Rukun dan Bergandengan Tangan Menuju Sumba Barat yang Lebih Baik

Lokasi yang terletak jauh dari ibu kota Jakarta tak lantas berarti minim kedewasaan berpolitik. Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Dalam kunjungan kerja pada masa reses di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, akhir pekan lalu, saya sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolres, pimpinan OPD dan pimpinan Forkopimda, tokoh agama, serta para tetua adat yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pilkada Sumba Barat bisa berjalan aman dan lancar kendati penyelesaiannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Saya sampaikan betapa saya datang ke Kabupaten Sumba Barat dengan hati yang bangga dan bersyukur karena masyarakat di sana sudah punya kedewasaan dalam berpolitik. Selain itu, tentu saya sampaikan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, yakni dr. Kornelis Kodi Mete serta John Lado Bora Kabba, mesti selalu rukun sampai masa jabatan selesai. Bila memungkinkan, pasangan ini juga kompak maju pada periode kedua dan kembali memenangkannya.

Tentu keduanya butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Sumba Barat menjadi lebih maju ke depannya. Lupakanlah semua perbedaan yang terjadi pada proses pilkada yang lalu. Kini saatnya bergandengan tangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Sumba Barat.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (tengah) dalam kunjungan kerja di Waikabubak, Sumba Barat, Minggu (2/5/2021).

Kita tahu bersama kondisi seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungkinkan untuk mandiri tanpa sentuhan pemerintah pusat. Keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri.

Saya sendiri bersedia membantu dan mendukung aspirasi politik Bupati-Wakil Bupati, termasuk memperjuangkan alat-alat pertanian yang belum memadai, apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan. Syaratnya mudah saja, Bupati-Wakil Bupati yang sudah dilantik harus betul-betul menjadi Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung atau sekelompok orang, khususnya keluarganya sendiri.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan aparat penegak hukum dan HAM, saya meminta juga kepada Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk rukun dengan pemerintah. Tentu saja rukun bukan berarti bersekongkol, atau mendiamkan bila ada masalah.

Rukun yang saya maksudkan adalah bergandengan tangan dalam tugas serta fungsi masing-masing dengan saling memberikan masukan. Misalkan ada kebijakan Bupati yagn salah dan bisa membahayakan, tentu saja menjadi kewajiban bagi Kapolres, Kajari, dan Forkopimda untuk memberi masukan. Inilah bentuk lain kedewasaan berpolitik kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *