Menggali Memori Perjuangan di Kabupaten Malaka

Dalam kunjungan kerja ke NTT beberapa waktu lalu, saya juga menyempatkan diri datang ke Kabupaten Malaka. Daerah ini juga termasuk salah satu yang terdampak badai siklon tropis Seroja pada awal April silam.

Ketika bencana menimpa, Malaka belum resmi memiliki kepala daerah karena Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin belum dilantik sebagai Bupati serta Wakil Bupati. PDI Perjuangan melalui pengurus DPC dan PAC kala itu termasuk yang turut bergerak cepat membuka posko tanggap darurat bencana di kediaman Simon Nahak.

Sebulan lebih bencana telah berlalu, proses rehabilitasi dan relokasi warga terus dilakukan. Saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan akan mendukung penuh segala upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bupati Simon Nahak dan jajarannya.

Dukungan ini tidak terbatas pada program pemulihan bencana, tetapi juga seluruh gerak langkah ke depan untuk membangun Malaka. Hal ini tak lain karena PDI Perjuangan dan saya optimistis bahwa pasangan Simon Nahak-Kim Taolin membawa pengharapan baru bagi Kabupaten Malaka.

Saya serahkan diri untuk sama-sama kita membangun Malaka. PDI Perjuangan merupakan partai pemilik mayoritas suara di DPR RI. Kader PDI Perjuangan menduduki jabatan Ketua di Komisi IV yang menangani pertanian dan kelautan serta Komisi V yang mengurusi infrastruktur. Adapun saya menjabat sebagai Ketua Komisi III yang berhubungan dengan aspek hukum dengan Polri, KPK, hingga MA sebagai mitra kerja.

PDI Perjuangan akan bergandengan tangan bersama Bupati-Wakil Bupati Malaka untuk mengelola daerah ini menjadi lebih baik. Komitmen ini tak lepas dari kepercayaan kami terhadap integritas kedua pemimpin daerah tersebut.

Ibarat naik oto, maka lebih baik naik oto besar. Demikian juga saya yakin program Bupati-Wakil Bupati Malaka bisa lebih mudah terwujud dengan dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan untuk bersama-sama mengelola daerah ini.

Di sisi lain, kunjungan ke Malaka ini tak ayal menggali kembali memori perjuangan perihal pemekaran Malaka lepas dari Kabupaten Belu. Saya ingat betul betapa dulu orang-orang mengatakan impian pemekaran Malaka ini bak jual obat di pinggir jalan karena pemerintah pusat tidak akan mengizinkan pemekaran terjadi.

Cemoohan itu tak membuat saya patah arang. Saya masih ingat betul periode beberapa tahun lalu ketika intens menjalin komunikasi dengan pemerintah dan rekan saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang ketika itu merupakan salah satu pimpinan Komisi II DPR RI, untuk membahas pemekaran Kabupaten Malaka.

Saya bahkan mengajak Ganjar Pranowo ke Belu untuk bertemu dengan Bupati Joachim Lopez serta sejumlah tokoh agama, termasuk Uskup Atambua. Saya bahkan mengatakan siap mundur dari DPR RI bila Malaka tidak berhasil memekarkan diri. Akhirnya, perjuangan berhasil dan Malaka ikut dimekarkan.

Read More

Rukun dan Bergandengan Tangan Menuju Sumba Barat yang Lebih Baik

Lokasi yang terletak jauh dari ibu kota Jakarta tak lantas berarti minim kedewasaan berpolitik. Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Dalam kunjungan kerja pada masa reses di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, akhir pekan lalu, saya sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolres, pimpinan OPD dan pimpinan Forkopimda, tokoh agama, serta para tetua adat yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pilkada Sumba Barat bisa berjalan aman dan lancar kendati penyelesaiannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Saya sampaikan betapa saya datang ke Kabupaten Sumba Barat dengan hati yang bangga dan bersyukur karena masyarakat di sana sudah punya kedewasaan dalam berpolitik. Selain itu, tentu saya sampaikan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, yakni dr. Kornelis Kodi Mete serta John Lado Bora Kabba, mesti selalu rukun sampai masa jabatan selesai. Bila memungkinkan, pasangan ini juga kompak maju pada periode kedua dan kembali memenangkannya.

Tentu keduanya butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Sumba Barat menjadi lebih maju ke depannya. Lupakanlah semua perbedaan yang terjadi pada proses pilkada yang lalu. Kini saatnya bergandengan tangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Sumba Barat.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (tengah) dalam kunjungan kerja di Waikabubak, Sumba Barat, Minggu (2/5/2021).

Kita tahu bersama kondisi seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungkinkan untuk mandiri tanpa sentuhan pemerintah pusat. Keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri.

Saya sendiri bersedia membantu dan mendukung aspirasi politik Bupati-Wakil Bupati, termasuk memperjuangkan alat-alat pertanian yang belum memadai, apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan. Syaratnya mudah saja, Bupati-Wakil Bupati yang sudah dilantik harus betul-betul menjadi Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung atau sekelompok orang, khususnya keluarganya sendiri.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan aparat penegak hukum dan HAM, saya meminta juga kepada Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk rukun dengan pemerintah. Tentu saja rukun bukan berarti bersekongkol, atau mendiamkan bila ada masalah.

Rukun yang saya maksudkan adalah bergandengan tangan dalam tugas serta fungsi masing-masing dengan saling memberikan masukan. Misalkan ada kebijakan Bupati yagn salah dan bisa membahayakan, tentu saja menjadi kewajiban bagi Kapolres, Kajari, dan Forkopimda untuk memberi masukan. Inilah bentuk lain kedewasaan berpolitik kita.

Read More