Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Herman Herry: Semoga Jadi Benteng Menjaga Aspirasi Keadilan

Jakarta – Komisi III DPR telah melaksanakan salah satu tugas konstitusional dalam memilih tujuh calon Hakim Agung. Sebanyak tujuh calon Hakim Agung yang disepakati pada Tingkat I di Komisi III dan selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna, Selasa (21/9).

Ketua Komisi III DPr, Herman Herry mengatakan, proses pemilihan calon Hakim Agung tersebut dilakukan secara profesional dan transparan. Hal itu bertujuan agar para calon Hakim Agung yang dipilih adalah yang kredibel dan berintegritas.

“Seperti bisa kita pantau bersama, Komisi III telah melaksanakan proses fit and proper test secara transparan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Herman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9).

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, hasil ini merupakan kesepakatan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi III. Di mana, setiap Fraksi memiliki hak yang sama dalam menyetujui atau menolak calon Hakim Agung.

“Tentunya setiap fraksi memiliki penilaian sendiri dalam menilai setiap calon. Tetapi, kami telah sepakat dalam proses ini kami berfokus pada tiga aspek, yaitu pemahaman calon terhadap tugas dan fungsi sebagai Hakim Agung, integritas calon, dan rekam jejak,” terangnya

Dalam kesempatan itu, Herman berharap calon Hakim Agung yang dipilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Komisi III mengucapkan selamat bekerja kepada para Yang Mulia Hakim Agung yang terpilih. Sebagai Hakim tertinggi, semoga selalu menjadi benteng dalam menjaga aspirasi keadilan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Herman.

Komisi Yudisial telah menyeleksi calon hakim agung sejak Februari hingga Agustus 2021. Rekrutmen dibuka baik bagi internal hakim karier maupun masyarakat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebelas orang calon hakim agung tersebut disampaikan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden.

Adapun proses pelaksanaan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung yang diserahkan KY kepada DPR adalah:

  1. Komisi III DPR RI melakukan Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 14 September 2021 untuk membicarakan tahapan Uji Kelayakan diantaranya membahas rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman dimedia cetak dan rancangan judul makalah.
  2. Pada tanggal 17 September 2021, pelaksanaan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui Visi, Misi dan Kompetensi apabila calon terpilih menjadi Hakim Agung, kemudian dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Yudisial selaku penyelenggara rekrutmen Calon Hakim Agung Tahun 2021, guna mendengarkan proses seleksi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial.
  3. Dalam pelaksanaan persiapan tahapan Uji Kelayakan, telah diumumkan nama 11 (sebelas) orang Calon Hakim Agung Tahun 2021 pada Media Cetak dan Media Sosial guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.
  4. Pada hari Senin s.d. Selasa, 20 – 21 September 2021, Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 11 (sebelas) orang Calon Hakim Agung Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk mendengarkan pendapat dan pandangan Fraksi-Fraksi guna memberikan Persetujuan atau Tidak Memberikan Persetujuan atau Memberikan Persetujuan Sebagiannya dari 11 (sebelas) orang Calon Hakim Agung Tahun 2021.

Berikut calon Hakim Agung yang disepakati pada Tingkat I di Komisi III DPR dan selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  4. Suharto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  6. Dr. H. Haswandir, S.H., M.Hum., M.M. Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata)
  7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Sebagai Calon Hakim Kamar Militer)
Read More

Menanti Kebijaksanaan Petugas Kepolisian Menjamin Kebebasan Berpendapat Warga Negara

Tak terhitung berapa kali saya telah menyampaikan ke publik soal pendapat mengenai kebebasan berpendapat di negeri kita tercinta ini. Saya selalu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis di mana kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat oleh tiap individu dijamin Negara.

Kebebasan ini bahkan diatur oleh Konstitusi kita. Pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 disebutkan dengan tegas bahwa: ” Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berekspresi merupakan amanah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM. Hanya, memang patut digarisbawahi juga bahwa kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi. Seperti contoh, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan 2 batasan, yaitu : Untuk alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain.

Nah, prinsip-prinsip inilah yang mesti dicamkan saat membahas kebijakan sejumlah petugas kepolisian menangkap warga yang hendak menyatakan pendapatnya di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini terjadi seperti pada petani di Blitar hingga 10 anak muda mahasiswa UNS. Mereka sempat berurusan dengan polisi karena membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke sana.

Tentunya Kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana UU harus memiliki wawasan di atas. Keamanan nasional memang menjadi fokus utama, tetapi pelaksanaannya tetap harus menghormati kebebasan berpedapat serta hak asasi warga negara.

Maka dari itu, saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI meminta Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara jaminan atas kebebasan berekspresi dan jaminan atas keamanan nasional serta penghormatan atas harkat dan martabat orang lain. Dan juga saya harap kepada Kapolri, untuk meminimalisir tindakan represif terhadap aksi-aksi yang serupa dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif dan pencegahan.

Read More