di Masa Sidang Tahun 2020-2021. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menjadi instansi penegak hukum pertama yang kami datangi pada Kamis (19/11/2020).

Di sana, tim Komisi III DPR RI yang saya pimpin meminta penjelasan terkait kesiapan Kejati Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Kejaksaan serta pola koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengawal proses pilkada serentak 2020. Kesiapan ini kami anggap perlu untuk mengawal proses pilkada sehingga nantinya menciptakan proses pemilihan yang lancar, aman, dan damai.

Komisi III DPR RI juga meminta penjelasan terkait data perkara korupsi yang ditangani Kejati Sulut selama tiga tahun terakhir dan seperti apa kemajuan penanganan perkaranya. Tak lupa kami menggali informasi mengenai kesulitan yang dialami sehingga bisa dicarikan solusinya.

Keesokan harinya, pada Jumat (20/11/2020), kunjungan kerja spesifik ini berlanjut ke Polda Sulawesi Utara. Tak seperti ketika mengunjungi beberapa instansi penegak hukum lainnya, kami merasa tak perlu berlama-lama di Polda Sulut.

Dari diskusi singkat dengan Kapolda Irjen Panca Putra Simanjuntak, tentu setelah didahului pendalaman tersendiri yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI, kami merasa puas dengan metode-metode penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda Sulut. Irjen Panca dan jajarannya sukses menerapkan terobosan untuk menyentuh simpul-simpul masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya.

Hal ini membuat aparat kepolisian di wilayah Sulawesi Utara tidak terlalu perlu menggunakan pendekatan kekuatan kekuasaan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Tetapi, jajaran Polda Sulut sukses melaksanakan slogan sebagai polisi Promoter (Profesional, Modern, dan Tepercaya) sehingga ada rasa hormat dan simpati dari simpul-simpul masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Penjelasan yang disampaikan Irjen Panca membuat kami yakin bahwa Polda Sulut telah menjadi polisi modern yang bekerja secara profesional. Cara-cara seperti inilah yang mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum bila ingin daerah yang menjadi wilayah kerjanya dalam keadaan aman.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry di sela-sela kunjungan kerja spesifik ke Polda Sulawesi Utara pada Jumat (20/11/2020).

Keberhasilan ini juga tak lepas dari sinergi serta koordinasi lintas sektor yang baik. Tak ada lagi ego sektoral. Kapolda secara profesional melakukan langkah persuasif dan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder karena toh kepolisian memang tak bisa berjalan sendiri dalam upayanya menciptakan masyarakat yang kondusif.

Tak hanya soal penegakan hukum, Polda Sulut juga patut mendapat apresiasi tinggi terkait penanganan protokol Covid-19. Kesadaran masyarakat untuk memakai masker serta menjalankan protokol kesehatan lainnya tampak betul dan hal ini tak lepas dari peran Polda Sulut. Peran ini bukan sebatas sosialisasi mengenai bahaya virus Corona dan protokol kesehatan, tetapi juga aksi konkret dalam mengatasi kesulitan yang dirasakan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada beberapa bulan lalu Irjen Panca sebagai Kapolda mencanangkan gerakan Marijo Pake Masker. Gerakan ini sukses membagikan sekitar 1,1 juta masker kepada masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.

Aksi nyata yang digelar oleh jajaran jenderal muda Polda Sulut ini tentu layak mendapat pujian karena memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Tak ada harapan selain semangat mereka bisa terjaga ke depannya untuk terus menjadi polisi yang profesional, modern, dan tepercaya.

Read More

Pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat adalah Bentuk Penegakan Protokol Kesehatan

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyebut sanksi pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat akibat tidak menjalankan perintah Kapolri terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum.

“Saya rasa pencopotan ini merupakan sinyal keras Kapolri kepada seluruh Kapolda beserta anggotanya untuk benar-benar serius menegakkan protokol Covid-19,” kata Herman kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

“Ini juga bentuk komitmen dari Kapolri dan Kepolisian untuk menegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Herman berharap sanksi ini menjadi peringatan kepada seluruh aparat kepolisian untuk betul-betul serius menjalankan perintah Kapolri terkait protokol kesehatan Covid-19.

