Peran Strategis Polri dalam Pengendalian Covid-19 demi Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hampir dua tahun sudah dunia berjibaku menghadapi hantaman pandemi Covid-19. Berbagai terobosan memang telah dicapai, tetapi garis finis perjuangan menghentikan penyebaran virus Corona ini belum juga terlihat.

Hal yang menyebalkan dari pandemi ini karena dampaknya tak cuma pada kesehatan, tetapi juga berimbas pada ekonomi. Tak ada dunia yang tak gelagapan menghadapi tekanan ekonomi luar biasa akibat Covid-19.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, penurunan penerimaan negara, hingga peningkatan belanja negara dan pembiayaan dialami oleh semua negara. Tak ada negara yang lolos dari tekanan berat ini.

Namun, tentu saja ini tak bisa menjadi alasan untuk berhenti melangkah. Keseimbangan antara upaya memulihkan perekonomian dengan menyelamatkan kesehatan masyarakat menjadi tantangan semua pemerintahan, termasuk Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo.

Berbagai kebijakan sudah diambil, termasuk lewat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 23 Agustus untuk daerah Jawa dan Bali melalui Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2021 yang meliputi PPKM level 4, level 3 dan level 2 untuk beberapa daerah. Terhadap daerah di luar Jawa dan Bali, Pemerintah juga memperpanjang PPKM hingga tanggal 23 Agustus 2021 dengan penerapan PPKM level 4.

Kebijakan tersebut tentu berimplikasi pada perekonomian nasional karena menyebabkan tekanan terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan.

Strategi umum dari kebijakan pemerintah pada saat ini adalah melakukan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), percepatan vaksinasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit, dan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencari keseimbangan antara penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Tentu saja sembari terus fokus untuk program biaya belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha, masyarakat yang terdampak maupun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling merasakan dampak hebat dari Covid-19. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif seperti hotel, restoran, dan yang menyangkut masyarakat kecil, yaitu kerajinan yang dijajakan di objek-objek wisata merupakan jenis usaha yang terkena imbas langsung sejak pandemi Covid-19 berlangsung.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu destinasi wisata nasional yang betul-betul terdampak akibat pandemi ini. Kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, misalnya, terus menurun dari angka 256.171 wisatawan pada 2019 menjadi 44.543 orang pada periode setahun berselang. Pada Januari-Juli tahun ini, angkanya masih juga menurun menjadi 19.136 kunjungan.

Upaya menanggulangi penyebaran serta dampak Covid-19 ini hanya akan membuahkan hasil positif bila semua pihak berpartisipasi, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Bahkan, Polri sebenarnya bisa dibilang memiliki peranan yang sangat sPtrategis dalam mengatasi penyebaran Covid-19 maupun mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari segi kapasitas sumberdaya, Polri memiliki struktur organisasi yang sangat tangguh yaitu tersebar dari pusat hingga tingkat kecamatan, desa sampai daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia. Pengalaman saya menjadi anggota DPR RI selama 4 periode melihat bagaimana Polri juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan bangsa sehingga mampu menggerakkan sumberdaya yang dimiliki dan akhirnya Indonesia mampu keluar dari setiap permasalahan yang melanda.

Permasalahan utama terkait pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini adalah masih belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai kebijakan pembatasan oleh Pemerintah, pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang bahaya pandemi Covid-19 terutama di daerah-daerah kecil, pentingnya program vaksinasi, hingga bantuan sosial yang belum terdistribusi dengan baik kepada masyarakat terdampak. Dengan struktur organisasi yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat di setiap pelosok negeri, Polri akan dapat menutupi celah tersebut dengan sangat baik.

Institusi Polri sebagai penegak hukum diharapkan tidak hanya melakukan penindakan terhadap para pelanggar kebijakan dalam penanganan Covid-19, akan tetapi melakukan penegakan hukum secara humanis. Penegakan hukum secara humanis yaitu dengan sumberdaya yang dimiliki, Polri harus meningkatkan kapasitas personel dengan pemberian kemampuan pemahaman manajemen resiko sehingga institusi Polri dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan menjadi sesuatu yang penting dan begitu juga dengan program vaksinasi sehingga percepatan vaksinasi dapat terwujud.

Inovasi penegakan hukum menjadi kunci penting dalam memberikan efek jera sekaligus edukasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tren penegakan hukum di dunia saat ini sekarang cenderung menuju penegakan hukum yang humanis bukan represif. Tren restorative justice dimana pendekatan sosio-kultural lebih penting dibandingkan pendekatan normatif dengan mengedepankan keadilan serta kemanfaatan.

Momentum pandemi ini juga bisa diambil untuk meningkatkan persepsi publik kepada Polri agar menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat. Terbukti di berbagai survey, kepercayaan masyarakat kepada Polri juga naik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *