Titip Harapan kepada Calon Kapolri

Jabatan sebagai Ketua Komisi III DPR RI membuat saya kerap ditanyai oleh rekan pekerja media terkait calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis selama beberapa waktu belakangan. Salah satu pertanyaan yang paling sering dialamatkan tak lain soal harapan terhadap sosok calon Kapolri.

Namun, berkali-kali itu pula saya memilih tidak menjawab atau sekadar mengatakan bahwa fokus Komisi III sekadar melaksanakan tugas yang dialamatkan UU dalam pemilihan calon Kapolri. Maklum, ketika itu ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri dan saya serta rekan-rekan di Komisi III tak ingin terlibat dalam polemik terkait hal tersebut.

Barulah saat fit and proper test calon Kapolri, Rabu (20/1/2021), saya secara terbuka menitipkan harapan tersebut. Kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang namanya diusulkan sebagai calon tunggal untuk jabatan Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, saya menyampaikan dua harapan.

Hal pertama tak lain terkait penegakan hukum atas kejahatan narkotika. Saat menghadiri kegiatan pandangan akhir tahun di BNN (Badan Narkotika Nasional) pada Desember tahun lalu, saya menyebut bahwa persoalan narkoba bukan lagi kejahatan extra-ordinary. Saya melihat kejahatan narkotika ini sudah layak dipandang dalam kerangka narco-terrorism dan memenuhi unsur kejahatan lintas negara (trans-national crime).

Karenanya, kepolisian dan BNN sebagai institusi penegak hukum terkait kejahatan narkotika, juga harus memiliki konsep dan terobosan luar biasa untuk memeranginya. Pun demikian dengan infrastruktur yang memadai. Hal lain yang tak kalah penting, bahkan boleh jadi paling penting, ialah integritas aparat penegak hukum itu sendiri.

Sepanjang tahun lalu, ada sejumlah kasus narkotika besar yang diungkap oleh aparat kepolisian. Ratusan kilo, bahkan hitungan ton, narkotika disita dari jaringan pengedar internasional. Tentu saja ini prestasi yang patut dihargai dan mesti dilanjutkan ke depannya.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (kiri) bersama Kabareskrim Mabes Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers selepas fit and proper test calon Kapolri di Gedung DPR, Senayang, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Di depan Komjen Listyo, saya kembali menyampaikan agar pimpinan institusi penegak hukum untuk tidak ragu memberikan hukuman yang berat terhadap aparat yang terlibat dalam urusan peredaran narkoba. Puji Tuhan hal ini disambut dengan janji bahwa pilihan bagi anggota Polri yang terlibat di dalamnya hanyalah dipecat dan dipidanakan.

Hanya, saya sampaikan juga agar tidak segan memberikan penghargaan kepada aparat yang sudah melaksanakan tugas dengan luar biasa. Menangani dan mengungkap perkara narkotika dalam jumlah besar membutuhkan integritas dan pertaruhan luar biasa. Petugas bisa berada di lapangan berbulan-bulan untuk melakukan penyelidikan. Karenanya, saya berharap institusi tidak ragu memberikan penghargaan agar para petugas yang berjuang di lapangan merasa betapa kerja keras mereka dihargai.

Permintaan lain yang saya sampaikan terkait kondisi aparat kepolisian di Nusa Tenggara Timur. Saya berharap kuota jumlah anggota polisi di NTT bisa ditambah mengingat rasionya sangat rendah terhadap jumlah penduduk. Saya berharap ruang dan peluang kepada putra daerah NTT untuk menjadi polisi dan mengabdi di daerah asalnya bisa ditambah.

Begitu pula infrastruktur perumahan dan asrama bagi petugas kepolisian di sana semoga bisa dibuat lebih baik. Dalam beberapa kesempatan kunjungan, kami melihat betapa anggota kepolisian, terutama Brimob, tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan bahkan cuma tidur di tenda.

Saya juga berharap agar para pimpinan Polri berkenan memberikan apresiasi lebih kepada anggotanya yang bertugas di NTT. Banyak polisi di sana yang sudah bertugas lima hingga tujuh dan bahkan 12 tahun, tetapi tidak ada pergeseran atau promosi sama sekali. Semoga ke depannya mereka bisa mendapat perhatian yang lebih baik, paling tidak diberikan prioritas atau penambahan kuota kesempatan pendidikan. Hal ini penting agar mereka punya harapan akan masa depan kendati ditempatkan di daerah yang sulit.

Read More

Fit and Proper Test Calon Kapolri, Komisi III Jalankan Tugas Konstitusional

Herman Herry

Hari ini, Rabu (20/1/2021) Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri memenuhi undangan Komisi III DPR untuk menjalani fit and proper test. Adalah saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang memimpin uji kepatutan dan kelayakan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini.

Dalam pengantar, saya menegaskan fit and proper test adalah bagian dari tugas konstitusional DPR. Proses ini sekaligus tugas dan tanggungjawab konstitusional kami selaku anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah.

Tugas konstitusional ini tertuang dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri di mana Presiden Republik Indonesia mengajukan nama calon kapolri ke DPR. Setelah ada nama yang diusulkan Presiden, selanjutnya DPR dapat menyetujui atau menolak usulan presiden tersebut. Adapun fit and proper test ini akan menjadi proses terakhir dalam rangkaian pengangkatan calon Kapolri.

Lebih lanjut, berdasarkan UU, Polri di dalam tugas dan fungsinya menjalankan fungsi pemerintah negara di dalam pemeliharaan negara dan masyarakat, penegakan hukum pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itulah posisi Kapolri menjadi jabatan yang sangat strategis selaku pemegang komando tertinggi di organisasi Polri.

Dalam fit and proper test calon Kapolri Komisi III DPR beragendakan: penyampaian arah kebijakan Kapolri, dialog dan tanya jawab, lalu surat pernyataan Kapolri dan Komisi III DPR, lalu pandangan fraksi-fraksi diikuti pengambulan keputusan.

Terakhir, keputusan persetujuan atau penolakan usul pengangkatan calon Kapolri yang diajukan presiden.

Read More

Makalah Calon Kapolri Harus Mampu Jawab Tantangan Nasional

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap arah kebijakan calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa relevan dengan upaya mitigasi atas ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa HH ini terkait rencana penyerahan makalah calon Kapolri kepada Komisi III DPR RI pada Selasa (19/1/2021).

“Rencananya pada pukul 14.00 WIB hari ini akan digelar rapat pimpinan dan Kapoksi dalam rangka mempersiapkan proses fit and proper test calon Kapolri esok hari. Kemudian pada pukul 15.00 WIB rencananya tim ahli dari calon Kapolri akan menyerahkan makalah calon Kapolri kepada Komisi III yang mana isinya merupakan arah serta kebijakan Kapolri ke depan. Makalah ini akan dipelajari oleh anggota Komisi III sebagai bahan untuk uji kelayakan dan kepatutan,” tutur Herman.

“Sebagai Ketua Komisi III, saya berharap arah dan kebijakan calon Kapolri yang tertuang dalam makalah itu selaras dan relevan terhadap tantangan nasional yang dihadapi bangsa ini, salah satunya terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam memasuki revolusi industri 4.0. Kita berharap calon Kapolri dapat memitigasi ancaman-ancaman yang muncul terhadap keamanan nasional, sekaligus membangun sistem teknologi dan digitalisasi data dalam pelaksanaan fungsi kamtibmas serta pelayanan publik,” ucapnya.

Herman juga berharap kebijakan Listyo Sigit sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis bisa lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

“Kita berharap ke depan ada perubahan paradigma bahwa kinerja petugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak melulu diukur dari banyaknya tersangka yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman,” kata Herman.

“Pendekatan restorative justice semestinya bisa lebih dikedepankan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Tentu saja pendekatan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat materiil dan formil serta berjalan dalam koridor profesionalisme dan penegakan hak asasi manusia,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi III DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk membahas calon Kapolri pada Senin (18/1/2021). Adapun makalah yang akan diterima hari ini akan dipelajari oleh setiap anggota Komisi III untuk dites atau ditanyakan kepada calon Kapolri Listyo Sigit pada saat uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (20/1/2021).

Read More

Menanti Kapolri Negarawan

Herman Herry

Usai diusulkannya nama Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, tinggallah sekarang Komisi III DPR RI yang saya ketuai kian fokus mempersiapkan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan. Rencananya, Komisi III akan menggelar rapat internal pada awal pekan depan terkait agenda perdana fit and proper test tersebut.

Mengingat pendeknya masa sidang kali ini, yakni sekitar 29 hari saja, segala kegiatan yang masuk dalam rencana Komisi III harus dilakukan dengan bergegas. Dalam bayangan awal, fit and proper test terhadap Komjen Listyo Sigit bisa dilakukan pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021.

Menariknya, penunjukan Komjen Listyo oleh Presiden tak membuat pembicaraan soal sosok Kapolri yang bakal menggantikan Jenderal Idham Azis surut. Setelah soal latar belakang agamanya, kini yang ramai dibicarakan adalah tantangan yang menanti Komjen Listyo terkait faksi-faksi yang ada di dalam internal Polri.

Pembicaraan ini menghangat usai cuitan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di akun Twitter-nya. Novel menyebut di dalam Polri terdapat banyak faksi yang sarat kepentingan dan saling menyandera sehingga pimpinan Polri tidak berani mereformasi lembaga tersebut menjadi institusi yang dipercaya. Novel juga menyampaikan harapannya agar Komjen Listyo berani memperbaiki Polri.

