Menanti Kebijaksanaan Petugas Kepolisian Menjamin Kebebasan Berpendapat Warga Negara

Tak terhitung berapa kali saya telah menyampaikan ke publik soal pendapat mengenai kebebasan berpendapat di negeri kita tercinta ini. Saya selalu menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis di mana kebebasan berekspresi serta menyampaikan pendapat oleh tiap individu dijamin Negara.

Kebebasan ini bahkan diatur oleh Konstitusi kita. Pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 disebutkan dengan tegas bahwa: ” Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berekspresi merupakan amanah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM. Hanya, memang patut digarisbawahi juga bahwa kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi. Seperti contoh, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan 2 batasan, yaitu : Untuk alasan keamanan nasional dan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain.

Nah, prinsip-prinsip inilah yang mesti dicamkan saat membahas kebijakan sejumlah petugas kepolisian menangkap warga yang hendak menyatakan pendapatnya di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo. Hal ini terjadi seperti pada petani di Blitar hingga 10 anak muda mahasiswa UNS. Mereka sempat berurusan dengan polisi karena membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke sana.

Tentunya Kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana UU harus memiliki wawasan di atas. Keamanan nasional memang menjadi fokus utama, tetapi pelaksanaannya tetap harus menghormati kebebasan berpedapat serta hak asasi warga negara.

Maka dari itu, saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI meminta Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara jaminan atas kebebasan berekspresi dan jaminan atas keamanan nasional serta penghormatan atas harkat dan martabat orang lain. Dan juga saya harap kepada Kapolri, untuk meminimalisir tindakan represif terhadap aksi-aksi yang serupa dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif dan pencegahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *