Menggali Memori Perjuangan di Kabupaten Malaka

Dalam kunjungan kerja ke NTT beberapa waktu lalu, saya juga menyempatkan diri datang ke Kabupaten Malaka. Daerah ini juga termasuk salah satu yang terdampak badai siklon tropis Seroja pada awal April silam.

Ketika bencana menimpa, Malaka belum resmi memiliki kepala daerah karena Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin belum dilantik sebagai Bupati serta Wakil Bupati. PDI Perjuangan melalui pengurus DPC dan PAC kala itu termasuk yang turut bergerak cepat membuka posko tanggap darurat bencana di kediaman Simon Nahak.

Sebulan lebih bencana telah berlalu, proses rehabilitasi dan relokasi warga terus dilakukan. Saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan akan mendukung penuh segala upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bupati Simon Nahak dan jajarannya.

Dukungan ini tidak terbatas pada program pemulihan bencana, tetapi juga seluruh gerak langkah ke depan untuk membangun Malaka. Hal ini tak lain karena PDI Perjuangan dan saya optimistis bahwa pasangan Simon Nahak-Kim Taolin membawa pengharapan baru bagi Kabupaten Malaka.

Saya serahkan diri untuk sama-sama kita membangun Malaka. PDI Perjuangan merupakan partai pemilik mayoritas suara di DPR RI. Kader PDI Perjuangan menduduki jabatan Ketua di Komisi IV yang menangani pertanian dan kelautan serta Komisi V yang mengurusi infrastruktur. Adapun saya menjabat sebagai Ketua Komisi III yang berhubungan dengan aspek hukum dengan Polri, KPK, hingga MA sebagai mitra kerja.

PDI Perjuangan akan bergandengan tangan bersama Bupati-Wakil Bupati Malaka untuk mengelola daerah ini menjadi lebih baik. Komitmen ini tak lepas dari kepercayaan kami terhadap integritas kedua pemimpin daerah tersebut.

Ibarat naik oto, maka lebih baik naik oto besar. Demikian juga saya yakin program Bupati-Wakil Bupati Malaka bisa lebih mudah terwujud dengan dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan untuk bersama-sama mengelola daerah ini.

Di sisi lain, kunjungan ke Malaka ini tak ayal menggali kembali memori perjuangan perihal pemekaran Malaka lepas dari Kabupaten Belu. Saya ingat betul betapa dulu orang-orang mengatakan impian pemekaran Malaka ini bak jual obat di pinggir jalan karena pemerintah pusat tidak akan mengizinkan pemekaran terjadi.

Cemoohan itu tak membuat saya patah arang. Saya masih ingat betul periode beberapa tahun lalu ketika intens menjalin komunikasi dengan pemerintah dan rekan saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang ketika itu merupakan salah satu pimpinan Komisi II DPR RI, untuk membahas pemekaran Kabupaten Malaka.

Saya bahkan mengajak Ganjar Pranowo ke Belu untuk bertemu dengan Bupati Joachim Lopez serta sejumlah tokoh agama, termasuk Uskup Atambua. Saya bahkan mengatakan siap mundur dari DPR RI bila Malaka tidak berhasil memekarkan diri. Akhirnya, perjuangan berhasil dan Malaka ikut dimekarkan.

Read more

Rukun dan Bergandengan Tangan Menuju Sumba Barat yang Lebih Baik

Lokasi yang terletak jauh dari ibu kota Jakarta tak lantas berarti minim kedewasaan berpolitik. Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Dalam kunjungan kerja pada masa reses di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, akhir pekan lalu, saya sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolres, pimpinan OPD dan pimpinan Forkopimda, tokoh agama, serta para tetua adat yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pilkada Sumba Barat bisa berjalan aman dan lancar kendati penyelesaiannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Saya sampaikan betapa saya datang ke Kabupaten Sumba Barat dengan hati yang bangga dan bersyukur karena masyarakat di sana sudah punya kedewasaan dalam berpolitik. Selain itu, tentu saya sampaikan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, yakni dr. Kornelis Kodi Mete serta John Lado Bora Kabba, mesti selalu rukun sampai masa jabatan selesai. Bila memungkinkan, pasangan ini juga kompak maju pada periode kedua dan kembali memenangkannya.

Tentu keduanya butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Sumba Barat menjadi lebih maju ke depannya. Lupakanlah semua perbedaan yang terjadi pada proses pilkada yang lalu. Kini saatnya bergandengan tangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Sumba Barat.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (tengah) dalam kunjungan kerja di Waikabubak, Sumba Barat, Minggu (2/5/2021).

Kita tahu bersama kondisi seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungkinkan untuk mandiri tanpa sentuhan pemerintah pusat. Keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri.

Saya sendiri bersedia membantu dan mendukung aspirasi politik Bupati-Wakil Bupati, termasuk memperjuangkan alat-alat pertanian yang belum memadai, apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan. Syaratnya mudah saja, Bupati-Wakil Bupati yang sudah dilantik harus betul-betul menjadi Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung atau sekelompok orang, khususnya keluarganya sendiri.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan aparat penegak hukum dan HAM, saya meminta juga kepada Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk rukun dengan pemerintah. Tentu saja rukun bukan berarti bersekongkol, atau mendiamkan bila ada masalah.

Rukun yang saya maksudkan adalah bergandengan tangan dalam tugas serta fungsi masing-masing dengan saling memberikan masukan. Misalkan ada kebijakan Bupati yagn salah dan bisa membahayakan, tentu saja menjadi kewajiban bagi Kapolres, Kajari, dan Forkopimda untuk memberi masukan. Inilah bentuk lain kedewasaan berpolitik kita.

Read more

Jaga Terus Komitmen Pemberantasan Narkoba

Satgassus Polri kembali memperlihatkan kinerja bagus dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan jaringan pengedar narkoba di Indonesia. Satgassus Polri dan Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan 18 tersangka, yang terdiri dari 17 WNI dan 1 WN Nigeria, dan menyita barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu (28/4/2021).

Barang bukti sabu tersebut merupakan hasil tangkapan dari jaringan internasional yang tersebar di wilayah Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Adapun para tersangka ditangkap di beberapa lokasi terpisah, mulai dari Aceh hingga Jakarta.

Pengungkapan ini tak lepas dari koordinasi lintas-lembaga yang dilakukan Polri, khususnya Satgassus Mabes Polri, bersama BNN, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga Badan Narkotika Nasional. Bila dikonversikan dalam mata uang, total barang bukti yang diamankan mencapai Rp 1,2 triliun rupiah.

Bagaimana bila kita bicara soal berapa banyak orang yang terselamatkan berkat pengungkapan tersebut? Bila sekilo sabu bisa dipakai oleh 4 ribu orang, artinya kali ini 10,4 juta jiwa yang terselamatkan berkat kerja presisi dari satgassus Polri dan lembaga-lembaga terkait.

Tak ada kata selain apresiasi tinggi bagi seluruh jajaran satgassus Bareskrim Mabes Polri serta seluruh pihak yang terlibat. Dedikasi dan komitmen mereka pada upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat tinggi, khususnya di masa pandemi Covid-19 dan bulan ramadan seperti sekarang. Pengungkapan kasus sebesar ini tentu lahir dari kerja keras yang bukan cuma sehari atau dua hari.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan tidak ada toleransi bagi pelaku peredaran terlarang narkoba, termasuk bila dilakukan oleh anggota kepolisian sekalipun. Tindakan tegas dan pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya menjadi hal yang dijanjikan oleh Kapolri kepada para pengedar narkoba ini.

Pernyataan Kapolri ini selaras dengan instruksi Presiden. Beberapa waktu lalu, Bapak Joko Widodo menyampaikan perhatian khususnya terhadap narkoba, yakni agar dilakukan pengejaran, penangkapan, dan tindakan tegas bagi bandar narkoba.

Tentu kita berharap kinerja aparat berwenang dalam memberantas peredaran narkoba di Tanah Air tidak berhenti di sini. Kerja keras dan komitmen tinggi harus terus dilakukan demi menyelamatkan generasi penerus dari bahaya narkoba.

Read more

Bencana Tak Membeda-Bedakan, Penderitaanmu Turut Kami Rasakan

Kunjungan ke Kota dan Kabupaten Kupang pada akhir pekan lalu masih membekas betul di hati saya. Betapa saya menyaksikan langsung kerusakan parah yang diakibatkan oleh badai siklon tropis seroja.

Sejumlah titik kami datangi dalam kunjungan tersebut, termasuk Mesjid Agung Al-Baitul Qadim yang jadi tempat pengungsian warga di kelurahan Airmata. Dalam kunjungan ini kian terbuktilah betapa bencana datang tanpa pilih-pilih dan tidak kenal waktu.

Bagi masyarakat di kelurahan Airmata, bencana ini kian menambah beratnya beban di kala pandemi Covid-19. Kian menyesakkan lagi mengingat banyak dari mereka yang harus melihat tempat tinggalnya porak poranda justru hanya beberapa hari menjelang dimulainya bulan puasa. Berdasarkan info yang kami terima, tak kurang dari 165 rumah warga kelurahan Airmata rusak akibat bencana badai siklon tropis seroja.

