Prinsip Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran UU ITE

Herman Herry

Perdebatan demi perdebatan terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belakangan tak pelak menempatkan kepolisian dalam sorotan. Betapa tidak, lembaga penegak hukum inilah yang menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan kemudian memprosesnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sorotan ini menjadi kian kencang saat kepolisian dituding menjadi salah satu alat kekuasaan untuk menekan suara-suara dari kubu oposisi. Belum lagi ada sejumlah kasus di mana pelaporan atas pelanggaran UU ITE ini dilakukan oleh oknum aparat kepolisian atau kerabatnya.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga secara terbuka sudah menyampaikan betapa penerapan UU ITE sudah tidak sehat karena dipakai untuk saling melaporkan. Penerapan yang berpotensi menimbulkan perpecahan ini yang juga menjadi atensi khusus dari Presiden Joko Widodo sebelumnya.

Dengan dasar inilah Saudara Kapolri kemudian menyampaikan bahwa lembaga penegak hukum yang dipimpinnya mesti lebih selektif menangani perkara-perkara UU ITE. Kapolri menginginkan pelaporan UU ITE hanya boleh dilakukan oleh korban langsung, tidak lagi diwakili oleh pihak manapun sebagaimana yang banyak terjadi belakangan.

Sebagai Ketua Komisi III, saya menilai hal tersebut sebagai salah satu terobosan yang baik dalam penegakan hukum terkait UU ITE dan memang sudah semestinya begitu. Bila hal ini betul-betul diterapkan, saya yakin akan ada dampak yang baik untuk meredam kegaduhan dalam penegakan hukum terkait UU ITE.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Saudara Kapolri, polarisasi di masyarakat yang juga terkait dengan aksi saling melapor dengan memakai UU ITE ini sudah dalam tahap memprihatinkan. Apalagi bila penerapan UU ITE ini berkaitan dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA).

Satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pihak kepolisian bilang menghadapi hal seperti ini, yakni tetaplah bekerja secara profesional mendalami kasus tersebut hingga sejauh mana bisa menemukan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah kasus tersebut diteruskan atau tidak. Di sisi lain, semua pihak sebaiknya menahan diri untuk tidak beropini di media agar tidak menimbulkan kegaduhan tambahan.

Beberapa waktu lalu, Kapolri menyebut aparat kepolisian serbasalah dalam menegakkan aturan dalam UU ITE. Tentu ini bisa dipahami sebagai curahan hati Kapolri yang mungkin mewakili permasalahan penyidik di lapangan dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana UU.

Butuh kesepahaman terlebih dahulu antara DPR dan pemerintah terkait problem yang ada di UU ITE ini. Mari kita tunggu saja proses politik antara pimpinan DPR, Baleg, dan pemerintah.

Sambil menunggu proses tersebut, Kapolri harus melakukan terobosan-terobosan progresif untuk menyelesaikan polarisasi yang ada ini. Seperti contoh, arahan Kapolri yg beberapa waktu lalu disampaikan terkait UU ITE bisa diformalkan menjadi surat keputusan Kapolri. Agar penyidik di bawah bisa mendapat pedoman untuk menyelesaikan kasus-kasus ITE.

Belakangan ini kita sering mendengar istilah restorative justice yang juga digaungkan Kapolri pada fit and proper test di Komisi III. Prinsip restorative justice sangat bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus ITE dengan mengedepankan mediasi dan terciptanya keadilan bagi para pihak.

Read More

Sampaikan Kritik, Bukan Semburkan Kebencian

Selama beberapa hari terakhir, wacana terkait kebebasan berekspresi mengemuka dengan cukup kencang di media sosial. Permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat sambutan Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI, yakni agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik, disambut dengan pandangan sinis oleh sebagian orang.

Mereka yang sinis itu menganggap permintaan Presiden Jokowi sekadar retorika. Menurut mereka lagi, pemerintah bukan hanya tidak mendengarkan kritik, tetapi membungkam pengkritik dengan menggunakan pasal karet dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai senjata.

Padahal, sikap seperti ini juga masih bisa diperdebatkan. Saya selalu berprinsip bahwa sikap kritis kepada pemerintah tentu saja bagus, selama tujuannya membangun dan demi kepentingan bangsa.

Tapi, bila sudah mengarah pada fitnah atau mencerca dengan kata-kata yang tidak senonoh kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, tentu bukan kritis lagi namanya. Apalagi selalu melontarkan ujaran kebencian kepada pemerintah. Kita semua tentu sepakat serta bisa membedakan bahwa ada perbedaan besar antara kritis dengan kebencian.

