Usut dan Ungkap Teror Bom di Gereja Katedral Makassar

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengutuk keras terjadinya ledakan yang diduga bom bunuh diri di depan Gereja Katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/3/2021). Pria yang akrab disapa HH ini mendorong aparat kepolisian bekerja cepat mengidentifikasi pelaku ledakan tersebut.

“Peristiwa seperti ini jelas menjadi duka mendalam bagi kita semua sebagai bangsa. Saya mendengar juga ada beberapa korban luka yang telah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Saya harap mereka bisa mendapatkan pertolongan terbaik dan kita berdoa agar mereka bisa segera pulih,” kata Herman dalam keterangan resminya kepada wartawan.

“Tidak ada sikap yang pantas diberikan kepada pelaku selain mengutuk keras perbuatan tidak manusiawi yang mereka lakukan. Saya mendorong Polri, khususnya aparat Polda Sulawesi Selatan, bekerja cepat mengidentifikasi pelaku dan afiliasinya untuk bisa dilakukan tindakan hukum yang tegas terhadap mereka atau siapapun yang hendak merusak keamanan serta kerukunan hidup beragama di Indonesia,” ucapnya.

Herman juga mendorong pihak kepolisian bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mengantisipasi serta mencegah kejadian serupa terulang di masa yang akan datang.

“Tindakan teror seperti ini tak bisa dibiarkan tanpa tindakan tegas, tapi yang juga tak kalah penting adalah merumuskan langkah antisipasi serta pencegahan agar tak ada kejadian atau korban serupa di masa yang akan datang,” kata Herman.

“Karenanya, saya harap kepolisian dan lembaga terkait seperti BNPT bisa bekerja sama dalam mengantisipasi kejadian seperti ini. Negara punya kewajiban menciptakan rasa aman kepada setiap warganya,” tutur politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebuah ledakan terjadi di depan Gereja Katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/3/2021) sekitar pukul 10.30 WITA atau 09.30 WIB. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes E. Zulpan menyebut ledakan ini sebagai bom bunuh diri.

Diketahui pula ada 5 petugas gereja dan 4 jemaat mengalami luka akibat ledakan yang disebut terjadi di halaman gereja tersebut. Selain itu, diduga pula bahwa pelaku peledakan meninggal dunia.

Di sisi lain, Herman berharap warga Kristiani tidak terpancing dengan kejadian tersebut atau takut untuk beribadah. Ia juga berharap masyarakat tidak perlu menyebarkan gambar atau video ledakan maupun korban agar tidak menimbulkan ketakutan sebagaimana harapan pelaku teror.

“Saya berharap masyarakat Indonesia, khususnya warga Kristiani, tidak terpancing dengan kejadian ini. Percayakan penyelidikan dan penindakannya kepada aparat yang berwajib,” ujar Herman.

“Tentu kita semua prihatin, apalagi mengingat teror biadab ini terjadi menjelang Hari Raya Paskah pada pekan depan. Tapi, jangan sampai umat Kristiani sampai menjadi takut beribadah karenanya dan ini yang betul-betul harus dipastikan oleh pihak kepolisian. Selain itu, saya harap masyarakat tidak perlu menyebarkan gambar atau video terkait teror ini karena justru hal tersebut yang diharapkan pelaku demi menciptakan ketakutan di masyarakat. Mari kita tunjukkan bersama-sama bahwa Indonesia bersatu menghadapi siapapun yang coba-coba merusak kerukunan beragama di Tanah Air,” tuturnya.

Read More

Menanti Temuan Kajian Revisi UU ITE

Wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus bergulir di tengah masyarakat. Publik memang menaruh harapan besar terhadap revisi ini mengingat UU ITE telah memakan ‘korban’ cukup banyak.

Hal ini tak lepas dari ‘pasal karet’ di UU ITE, khususnya pasal 27 yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Bahkan sampai ada Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) sebagai wadah bagi para korban yang terjerat pasal karet ini. Di antara mereka bahkan ternyata banyak yang tidak mengetahui alasan mengapa sampai bisa dijerat dengan UU ITE dan merasa sekadar berupaya menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara untuk berekspresi dan berpendapat.

Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam menyikapi respons dan aspirasi publik terkait UU ITE. Menkopolhukam Mahfud MD setidaknya telah membentuk tim kajian UU ITE.

Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji UU ITE, baik dari sisi kriteria implementatif maupun substansinya. Dari kajian dan diskusi inilah nantinya pemerintah bisa mengambil keputusan atau sikap resmi terhadap UU ITE.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya mendukung langkah yang sudah dilakukan pemerintah terkait wacana revisi UU ITE. Harapannya, hasil temuan tim kajian yang dibentuk Menkopolhukam dapat dilaporkan ke DPR.