Kepada warga yang mengungsi ke Mesji Agung Al-Baitul Qadim, yang dibangun pada 1806-1812 tersebut, saya harap mereka diberikan ketabahan dan rasa tawakal di tengah keprihatinan ini. Semoga mereka diberi kekuatan menjalani ibadah puasa dan melewati rangkaian cobaan tersebut dengan tabah.

Dalam kunjungan kemarin, saya dan sesama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang turut hadir memang menyerahkan sejumlah bantuan untuk sedikit meringankan beban warga. Kami sadar bahwa bantuan tersebut tentu tidak cukup. Bukan pula ingin menunjukkan bahwa kami bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang tengah dalam keadaan tidak menguntungkan.

Tapi, kunjungan kemarin kami harapkan dimaknai sebagai pertemuan persaudaraan. Kabar tentang musibah yang mengalami saudara-saudara kami di NTT, termasuk warga muslim di Airmata, telah mengetuk pintu hati persaudaraan kami untuk paling tidak boleh datang dan menunjukkan rasa prihatin serta rasa kebersamaan.

Yang kami bawa terutama adalah hati dan kasih bahwa kita semua keluarga dan bersaudara. Kami datang untuk menunjukkan dukungan, bahwa apapun yang terjadi dan betapapun beratnya kesulitan yang dialami masyarakat Airmata, penderitaan mereka adalah penderitaan kami juga.

Kami sampaikan juga bahwa rehabilitasi rumah warga, termasuk di Airmata, akan menjadi program yang kami bicarakan dengan pemerintah pusat. Sebagaimana amanat UU dan Konstitusi, pemerintah/negara bertanggung jawab atas warganya, terlebih di tengah kondisi bencana.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya juga akan berbicara dengan beberapa Menteri untuk segera dilakukan program pemulihan dan rehabilitasi. Tentu ini bukan karena kebaikan hati, melainkan memang merupakan bentuk dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hal tersebut.

Read more

Unlawful Killing Anggota FPI dan Sinyal Pembuktian Janji Kapolri

Kasus tewasnya simpatisan Front Pembela Islam (FPI) oleh anggota kepolisian di KM 50 tol Cikampek beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Tiga anggota polisi ditetapkan sebagai tersangka dugaan unlawful killing terhadap empat anggota FPI dalam peristiwa pada 7 Desember 2020 tersebut.

Status ketiga polisi yang sebelumnya merupakan terlapor ini naik menjadi tersangka setelah dilakukan gelar perkara. Ketiganya dijadikan tersangka tindak pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 338 jo Pasal 351 ayat (3) KUHP mengingat keempat anggota FPI yang kemudian tewas tersebut sebelumnya sudah dalam penguasaan mereka di saat kejadian. Namun, di antara tiga personil kepolisian yang menjadi tersangka, salah satunya ternyata meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di awal Januari sehingga penyidikan atasnya langsung dihentikan.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya melihat penetapan pihak kepolisian atas tiga anggotanya sebagai tersangka unlawful killing laskar FPI selepas melakukan gelar perkara tentu patut mendapat apresiasi. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai SOP serta siap memberikan sanksi atas pelanggaran profesionalisme tersebut.

Sewaktu masih menjabat sebagai Kabareskrim saat kejadian itu terjadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihak kepolisian akan profesional dan transparan dalam melakukan pengusutan. Sederet penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan hingga berbuah pada penetapan tersangka menjadi sinyal bahwa janji tersebut telah dibuktikan oleh jajarannya.

Penetapan ini sekaligus membantah tudingan-tudingan miring bahwa kepolisian akan menutup-nutupi atau mencari-cari pembenaran atas kematian anggota FPI. Adapun tenggang waktu antara kejadian dengan penetapan tersangka tak lain karena penyelidikan memang harus dilakukan secara hati-hati dengan menimbang bukti yang ada.

Memang, tetap saja ada anggapan miring di publik bahwa ketiga polisi yang menjadi tersangka itu sekadar dikorbankan oleh atasannya. Untuk ini, saya menghimbau agar masyarakat bersabar serta turut mengawasi jalannya penyidikan kasus ini.

Masyarakat jangan apriori bahkan termakan isu-isu yang menyesatkan terkait kasus tersebut, mari kita sama-sama melihat secara obyektitif dan positif jalannya penyidikan tersebut. Kita tentu berharap agar pihak kepolisian bisa menuntaskan perkara dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

Read more