Menyambungkan Amanat Masyarakat kepada Kapolri

Dalam sejumlah kesempatan bertemu dengan konstituen ataupun masyarakat NTT pada umumnya, ada satu kegelisahan yang kerap mereka sampaikan pada saya. Hal ini tak lain soal kesempatan putra daerah untuk mengabdi sebagai anggota kepolisian di tanah kelahirannya.

Wajar bila kegelisahan itu disampaikan lewat saya. Salah satu mitra kerja Komisi III DPR RI yang saya ketuai tak lain ialah Polri. Tentunya masyarakat berharap saya bisa menyampaikan kegelisahan tersebut kepada orang yang tepat.

Amanat itulah yang saya sampaikan dalam rapat kerja Komisi III bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya pekan lalu. Sebagai wakil rakyat, saya menyampaikan permohonan agar ada kebijakan khusus mengenai pola perekrutan anggota polisi untuk daerah seperti NTT dan Papua.

Kebijakan khusus ini bukan tanpa alasan. Mengenai materi tes misalnya, tentu saja kemampuan siswa calon bintara di NTT dengan di Jawa terkait hal-hal semisal pengetahuan umum atau Bahasa Inggris pasti berbeda. Kemampuan calon-calon bintara putra daerah NTT ini tidak sama dengan saudara-saudara mereka di Jawa karena pendidikan yang mereka cicipi juga tak sama.

Untuk wilayah-wilayah seperti NTT dan Papua, tentu dibutuhkan ‘kearifan lokal’ dalam berbagai hal, termasuk perekrutan anggota kepolisian. Misalnya saja calon bintara yang direkomendasikan oleh Gereja, diminta oleh Pastur atau Pendeta atau ulama. Hal-hal seperti ini rasanya perlu dipertimbangkan karena calon-calon bintara itulah yang nantinya menjadi duta polisi di wilayah atau komunitas mereka.

Memang benar bahwa sebelumnya Polri telah melakukan penertiban dalam hal perekrutan calon anggota kepolisian. Sebagai anggota DPR dari Komisi III, saya pribadi setuju dengan kebijakan penertiban tersebut. Hanya, menimbang situasi kekinian, dengan segala kerendahan hati saya berharap ada kebijakan khusus yang diambil oleh Kapolri.

Selain itu, saya sampaikan juga betapa jumlah personel kepolisian di NTT sangat jauh dari ideal. NTT yang merupakan wilayah kepulauan sejatinya membutuhkan 25 ribu anggota kepolisian untuk bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Nyatanya, saat ini hanya ada 10 ribu anggota kepolisian di NTT alias cuma 47 persen dari kebutuhan.

Ketersediaan jumlah aparat kepolisian yang ideal tak bisa diremehkan. Dengan beban kerja yang tidak terlalu menumpuk karena minimnya jumlah anggota misalnya, aparat kepolisian jadinya bisa semakin humanis dalam menjaga kamtibmas. Peran polisi sebagai pengayom masyarakat pun akan lebih mudah dilaksanakan. Ujung-ujungnya, kondisi masyarakat pun semakin sejuk dan tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Tidak ada maksud dari tulisan ini selain menyambungkan amanat masyarakat kepada Kapolri. Semoga bisa didengar dan diwujudkan.

Read More