Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Herman Herry: Semoga Jadi Benteng Menjaga Aspirasi Keadilan

Jakarta – Komisi III DPR telah melaksanakan salah satu tugas konstitusional dalam memilih tujuh calon Hakim Agung. Sebanyak tujuh calon Hakim Agung yang disepakati pada Tingkat I di Komisi III dan selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna, Selasa (21/9).

Ketua Komisi III DPr, Herman Herry mengatakan, proses pemilihan calon Hakim Agung tersebut dilakukan secara profesional dan transparan. Hal itu bertujuan agar para calon Hakim Agung yang dipilih adalah yang kredibel dan berintegritas.

“Seperti bisa kita pantau bersama, Komisi III telah melaksanakan proses fit and proper test secara transparan dan bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Herman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9).

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, hasil ini merupakan kesepakatan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi III. Di mana, setiap Fraksi memiliki hak yang sama dalam menyetujui atau menolak calon Hakim Agung.

“Tentunya setiap fraksi memiliki penilaian sendiri dalam menilai setiap calon. Tetapi, kami telah sepakat dalam proses ini kami berfokus pada tiga aspek, yaitu pemahaman calon terhadap tugas dan fungsi sebagai Hakim Agung, integritas calon, dan rekam jejak,” terangnya

Dalam kesempatan itu, Herman berharap calon Hakim Agung yang dipilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Komisi III mengucapkan selamat bekerja kepada para Yang Mulia Hakim Agung yang terpilih. Sebagai Hakim tertinggi, semoga selalu menjadi benteng dalam menjaga aspirasi keadilan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Herman.

Komisi Yudisial telah menyeleksi calon hakim agung sejak Februari hingga Agustus 2021. Rekrutmen dibuka baik bagi internal hakim karier maupun masyarakat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sebelas orang calon hakim agung tersebut disampaikan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden.

Adapun proses pelaksanaan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung yang diserahkan KY kepada DPR adalah:

  1. Komisi III DPR RI melakukan Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 14 September 2021 untuk membicarakan tahapan Uji Kelayakan diantaranya membahas rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman dimedia cetak dan rancangan judul makalah.
  2. Pada tanggal 17 September 2021, pelaksanaan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah yang ditujukan untuk mengetahui Visi, Misi dan Kompetensi apabila calon terpilih menjadi Hakim Agung, kemudian dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Yudisial selaku penyelenggara rekrutmen Calon Hakim Agung Tahun 2021, guna mendengarkan proses seleksi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial.
  3. Dalam pelaksanaan persiapan tahapan Uji Kelayakan, telah diumumkan nama 11 (sebelas) orang Calon Hakim Agung Tahun 2021 pada Media Cetak dan Media Sosial guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas.
  4. Pada hari Senin s.d. Selasa, 20 – 21 September 2021, Komisi III DPR RI melaksanakan Uji Kelayakan terhadap 11 (sebelas) orang Calon Hakim Agung Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno untuk mendengarkan pendapat dan pandangan Fraksi-Fraksi guna memberikan Persetujuan atau Tidak Memberikan Persetujuan atau Memberikan Persetujuan Sebagiannya dari 11 (sebelas) orang Calon Hakim Agung Tahun 2021.

Berikut calon Hakim Agung yang disepakati pada Tingkat I di Komisi III DPR dan selanjutnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  4. Suharto, S.H., M.Hum. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Pidana)
  6. Dr. H. Haswandir, S.H., M.Hum., M.M. Sebagai Calon Hakim Agung Kamar Perdata)
  7. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Sebagai Calon Hakim Kamar Militer)
Read More

Menanti Kebijaksanaan Petugas Kepolisian Menjamin Kebebasan Berpendapat Warga Negara

Tak terhitung berapa kali saya telah menyampaikan ke publik soal pendapat mengenai kebebasan berpendapat di negeri kita tercinta ini. Saya selalu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis di mana kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat oleh tiap individu dijamin Negara.

Kebebasan ini bahkan diatur oleh Konstitusi kita. Pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 disebutkan dengan tegas bahwa: ” Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berekspresi merupakan amanah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM. Hanya, memang patut digarisbawahi juga bahwa kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi. Seperti contoh, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan 2 batasan, yaitu : Untuk alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain.

Nah, prinsip-prinsip inilah yang mesti dicamkan saat membahas kebijakan sejumlah petugas kepolisian menangkap warga yang hendak menyatakan pendapatnya di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini terjadi seperti pada petani di Blitar hingga 10 anak muda mahasiswa UNS. Mereka sempat berurusan dengan polisi karena membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke sana.

Tentunya Kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana UU harus memiliki wawasan di atas. Keamanan nasional memang menjadi fokus utama, tetapi pelaksanaannya tetap harus menghormati kebebasan berpedapat serta hak asasi warga negara.

Maka dari itu, saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI meminta Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara jaminan atas kebebasan berekspresi dan jaminan atas keamanan nasional serta penghormatan atas harkat dan martabat orang lain. Dan juga saya harap kepada Kapolri, untuk meminimalisir tindakan represif terhadap aksi-aksi yang serupa dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif dan pencegahan.

Read More

Peran Strategis Polri dalam Pengendalian Covid-19 demi Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hampir dua tahun sudah dunia berjibaku menghadapi hantaman pandemi Covid-19. Berbagai terobosan memang telah dicapai, tetapi garis finis perjuangan menghentikan penyebaran virus Corona ini belum juga terlihat.

Hal yang menyebalkan dari pandemi ini karena dampaknya tak cuma pada kesehatan, tetapi juga berimbas pada ekonomi. Tak ada dunia yang tak gelagapan menghadapi tekanan ekonomi luar biasa akibat Covid-19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, penurunan penerimaan negara, hingga peningkatan belanja negara dan pembiayaan dialami oleh semua negara. Tak ada negara yang lolos dari tekanan berat ini.

Namun, tentu saja ini tak bisa menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Keseimbangan antara upaya memulihkan perekonomian dengan menyelamatkan kesehatan masyarakat menjadi tantangan semua pemerintahan, termasuk Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo.

Berbagai kebijakan sudah diambil, termasuk lewat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 23 Agustus untuk daerah Jawa dan Bali melalui Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2021 yang meliputi PPKM level 4, level 3 dan level 2 untuk beberapa daerah. Terhadap daerah di luar Jawa dan Bali, Pemerintah juga memperpanjang PPKM hingga tanggal 23 Agustus 2021 dengan penerapan PPKM level 4.

Kebijakan tersebut tentu berimplikasi pada perekonomian nasional karena menyebabkan tekanan terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan.

Strategi umum dari kebijakan pemerintah pada saat ini adalah melakukan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), percepatan vaksinasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit, dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencari keseimbangan antara penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Tentu saja sembari terus fokus untuk program biaya belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha, masyarakat yang terdampak maupun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling merasakan dampak hebat dari Covid-19. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti hotel, restoran, dan yang menyangkut masyarakat kecil, yaitu kerajinan yang dijajakan di objek-objek wisata merupakan jenis usaha yang terkena imbas langsung sejak pandemi Covid-19 berlangsung.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu destinasi wisata nasional yang betul-betul terdampak akibat pandemi ini. Kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, misalnya, terus menurun dari angka 256.171 wisatawan pada 2019 menjadi 44.543 orang pada periode setahun berselang. Pada Januari-Juli tahun ini, angkanya masih juga menurun menjadi 19.136 kunjungan.

Upaya menanggulangi penyebaran serta dampak Covid-19 ini hanya akan membuahkan hasil positif bila semua pihak berpartisipasi, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Bahkan, Polri sebenarnya bisa dibilang memiliki peranan yang sangat sPtrategis dalam mengatasi penyebaran Covid-19 maupun mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari segi kapasitas sumberdaya, Polri memiliki struktur organisasi yang sangat tangguh yaitu tersebar dari pusat hingga tingkat kecamatan, desa sampai daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia. Pengalaman saya menjadi anggota DPR RI selama 4 periode melihat bagaimana Polri juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan bangsa sehingga mampu menggerakkan sumberdaya yang dimiliki dan akhirnya Indonesia mampu keluar dari setiap permasalahan yang melanda.