Dalam kapasitas sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya melihat pemerintah sejauh ini proporsional dalam menanggapi kritik yang juga proporsional. Sikap ini tak cuma terlihat dari Presiden, melainkan juga dari menteri-menterinya. Sebagai politisi-pengusaha yang hidup dalam dua zaman, yang Orde Baru dan era Reformasi, saya bisa memastikan betul cara pemerintah saat ini menanggapi kritik sangat berbeda.

Bagaimana dengan tudingan terkait penggunaan pasal karet UU ITE? Okelah, Undang-Undang ini belakangan memang kerap dipakai untuk saling melaporkan antar sesama warga negara. SAFEnet mencatat terjadi sekurangnya 285 kasus pemidanaan menggunakan UU ITE pada periode 2008-2019.

Presiden Jokowi bukannya tutup mata dengan ini. Dalam rapat pimpinan TNI-Polri pekan ini, Beliau mengatakan sadar dengan makin banyaknya warga masyarakat yang saling lapor dengan memakai UU ITE. Presiden juga menyatakan betapa proses hukum atas sebagian kasus tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, tetapi memang si pelapor memiliki rujukan hukumnya.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Presiden, UU ITE awalnya dibuat dengan tujuan menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Itulah sebabnya Polri diminta lebih selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran UU ITE mengingat banyak implementasi UU ini yang justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Apa yang disampaikan oleh Presiden, saya artikan bahwa dalam melakukan gakkum (penegakan hukum, red) terkait UU ITE, betul, akhir-akhir ini masyarakat menggunakan UU tersebut untuk saling melaporkan walaupun penerapan pasal terkait UU tersebut sangat tipis. Namun, suasana menjadi gaduh, dan Presiden menginginkan Polri lebih jeli dan selektif sehingga tidak menjadi gaduh

Saya yakin bahwa Kapolri dan jajarannya sudah mengantisipasi perintah Presiden tersebut, apalagi saat ini konsep Presisi sedang dikerjakan oleh Kapolri dan jajarannya. Saya yakin apa yang diperintahkan Presiden dapat dilaksanakan oleh Kapolri dengan sebaik-baiknya.

Dalam tugas pengawasan Komisi III, kami sangat mendukung agar penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara memuat gaduh. Hal ini tak lain karena negara sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19 serta memulihkan ekonomi nasional.

Read More

NTT adalah Raksasa yang Akan Bangun dan Mewarnai Indonesia

Pada awal Desember 2019, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di tingkat pusat dan daerah resmi dibubarkan. Pembubaran itu ditetapkan melalui Keputusan Kejaksaan Agung nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019.

Bagi yang belum familiar, TP4 ini merupakan program yang dibentuk sejak Juli 2015 di era kepemimpinan Jaksa Agung M. Prasetyo. TP4 dibentuk sebagai pendamping pemerintah psuat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif.

Kendati diklaim efektif menyelamatkan uang negara dari perilaku koruptif oknum pemerintah pusat dan daerah, TP4 ini justru banyak dikeluhkan. Menkopolhukam Mahfud MD misalnya, menyebut TP4 dimanfaatkan sejumlah kepala daerah untuk menyamarkan pelanggaran hukum dan stempel bahwa seolah-olah proyek yang digarap bersih dari perilaku korupsi. Sejumlah Pemda juga disinyalir berlindung dari ketidakbenaran dengan seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4.

Klaim penyelamatan uang negara juga tidak terbukti. Badan Pemeriksa Keuangan malah pernah menemukan hilangnya potensi penghematan anggaran negara dalam sejumlah proyek yang telah mendapat pendampingan TP4. Puncaknya tentu tertangkapnya sejumlah jaksa yang merupakan anggota TP4D dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Agustus 2019.

Adapun pembubaran TP4 ini juga tak lepas dari usulan Komisi III DPR RI yang saya ketuai. Saat itu, Komisi III DPR RI meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan TP4D karena menjadi salah satu biang dalam sejumlah kasus korupsi. Pembubaran ini merupakan salah satu terobosan hukum yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga ada perubahan paradigma dalam diri lembaga penegak hukum saat ini.

Lantas, apa kaitannya dengan dunia usaha? Sebagaimana beberapa kali saya sampaikan dalam sejumlah kesempatan, menjadi pengusaha tidaklah mudah. Di antara mereka yang bertekad menjadi pengusaha, tentu ada yang berhasil dan tidak sedikit juga yang gagal. Pengalaman lebih dari 40 tahun berjuang mulai dari titik nol sebagai pedagang asongan hingga seperti sekarang mengajarkan pada saya bahwa menjadi pengusaha mesti tahan banting.

Salah satu yang paling ditakuti oleh pengusaha tak lain ketika aparat penegak hukum mengatakan mencari kerugian negara dari proyek yang sedang ditangani sang pengusaha. Pengusaha pasti ketakutan kalau aparat hukum mengatakan ia terkena pasal 55 (KUHP, red.) atau pasal turut serta karena akan sangat berpengaruh pada bisnis sang pengusaha ke depan.

Hal inilah yang menjadi salah satu fokus perjuangan saya selama empat periode di DPR. Komisi III berkomitmen menyelesaikan sengkarut sejumlah produk hukum yang membelit iklim usaha atau investasi melalui revisi peraturan perundang-undangan, seperti revisi KUHP, UU Pemasyarakatan, UU Kejaksaan, dan lainnya.

Salah satu maksud dari revisi ini tentulah memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha di Indonesia. Tentu saja proses revisi ini tak bisa dilakukan serta merta karena harus melalui kesepakatan di DPR dan juga bersama pemerintah.

Lewat perjuangan di DPR, tentu saya berharap para pengusaha di NTT tidak lagi terombang-ambing di tengah ketidakpastian hukum. Hal ini akan memudahkan mereka agar tidak menyerempet larangan-larangan hukum dalam menjalankan bisnisnya.

Kepastian ini juga mesti terlihat dalam kinerja lembaga penegak hukum yang merupakan mitra Komisi III, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Berkali-kali saya sampaikan kepada petugas di kedua lembaga tersebut untuk melakukan penegakan hukum secara profesional, bermartabat, manusiawi, dan tegas tanpa pandang bulu. Saya juga ingatkan untuk tidak menerapkan penegakan hukum karena hasutan, balas dendam, faktor suka atau tidak suka dan sebagainya. Tak hanya itu, kepada lembaga penegak hukum juga saya ingatkan untuk tidak lagi menerapkan target jumlah penanganan atau capaian kasus.

Berkali-kali saya sampaikan ke orang betapa saya beruntung diizinkan Tuhan lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur. NTT ini adalah raksasa tidur dengan potensi yang sebenarnya luar biasa. Dengan iklim berusaha yang sudah kondusif nantinya, saya yakin para pengusaha di NTT bisa membangunkan raksasa ini dan ikut mewarnai Indonesia.

Read More

Marah Tidak Salah, Tapi…

Sepekan terakhir, Nusa Tenggara Timur kembali ramai menjadi bahan pembicaraan di publik, media, hingga media sosial. Penyebabnya tak lain pernyataan anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional asal Jambi A. Bakri HM soal NTT yang dianggapnya tidak istimewa.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan Dirjen Cipta Karya dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada Rabu (26/1/2021). “Tidak ada yang istimewa di sana (NTT, red.). Paling yang istimewa nya komodo saja”, demikian potongan ucapan Saudara Bakri yang viral di media sosial.

Sontak banyak orang NTT yang marah mendengar hal tersebut, begitu pula masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah lain. Berbagai ungkapan kekesalan dilontarkan memenuhi banyak ruang publik.

Apakah reaksi tersebut salah? Tentu saja kemarahan tersebut bisa dimengerti. Betapa wajar bila ada orang yang marah saat tanah kelahiran yang begitu dicintai dan keindahannya sudah mendapat pengakuan dunia ternyata diremehkan begitu saja.

Itu pula yang membuat saya bisa memaklumi sekian banyak pesan yang sampai ke saya, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial, terkait hal ini. Bahkan, sampai ada yang mempertanyakan kecintaan saya terhadap NTT bila tidak membalas ucapan yang meremehkan tersebut.

Namun, ketika itu saya ingat kalimat yang pernah diucapkan filsuf besar Aristoteles. “Siapapun bisa marah karena marah itu mudah. Tetapi, tidak semua orang punya kekuatan dan memang tidaklah mudah untuk marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik”, begitu katanya.

Kekecewaan – atau kemarahan, bila boleh dibilang demikian – terhadap Saudara Bakri tentu tidak otomatis layak disebut salah. Namun, bagi saya pribadi, ada baiknya memperlihatkan kemarahan tersebut dengan menunjukkan bahwa NTT dan orang-orangnya memang punya keistimewaan dan tidak seperti yang ‘dituduhkan’.

Saya justru terhibur dengan sejumlah konten video di media sosial yang menunjukkan keindahan NTT hingga memang layak didaulat sebagai salah satu destinasi wisata premium. Bentuk kemarahan seperti ini juga menarik simpati lebih luas dari masyarakat di luar Flobamora.

Bagi saya, tidak perlu marah yang berlebihan untuk hal seperti ini. Sampaikan sewajarnya saja, berikan pemahaman bahwa yang disampaikan Saudara Bakri tersebut tidak tepat dan bisa menyinggung banyak orang.

Toh, akhirnya yang bersangkutan juga sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta menyebut tak ada niat untuk merendahkan siapapun. Bila sudah demikian, apakah layak bila kita terus-menerus marah kepadanya? Ayo, tunjukkan bahwa NTT dan orang NTT memang istimewa.

Read More