“Selain pencopotan, saya menghimbau ke depannya Polri benar-benar menegakkan hukuman bagi setiap pelanggar protokol kesehatan sebagaimana telah disampaikan Kapolri melalui maklumatnya,” tutur politikus asal Ende, Nusa Tenggara Timur, ini.

Sebagaimana diberitakan, Irjen Nana Sudjana dicopot dari jabatan Kapolda Metro Jaya karena dianggap tak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Nasib yang sama menimpa Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.

“Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel. Senin (16/11/2020).

Read More

Kunjungan Kerja yang (Mesti) Bermartabat dan Memberi Solusi

Herman Herry dan polri

Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 DPR RI resmi dimulai seiring dilakukannya Sidang Paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (9/11/2020). Rapat tersebut sekaligus mengagendakan penyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) I tahun 2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi-komisi sebagai alat kelengkapan dewan pun menggelar rapat internal untuk membahas agenda kerja sepanjang masa sidang, sebagaimana dilakukan Komisi III sehari berselang. Rapat kerja ini memiliki makna tersendiri karena menandai setahun sudah anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2014 bekerja dalam kebersamaan yang luar biasa, seiring-sejalan menghadapi cerita yang mengenakkan maupun tidak.

Banyak hal yang dibahas pada rapat internal seperti ini, termasuk kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke daerah yang sering dilakukan oleh anggota dewan. Mengingat masa sidang kali ini pendek dan semua pihak berkonsentrasi menghadapi pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020, saya menyampaikan usul agar kunspek diperbanyak.

Hanya, ada satu hal yang menurut saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI 2019-2024 mesti menjadi perhatian khusus. Setiap kunspek haruslah betul-betul memberi makna. Jangan sampai anggota dewan, khususnya dari Komisi III DPR RI, ditertawakan oleh masyarakat dan mitra kerja sepulangnya dari kunspek tersebut.

Jangan sampai anggota DPR yang melakukan kunspek dianggap sekadar datang untuk berpiknik tanpa mendalami persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh mitra kerja di daerah. Jangan sampai kunspek hanya diisi oleh pembahasan yang sifatnya datar-datar saja tanpa menyentuh inti permasalahan.

Bagaimana agar kunjungan ke daerah terhindar dari formalitas? Minimal, dalam setiap kunjungan, orang-orang yang ditunjuk atau ditugasi sebagai floor leader harus betul-betul mempelajari persoalan spesifik yang dihadapi mitra kerja di daerah tersebut.

Harus diingat pula bahwa anggota DPR RI datang ke daerah ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai pula ada anggapan bahwa anggota dewan hanya bisa mencari-cari kesalahan dan marah tanpa alasan yang jelas.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, memang acapkali kita harus membeberkan kelemahan yang terlihat pada mitra kerja. Tapi pada saat yang sama kehadiran anggota DPR RI di daerah juga untuk mencari solusi atas kelemahan tersebut.

Anggota DPR RI datang ke mitra kerja, termasuk yang di daerah, bukan untuk mengadili, entah itu melalui opini atau perkataan pedas yang membuat suasana menjadi panas. DPR RI tidak memiliki kewenangan atau fungsi untuk mengadili, bukan?

Hal ini harus menjadi perhatian karena muruah Komisi III DPR RI tergantung pada anggotanya sendiri. Tanpa perlu berteriak, marah, atau emosional, martabat Komisi III justru akan semakin naik di mata mitra kerja bila mampu memberikan argumentasi yang tajam dengan tetap menggunakan kata-kata sopan.

Ruang untuk melempar kritik kepada mitra kerja dibuka selebar-lebarnya oleh saya sebagai Ketua dan para pimpinan Komisi III lainnya. Namun, lakukan ini dengan tindakan yang elegan, tajam, dan bermartabat sehingga mitra kerja tidak menganggap enteng pada Komisi III DPR RI.

Read More