Permasalahan utama terkait pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini adalah masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai kebijakan pembatasan oleh Pemerintah, pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang bahaya pandemi Covid-19 terutama di daerah-daerah kecil, pentingnya program vaksinasi, hingga bantuan sosial yang belum terdistribusi dengan baik kepada masyarakat terdampak. Dengan struktur organisasi yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat di setiap pelosok negeri, Polri akan dapat menutupi celah tersebut dengan sangat baik.

Institusi Polri sebagai penegak hukum diharapkan tidak hanya melakukan penindakan terhadap para pelanggar kebijakan dalam penanganan Covid-19, akan tetapi melakukan penegakan hukum secara humanis. Penegakan hukum secara humanis yaitu dengan sumberdaya yang dimiliki, Polri harus meningkatkan kapasitas personel dengan pemberian kemampuan pemahaman manajemen resiko sehingga institusi Polri dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan menjadi sesuatu yang penting dan begitu juga dengan program vaksinasi sehingga percepatan vaksinasi dapat terwujud.

Inovasi penegakan hukum menjadi kunci penting dalam memberikan efek jera sekaligus edukasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tren penegakan hukum di dunia saat ini sekarang cenderung menuju penegakan hukum yang humanis bukan represif. Tren restorative justice dimana pendekatan sosio-kultural lebih penting dibandingkan pendekatan normatif dengan mengedepankan keadilan serta kemanfaatan.

Momentum pandemi ini juga bisa diambil untuk meningkatkan persepsi publik kepada Polri agar menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat. Terbukti di berbagai survey, kepercayaan masyarakat kepada Polri juga naik.

Read More

Menyambungkan Amanat Masyarakat kepada Kapolri

Dalam sejumlah kesempatan bertemu dengan konstituen ataupun masyarakat NTT pada umumnya, ada satu kegelisahan yang kerap mereka sampaikan pada saya. Hal ini tak lain soal kesempatan putra daerah untuk mengabdi sebagai anggota kepolisian di tanah kelahirannya.

Wajar bila kegelisahan itu disampaikan lewat saya. Salah satu mitra kerja Komisi III DPR RI yang saya ketuai tak lain ialah Polri. Tentunya masyarakat berharap saya bisa menyampaikan kegelisahan tersebut kepada orang yang tepat.

Amanat itulah yang saya sampaikan dalam rapat kerja Komisi III bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya pekan lalu. Sebagai wakil rakyat, saya menyampaikan permohonan agar ada kebijakan khusus mengenai pola perekrutan anggota polisi untuk daerah seperti NTT dan Papua.

Kebijakan khusus ini bukan tanpa alasan. Mengenai materi tes misalnya, tentu saja kemampuan siswa calon bintara di NTT dengan di Jawa terkait hal-hal semisal pengetahuan umum atau Bahasa Inggris pasti berbeda. Kemampuan calon-calon bintara putra daerah NTT ini tidak sama dengan saudara-saudara mereka di Jawa karena pendidikan yang mereka cicipi juga tak sama.

Untuk wilayah-wilayah seperti NTT dan Papua, tentu dibutuhkan ‘kearifan lokal’ dalam berbagai hal, termasuk perekrutan anggota kepolisian. Misalnya saja calon bintara yang direkomendasikan oleh Gereja, diminta oleh Pastur atau Pendeta atau ulama. Hal-hal seperti ini rasanya perlu dipertimbangkan karena calon-calon bintara itulah yang nantinya menjadi duta polisi di wilayah atau komunitas mereka.

Memang benar bahwa sebelumnya Polri telah melakukan penertiban dalam hal perekrutan calon anggota kepolisian. Sebagai anggota DPR dari Komisi III, saya pribadi setuju dengan kebijakan penertiban tersebut. Hanya, menimbang situasi kekinian, dengan segala kerendahan hati saya berharap ada kebijakan khusus yang diambil oleh Kapolri.

