Dukung Pelarangan Aktivitas FPI, Ketua Komisi III: Aparat Penegak Hukum Jalankan Keputusan dengan Tegas dan Profesional

Herman Herry

Jakarta – Ketua Komisi III Herman Herry mendukung keputusan pelarangan seluruh kegiatan serta penggunaan simbol Front Pembela Islam (FPI) yang dikeluarkan pemerintah. Pria yang akrab disapa HH ini juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk menjalankan keputusan tersebut dengan tegas dan profesional.

“Secara hukum, FPI memang sudah dianggap bubar sejak 2019 karena tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Ditambah dengan beberapa aktivitas FPI yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, saya menilai keputusan pelarangan aktivitas dan penggunaan simbol FPI sudah tepat,” ujar Herman dalam keterangan kepada wartawan.

“Sebagai Ketua Komisi III, saya mendukung keputusan pemerintah tersebut demi kepentingan masyarakat yang lebih besar lagi. Saya berharap aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan bisa menjalankan keputusan pemerintah terkait FPI tersebut dengan tegas dan profesional karena ketegasan di lapangan inilah yang menjadi kunci efektif atau tidaknya keputusan pemerintah terkait pelarangan FPI,” ujarnya.

Herman menyebut keputusan pemerintah tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bertindak di lapangan. Di sisi lain, ia berharap masyarakat tidak terpancing dengan provokasi atau hoaks dari pihak manapun terkait pelarangan aktivitas FPI ini.

“Keputusan pemerintah ini menjadi pegangan bagi aparat di lapangan untuk mencegah dan menindak apabila FPI sebagai organisasi tetap melakukan aktivitas yang meresahkan, seperti kekerasan, sweeping, dan lainnya sebagaimana yang pernah terjdi sebelumnya. Ini juga menjadi sinyal bahwa tidak ada orang atau kelompok atau organisasi manapun yang berada di atas hukum dan bisa seenaknya melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Herman.

“Bila ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah tersebut, silakan menempuh jalur hukum sebagaimana mestinya warga negara beradab. Di sisi lain, saya berharap masyarakat tidak terpancing dengan provokasi atau hoaks apapun terkait pelarangan aktivitas FPI. Lebih baik kita memusatkan fokus dan energi untuk bersama-sama menanggulangi penularan Covid-19 di negeri kita agar pandemi ini bisa segera berlalu,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Suasana konferensi pers pelarangan aktivitas Front Pembela Islam di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara resmi melarang segala aktivitas serta penggunaan simbol dan atribut FPI. Pelarangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 Nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Surat Keputusan Bersama ini disampaikan selepas rapat yang digelar Mahfud MD bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di kantornya, Rabu (30/12/2020). Dalam rapat itu, hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Jhonny G. Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Adapun SKB itu dibacakan oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej.

Read More

Tak Perlu TGPF, Percayakan Kasus Penembakan Anggota FPI ke Komnas HAM

Herman Herry

Pengusutan insiden di tol Jakarta-Cikampek yang berujung tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) masih terus diusut pihak kepolisian. Selain pengumpulan barang bukti, kepolisian juga terus memeriksa keterangan saksi yang bisa membuat duduk perkara kasus ini menjadi terang. Sebanyak 83 saksi telah dimintai keterangan hingga Selasa (29/12/2020).

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melakukan penyelidikan dan bahkan telah memaparkan sejumlah teman lapangan dalam kasus penembakan enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut. Dalam penyelidikannya, tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM menemukan tujuh butir proyektil dan empat butir selongsong dari tempat kejadian perkara (TKP) penembakan.

Walau begitu, Komnas HAM menyampaikan bahwa belum ada kesimpulan apapun atas hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Jadi, bisa dipastikan bahwa kabar yang diklaim sebagai kesimpulan penyelidikan Komnas HAM merupakan hoaks yang tak perlu dipercaya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan keterangan kepolisian, terjadi penyerangan terhadap petugas yang dilakukan anggota laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12/2020) pukul 00.30 WIB. Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam kemudian mengambil tindakan sehingga enam orang pengawal Rizieq Shihab meninggal dunia.

Kasus ini bergulir dan menimbulkan berbagai wacana serta perdebatan di publik, termasuk seruan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus tersebut. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan tegas menyebut pemerintah tidak akan membentuk TGPF. Hal ini, sebagaimana disampaikan Mahfud, tak lain karena dugaan pelanggaran HAM seperti itu merupakan urusan Komnas HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000.

Karenanya, Komisi III juga mendukung keputusan pemerintah untuk tidak membentuk TGPF atas insiden ini. Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya meminta masyarakat untuk mempercayakan kepada Komnas HAM sesuai tupoksi dan kewenangan Komnas HAM berdasarkan aturan dan undang-undang.

Selain itu, saya juga berharap agar masyarakat tidak termakan oleh kabar bohong alias hoaks tentang kejadian ini. Tahan diri untuk tidak turut menyebarkan berita simpang-siur yang bisa membuat suasana makin kisruh. Di sisi lain, tentu kita semua berharap penyelidikan bisa dilakukan dengan profesional dan gelar perkara bisa dilakukan sehingga kasus ini menjadi terang-benderang dan diselesaikan sepenuhnya.

Read More

Pemberantasan Narkoba Tak Bisa Hanya dengan Air Ludah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja menunjukkan angka-angka yang mengkhawatirkan. Pada pertengahan tahun ini, BNN melansir data bahwa ada sekitar 3,6 juta pemakai narkoba di Indonesia.