Saya tak ingin membahas lebih lanjut soal faksi yang dimaksud Novel karena yang paham mengenai hal tersebut tentunya orang-orang di internal Polri sendiri. Namun, ada satu hal yang patut mendapat persetujuan bersama dari pernyataan Saudara Novel Baswedan, yakni adanya kesepahaman antar-aparat penegak hukum terkait agenda penegakan hukum ke depan agar lebih profesional dan bermartabat.

Komjen Listyo, bila akhirnya dilantik sebagai Kapolri, harus bisa membongkar sekat-sekat tersebut sehingga tidak ada lagi yang namanya faksi mana atau orangnya siapa di dalam tubuh Polri. Okelah, mungkin Komjen Listyo juga akan dihadapkan pada tantangan fakta bahwa ia melompati empat angkatan di atasnya untuk menjadi Kapolri. Perlu diakui bahwa bisa saja solidaritas secara psikis berdasarkan angkatan. Namun, semua itu ujungnya tergantung pada gaya kepemimpinan Beliau nantinya.

Makanya saya katakan bahwa Komjen Listyo Sigit adalah calon Kapolri yang reformatif dan akan bisa merangkul senior serta junior dalam rangka solidaritas organisasi Polri. Tak ada harapan selain bahwa figur Kapolri ke depan betul-betul menjadi pemimpin yang negarawan dan bisa membawa institusi ini sungguh-sungguh membuktikan slogan Promoter-nya, Profesional, Modern, Tepercaya.

Read More

Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Baru

Rentetan spekulasi itu akhirnya berhenti juga. Rabu (13/1/2021), Presiden Joko Widodo akhirnya mengirimkan Surpres usulan calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis ke DPR. Komjen Listyo Sigit Prabowo akhirnya diusulkan sebagai calon tunggal untuk menempati posisi tertinggi di Korps Bhayangkara tersebut.

Tentu saja kami di DPR berterima kasih kepada Presiden atas disampaikannya usulan itu. Hal ini sekaligus berarti DPR RI, khususnya Komisi III, bisa melanjutkan rangkaian proses uji kepatutan dan kelayakan.

Sejauh ini, memang ada dinamika yang menarik terkait calon Kapolri baru. Lima nama jenderal bintang tiga disebut-sebut sebagai kandidat Kapolri, yakni Arief Sulistyanto (Kalemdiklat Polri), Agus Andrianto (Kabaharkam Polri), Boy Rafli Amar (Kepala BNPT), Gatot Eddy Pramono (Wakapolri), dan Listyo Sigit Prabowo (Kabareskrim). Hanya, sebagai orang yang sudah belasan tahun duduk di Komisi III, saya melihat dinamika ini wajar-wajar saja.

Sebelum diusulkan oleh Presiden, kelima jenderal bintang tiga tersebut sama-sama punya kemungkinan. Masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan sebagaimana layaknya manusia biasa.

Bahwa akhirnya ada nama yang ditunjuk, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Inilah juga sebabnya sewaktu muncul dinamika kelima nama tersebut, saya meminta kepada rekan-rekan di Komisi III untuk tidak ikut-ikutan berpihak atau menyebut salah satu nama.

Masing-masing dari kelima jenderal bintang tiga itu sama-sama merupakan teman dan mitra kerja Komisi III. Hubungan dengan mereka sudah terjalin sejak menjabat sebagai Kombes di satuannya. Karenanya, rekam jejak masing-masing jenderal tersebut sudah kami ketahui.

Bahwa hari ini Presiden memutuskan Komjen Listyo Sigit sebagai calon Kapolri, saya pribadi menganggap ini sebagai keputusan yang tepat. Melihat rekam jejaknya, saya menilai Beliau sebagai jenderal muda yang reformatif.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (kemeja putih membelakangi kamera) bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah)

Satu hal yang saya sayangkan tak lain munculnya isu berbau SARA terkait Komjen Listyo Sigit. Soal ini, kita harus berpegang teguh pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Bicara soal institusi Polri, tidak ada aturan yang mengharuskan atau melarang pucuk pimpinannya harus berasal dari latar belakang suku, agama, ras, atau golongan apa. UU menjamin hal tersebut dengan jelas.

Presiden telah menjatuhkan pilihan secara profesional kepada Komjen Listyo Sigit. Publik pun tak boleh menilai keputusan tersebut atas dasar suku, agama, dan ras.

Sekali lagi, Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila sehingga melihat perspektif itu, Komjen Listyo Sigit adalah figur yang sangat pantas untuk menjadi Kapolri baru.

Read More