Selain itu, saya sampaikan juga betapa jumlah personel kepolisian di NTT sangat jauh dari ideal. NTT yang merupakan wilayah kepulauan sejatinya membutuhkan 25 ribu anggota kepolisian untuk bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Nyatanya, saat ini hanya ada 10 ribu anggota kepolisian di NTT alias cuma 47 persen dari kebutuhan.

Ketersediaan jumlah aparat kepolisian yang ideal tak bisa diremehkan. Dengan beban kerja yang tidak terlalu menumpuk karena minimnya jumlah anggota misalnya, aparat kepolisian jadinya bisa semakin humanis dalam menjaga kamtibmas. Peran polisi sebagai pengayom masyarakat pun akan lebih mudah dilaksanakan. Ujung-ujungnya, kondisi masyarakat pun semakin sejuk dan tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Tidak ada maksud dari tulisan ini selain menyambungkan amanat masyarakat kepada Kapolri. Semoga bisa didengar dan diwujudkan.

Read More

Menggali Memori Perjuangan di Kabupaten Malaka

Dalam kunjungan kerja ke NTT beberapa waktu lalu, saya juga menyempatkan diri datang ke Kabupaten Malaka. Daerah ini juga termasuk salah satu yang terdampak badai siklon tropis Seroja pada awal April silam.

Ketika bencana menimpa, Malaka belum resmi memiliki kepala daerah karena Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin belum dilantik sebagai Bupati serta Wakil Bupati. PDI Perjuangan melalui pengurus DPC dan PAC kala itu termasuk yang turut bergerak cepat membuka posko tanggap darurat bencana di kediaman Simon Nahak.

Sebulan lebih bencana telah berlalu, proses rehabilitasi dan relokasi warga terus dilakukan. Saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan akan mendukung penuh segala upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bupati Simon Nahak dan jajarannya.

Dukungan ini tidak terbatas pada program pemulihan bencana, tetapi juga seluruh gerak langkah ke depan untuk membangun Malaka. Hal ini tak lain karena PDI Perjuangan dan saya optimistis bahwa pasangan Simon Nahak-Kim Taolin membawa pengharapan baru bagi Kabupaten Malaka.

Saya serahkan diri untuk sama-sama kita membangun Malaka. PDI Perjuangan merupakan partai pemilik mayoritas suara di DPR RI. Kader PDI Perjuangan menduduki jabatan Ketua di Komisi IV yang menangani pertanian dan kelautan serta Komisi V yang mengurusi infrastruktur. Adapun saya menjabat sebagai Ketua Komisi III yang berhubungan dengan aspek hukum dengan Polri, KPK, hingga MA sebagai mitra kerja.

PDI Perjuangan akan bergandengan tangan bersama Bupati-Wakil Bupati Malaka untuk mengelola daerah ini menjadi lebih baik. Komitmen ini tak lepas dari kepercayaan kami terhadap integritas kedua pemimpin daerah tersebut.

Ibarat naik oto, maka lebih baik naik oto besar. Demikian juga saya yakin program Bupati-Wakil Bupati Malaka bisa lebih mudah terwujud dengan dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan untuk bersama-sama mengelola daerah ini.

Di sisi lain, kunjungan ke Malaka ini tak ayal menggali kembali memori perjuangan perihal pemekaran Malaka lepas dari Kabupaten Belu. Saya ingat betul betapa dulu orang-orang mengatakan impian pemekaran Malaka ini bak jual obat di pinggir jalan karena pemerintah pusat tidak akan mengizinkan pemekaran terjadi.

Cemoohan itu tak membuat saya patah arang. Saya masih ingat betul periode beberapa tahun lalu ketika intens menjalin komunikasi dengan pemerintah dan rekan saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang ketika itu merupakan salah satu pimpinan Komisi II DPR RI, untuk membahas pemekaran Kabupaten Malaka.

Saya bahkan mengajak Ganjar Pranowo ke Belu untuk bertemu dengan Bupati Joachim Lopez serta sejumlah tokoh agama, termasuk Uskup Atambua. Saya bahkan mengatakan siap mundur dari DPR RI bila Malaka tidak berhasil memekarkan diri. Akhirnya, perjuangan berhasil dan Malaka ikut dimekarkan.

Read More