Tujuannya tak lain agar hasil temuan dan pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE dapat kita bahas bersama. Hal ini karena revisi UU ITE harus menempuh kesepakatan antara Pemerintah dan DPR.

Di sisi lain, sebagaimana pernah saya sampaikan, aspirasi publik atas revisi UU ITE ini juga membutuhkan revisi pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Alasannya sederhana saja, yakni karena konstruksi pencemaran nama baik juga diatur di KUHP. Karenanya, aspirasi revisi UU ITE membuat revisi KUHP juga tak terhindarkan.

Read More

BNN Jangan Jadi Sekadar Pelengkap

Keluhan yang sama terdengar lagi, bak lagu lama dari kaset kusut. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI bersama jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Kamis (18/3/2021), Kepala BNN yang baru Komjen Pol Petrus Golose menyampaikan sejumlah kendala yang kerap ditemui jajarannya saat menjalankan tugas pemberantasan narkoba.

Empat periode sebagai anggota dewan hingga sekarang dipercaya menjadi Ketua Komisi III, saya sudah bertemu dengan banyak Kepala BNN. Mulai dari Gories Mere, Budi Waseso, dan lainnya, persoalan yang disampaikan masih sama saja, itu-itu saja.

Saya bukan bermaksud menyalahkan kinerja BNN. Justru saya berkesimpulan bahwa siapapun Kepala BNN tidak akan bisa berbuat banyak bila tidak ada keseriusan dan terobosan baru dari semua pihak, termasuk Pemerintah!

Dengan kondisi seperti sekarang, BNN seolah sekadar pelengkap saja. BNN ibarat disuruh berperang dengan hanya bersenjatakan bambu runcing.

Padahal, saat ini BNN dipimpin oleh orang yang punya reputasi sangat baik dengan rekam jejak yang juga mengesankan. Siapa yang tidak kenal Petrus Golose. Keberhasilannya membasmi preman saat menjadi Kapolda Bali hanyalah satu dari sekian banyak prestasi yang diukirnya.

Belum lagi sosok pendamping seperti Arman Depari di posisi Direktur Penindakan. Keputusan memperpanjang masa jabatannya kendati sudah memasuki usia pensiun menjadi bukti betapa Beliau merupakan aset berharga.

Hanya, perpaduan dahsyat ini juga harus didukung oleh semua pihak. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kejahatan narkotika di Indonesia sudah ada di fase narco-terrorism. Masalahnya, kondisi darurat narkoba di negara ini seperti hanya slogan belaka.

Sebagai Ketua Komisi III, saya mendorong Kepala BNN untuk bertemu empat mata dengan Presiden. Paparkan terobosan yang akan dilakukan BNN dalam upaya mengatasi darurat narkoba di Indonesia.

Selain pemaparan itu, sampaikan bahwa BNN butuh anggaran untuk memperbaiki infrastruktur serta sarana dan prasaran yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya integritas anggota BNN sendiri. Bila Presiden bisa mengeluaran Perppu untuk mengerahkan segala daya upaya dan sumber daya demi memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19, saya rasa hal serupa akan bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan narkotika di negara kita.

Negara akan hancur bila kejahatan narkotika ini tidak disikapi dengan lebih serius. Salah satu bentuk keseriusan itu ialah revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala BNN harus bicara dengan Presiden untuk segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menyurati DPR guna melakukan revisi UU Narkotika sesegera mungkin. Dengan revisi UU Narkotika diharapkan BNN lebih leluasa dan lebih punya kemampuan untuk membangun sinergi dengan Kepolisian karena berada dalam posisi setara.

Hal seperti itu akan membuat orang-orang yang bekerja di BNN punya kebanggaan, memiliki karier dan masa depan yang sama dengan mereka yang berada di Kepolisian. Hal-hal ini tak boleh luput dalam UU yang baru nanti.

Yang kedua tentu terkait anggaran yang mesti dinaikkan. Kalau dengan anggaran yang biasa-biasa saja, siapapun yang jadi Kepala BNN dan entah berapa kalipun masa bakti Arman Depari diperpanjang, hasilnya tidak akan terasa. Tidak akan ada artinya karena memang tidak ada niat dari para stakeholder, termasuk Pemerintah, untuk serius memerangi peredaran narkoba.

Read More

Mendorong Pengejawantahan Telegram Kapolri

Hampir tiga pekan berlalu sejak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Telegram Pedoman Penanganan Kasus ITE. Hingga saat ini, publik terus menanti bagaimana jajaran kepolisian di lapangan mengejawantahkan isi telegram tersebut pada kasus nyata.