Saking mengkhawatirkannya, kejahatan narkotika kerap diistilahkan dengan narco-terrorism, termasuk oleh kami di Komisi III DPR RI. Kejahatan terkait peredaran narkoba ini bukan lagi kejahatan biasa, tetapi dapat dikategorikan sebagai narkoterorisme.

Memang istilah ini tidak merujuk pada aktivitas kartel narkoba membiayai aksi terorisme di Indonesia. Tetapi, istilah ini juga bisa dipakai untuk menggambarkan betapa mengerikannya serangan terhadap masyarakat akibat luasnya peredaran narkoba di Tanah Air.

Karenanya, untuk mengatasi kejahatan seperti ini tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua institusi. BNN dan Polri memang merupakan lembaga penegak hukum terdepan dalam urusan pemberantasan narkoba, tetapi tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan masing-masing saja.

Seluruh institusi pemerintah harus bergerak bersama memerangi bahaya narkoba di negara ini tanpa membawa ego sektoral masing-masing. Bahkan, seluruh komponen bangsa harus bergerak bersama mengingat betapa dahsyatkan bayangan kehancuran akibat narkoba ini.

Bahkan saya mengatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Karena itu, tidaklah berlebihan bila pemerintah mencanangkan negara dalam keadaan darurat narkoba.

Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, harus betul-betul memberikan perhatian kepada pemberantasan narkoba. Pemerintah dan seluruh institusi yang ada harus bergandengan bersama dalam membuat terobosan-terobosan terkait pemberantasan narkoba, termasuk dari sisi anggaran operasional.

Dukungan operasional ini tidak hanya soal ketersediaan anggaran. Pemberantasan dan penindakan narkoba membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, sarana-prasarana, serta infrastruktur yang mesti terus diperbarui.

Sebagaimana kita ketahui bersama, mafia narkoba semakin hari juga kian canggih melakukan kejahatan dalam skala trans-nasional. Kejahatan trans-nasional pun tentunya membutuhkan kemampuan aparat dan infrastruktur berkelas “trans-nasional”. Nah, semua ini tidak bisa bila hanya dengan memakai air ludah alias omongan semata.

Di internal lembaga penegak hukum juga mesti melakukan terobosannya sendiri. Saya menghimbau kepada pimpinan institusi penegak hukum – baik itu BNN, Polri, dan Kejaksaan – memberikan reward and punishment yang setara.

Berikan hukuman yang keras dan tegas kepada aparat yang terlibat dalam kejahatan narkoba, tetapi di sisi lain berikan penghargaan kepada aparat yang sukses melaksanakan tugas di bidang pemberantasan dan penindakan narkoba. Saya menghimbau kepada pimpinan lembaga-lembaga tersebut untuk tidak ragu atau takut memberikan penghargaan bagi pahlawan-pahlawan penegakan hukum di bidang narkoba.

Adapun Komisi III DPR RI akan terus berkomitmen mendukung kerja-kerja BNN. Tentunya dukungan pertama yang diberikan adalah dalam bentuk legislasi. Apapun yang diinginkan oleh BNN, Komisi III DPR RI terbuka untuk mendengarkan masukan dan bergandengan tangan dalam rangka melakukan terobosan-terobosan legislasi demi memperkuat BNN.

Kedua, dalam fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, Komisi III memastikan tetap akan menaruh perhatian serta bersikap kritis terhadap BNN. Perlu dipahami bahwa tujuan dari kritik keras yang kerap dilontarkan oleh Komisi III dalam sesi rapat tidak lain hanya untuk memperkuat BNN. Semua dilakukan hanya dengan harapan agar jajaran BNN semakin kuat, semakin sensitif, serta semakin berintegritas di dalam melaksanakan tugas yang mulia serta pengabdian bagi bangsa dan negara.

Khusus kepada Komjen Pol (Purn) Heru Winarko yang telah menyelesaikan tugasnya alias purna bakti sebagai Kepala BNN, Komisi III DPR RI secara tulus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Tak ada harapan selain Beliau bisa tetap berbakti bagi bangsa dan negara di bidang-bidang lain.

Read More

Profesionalitas Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Herman Herry, Herman Herry NTT, Jokowi Herman Herry

Profesionalitas aparat penegak hukum dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Hal itu yang menjadi salah satu pokok utama sambutan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2020 hari ini, Rabu (16/12/2020).

Selama beberapa waktu belakangan, saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI melihat semangat penegakan hukum yang lebih profesional di antara penegak hukum telah muncul. Selain itu, koordinasi dan sinergi bahwa seluruh lembaga penegak hukum itu berada dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi pun terlihat.

Sinergi antar-lembaga penegak hukum tentu menjadi salah satu syarat mutlak bagi terlihatnya kehadiran negara dalam memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada masyarakat. Hanya itulah caranya bila negara ingin membuktikan bahwa hukum berlaku setara terhadap semua orang, tak peduli kaya maupun miskin.

Hanya, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, kinerja penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini bukan semata soal jumlah kasus yang diungkap. Tak kalah penting dari itu ialah merumuskan cara atau sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sulit memang, tetapi bukan tak mungkin bila semua pihak bekerja keras mewujudkannya.

Selain koordinasi dan sinergi, lembaga penegak hukum yang terlibat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di negeri ini mesti melakukan cara-cara terobosan. Korupsi yang sudah mengakar sedemikian dalam di Indonesia harus dilawan dengan metode, kegigihan, konsistensi, serta perjuangan luar biasa.

Langkah-langkah yang terkoordinasi dari hulu hingga ke hilir harus disusun bersama demi kepentingan negara. Tindakan penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten menjadi pelengkap dari seluruh upaya sistematis tersebut.

Read More