Berbagai dugaan kasus pelanggaran UU ITE yang terjadi setelahnya seolah menjadi tantangan bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan isi telegram itu. Kejadian terakhir tak lain terkait penyerahan diri yang dilakukan salah satu tersangka yang mengancam akan menggorok Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebagaimana diketahui, pada Desember lalu sempat viral sebuah video yang menampilkan beberapa orang mengancam Mahfud MD dalam bahasa Madura. Kepolisian kemudian menetapkan empat orang yang berperan sebagai pengunggah dan penyebar video menjadi tersangka penyebaran kebencian. Keempatnya ialah Muchammad Nawawi, Abdul Hakam, Moch Sirojuddin, dan Samsul Hadi.

Adapun ketika itu aparat kepolisian belum berhasil menangkap pembuat video tersebut. Barulah pada awal pekan ini Turmudi Badrutamam alias Lora Mastur menyerahkan diri ke Pendopo Bupati Sampang dan langsung ditahan di Polda Jawa Timur.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya berharap penyidik mengacu kepada telegram Kapolri terkait penanganan perkara UU ITE. Sebisa mungkin Polda Jatim harus mengedepankan mediasi dan memakai perspektif restorative justice. Tentu saja setelah menggali sejauh mana mens rea atau niat dari pelaku, sekaligus niat baik dari korban dalam memaafkan pelaku.

Selain itu, sesuai dengan isi telegram Kapolri tersebut, Polda Jatim juga harus melakukan gelar perkara dengan Dirtipidsiber Bareskrim. Langkah-langkah ini harus diperhatikan Polda Jatim dalam menentukan langkah hukum ke depan bagi para tersangka.

Pendekatan mediasi seperti ini sebaiknya mulai dan terus ditingkatkan oleh aparat hukum di negeri kita. Apalagi, dalam kasus pengancaman terhadap Menko Polhukam Mahfud MD, tersangka sudah menyampaikan permohonan maafnya.

Di sisi lain, dorongan agar aparat kepolisian memakai pendekatan restorative justice harus diiringi perubahan pola perilaku di masyarakat. Marilah sama-sama mengusung adab dalam berperilaku dan bermedia sosial. Sampaikan kritik secara proporsional, jangan sekadar menuruti hawa nafsu serta amarah. Apalagi bila semburan kebencian yang disampaikan lewat media sosial itu tidak disertai dengan bukti yang sahih.

Read More

Komisi III DPR Dukung Niat Baik Pemerintah Agar RUU KUHP Segera Disahkan

Herman Herry

Aspirasi publik terkait revisi UU ITE membuat kita mau tak mau mesti membahas hal lain yang tak kalah krusial, yakni pengesahan RUU KUHP yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD telah menyampaikan keinginan agar KUHP yang telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda segera diubah. Sebagaimana pernyataan Mahfud MD di sejumlah media, hal-hal yang dianggap keliru dalam RUU KUHP yang baru bisa menyusul untuk diperbaiki lewat legislative review maupun judicial review.

Komisi III DPR RI tentu menyambut keinginan baik Pemerintah terkait RUU KUHP. Niat itu sejalan dengan semangat Komisi III yang terus mendorong Pemerintah sebagai pengusul RUU KUHP untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut.

Revisi KUHP memang tak terhindarkan. KUHP sebagai induk hukum pidana tentunya menjadi penting dalam menjawab dinamika tindak pidana yang terus mengalami pembaharuan seiring dengan perkembangan zaman.

Bila akhirnya revisi KUHP terwujud, ini akan menjadi penanda sejarah bagi Indonesia untuk tidak lagi menggunakan hukum yang diadopsi dari Belanda. Apalagi jika melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik.

Hanya, perlu diingat bahwa perlu upaya yang lebih baik dalam sosialisasi RUU KUHP agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang membuat banyak isu negatif di publik ini yang sempat menjadi catatan penting dari DPR saat menyatakan pengesahan RUU KUHP ditunda beberapa waktu lalu.

Upaya ini memang sudah mulai dilakukan. Komisi III melihat Pemerintah mulai melakukan kembali sosialisasi RUU KUHP dan hal ini tentu sangat diperlukan agar publik mendapat pemahaman yang benar soal isi RUU KUHP.

Rencananya Pemerintah dan DPR akan terus melakukan sosialisasi RUU KUHP ke seluruh Indonesia untuk mendapatkan masukan dari masyarakat umum dan akademisi. Misalnya saja membahas terkait living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat yang akan diatur di RUU KUHP.

Read More