Rukun dan Bergandengan Tangan Menuju Sumba Barat yang Lebih Baik

Lokasi yang terletak jauh dari ibu kota Jakarta tak lantas berarti minim kedewasaan berpolitik. Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Dalam kunjungan kerja pada masa reses di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, akhir pekan lalu, saya sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolres, pimpinan OPD dan pimpinan Forkopimda, tokoh agama, serta para tetua adat yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pilkada Sumba Barat bisa berjalan aman dan lancar kendati penyelesaiannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Saya sampaikan betapa saya datang ke Kabupaten Sumba Barat dengan hati yang bangga dan bersyukur karena masyarakat di sana sudah punya kedewasaan dalam berpolitik. Selain itu, tentu saya sampaikan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, yakni dr. Kornelis Kodi Mete serta John Lado Bora Kabba, mesti selalu rukun sampai masa jabatan selesai. Bila memungkinkan, pasangan ini juga kompak maju pada periode kedua dan kembali memenangkannya.

Tentu keduanya butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Sumba Barat menjadi lebih maju ke depannya. Lupakanlah semua perbedaan yang terjadi pada proses pilkada yang lalu. Kini saatnya bergandengan tangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Sumba Barat.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (tengah) dalam kunjungan kerja di Waikabubak, Sumba Barat, Minggu (2/5/2021).

Kita tahu bersama kondisi seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungkinkan untuk mandiri tanpa sentuhan pemerintah pusat. Keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri.

Saya sendiri bersedia membantu dan mendukung aspirasi politik Bupati-Wakil Bupati, termasuk memperjuangkan alat-alat pertanian yang belum memadai, apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan. Syaratnya mudah saja, Bupati-Wakil Bupati yang sudah dilantik harus betul-betul menjadi Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung atau sekelompok orang, khususnya keluarganya sendiri.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan aparat penegak hukum dan HAM, saya meminta juga kepada Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk rukun dengan pemerintah. Tentu saja rukun bukan berarti bersekongkol, atau mendiamkan bila ada masalah.

Rukun yang saya maksudkan adalah bergandengan tangan dalam tugas serta fungsi masing-masing dengan saling memberikan masukan. Misalkan ada kebijakan Bupati yagn salah dan bisa membahayakan, tentu saja menjadi kewajiban bagi Kapolres, Kajari, dan Forkopimda untuk memberi masukan. Inilah bentuk lain kedewasaan berpolitik kita.

Read More

Bertarung dengan Etika yang Benar di Pilkada

Herman Herry, Herman Herry PDIP, Herman Herry NTT

Pelaksanaan pilkada serentak kian dekat. Pada 9 Desember mendatang, sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan menggelar pemilihan pemimpinnya.

Demikian juga halnya di Nusa Tenggara Timur, provinsi asal kelahiran saya. Sebanyak 9 kabupaten di provinsi ini akan menggelar pilkada serentak, yakni Kabupaten Malaka, Ngada, Belu, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, dan Manggarai Barat.

PDI Perjuangan, partai tempat saya bernaung, turut mengusung calon di masing-masing kabupaten. Pasangan Maria Geong-Silverius Sukur (Paket Misi) di Manggarai Barat, Herybertus G. L. Nabit-Heribertus Ngabut (Paket Hery Heri) di Manggarai, Helmut Waso-Yohanes Tay (Paket Hebat) di Ngada, Willybrodus Lay-J.T.Ose Luan (Paket Sahabat) di Malaka, Frengky H. Saunoah-Amandus Nahas (Paket Fresh) di Timor Tengah Utara, Orient Riwu Kore-Thobias Uly (Paket Ie Ray) di Sabu Raijua, Kristofel Praing-David Melo Wadu (Paket Sehati) di Sumba Timur, serta Marthen Toni Ngailu-Agustinus Bora (Paket Toni Agus) untuk Sumba Barat adalah kandidat yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai partai.

Konsolidasi demi konsolidasi tentunya sudah dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dan tim pemenangan di tiap daerah. Kampanye juga pasti sudah direncanakan dan digelar kendati harus terus menyesuaikan diri dengan kondisi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Di tengah semua kegiatan, ada satu hal yang tak boleh terlupakan. Solidnya perjuangan dalam menyongsong pilkada sebagaimana diamanatkan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri harus diiringi dengan kesiapan untuk menjauhi ujaran kebencian dan rasa permusuhan.

Kampanye menjelang pilkada memang mesti dianggap sebagai perlombaan. Hanya, ini perlombaan antar-saudara dan karena itu berlombalah dengan etika yang benar.

Pilkada ini adalah perlombaan antara teman, tetangga, atau saudara. Kita tetap menjadi teman, tetangga, maupun saudara dan akan tetap seperti itu selepas pilkada. Jangan pernah berpikir untuk meniupkan nuansa permusuhan. Mari berlomba secara elegan dengan politik yang santun.

Hal yang tak kalah penting ialah agar setiap yang berkompetisi menghindari diri dan tim dari permainan curang. Bertarunglah untuk memenangi hati rakyat dengan cara-cara yang baik dan tidak merusak persaudaraan.

Kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, mari kita lakukan perjuangan dengan gotong royong, satu tekad, dan satu hati dengan ketulusan. Tujuan mengikuti pilkada adalah untuk melayani masyarakat di wilayah masing-masing nantinya dan hal ini bisa kita capai dengan modal kebersamaan.

Merdeka!

Read More

Kabareskrim Baru Segera Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019).

Serah terima jabatan ini dilakukan berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Selamat atas pengangkatan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim. Selamat menjalankan tugas secara profesional dan menyelesaikan tantangan berat, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan.

Tugas pertama yang sudah menanti Komjen Listyo tak lain penuntasan kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Sudah dua tahun kasus ini bergulir tanpa kunjung ada kejelasan soal pengungkapannya. Jangan lupa bahwa Presiden Joko Widodo pekan lalu sudah menyampaikan agar kasus ini bisa selesai dalam hitungan hari.

Perintah Presiden ini selaras dengan keinginan masyarakat yang berharap kasus tersebut segera tuntas. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa keberhasilan mengungkap kasus ini dengan cepat sekaligus menjadi bukti kelayakan Komjen Listyo sebagai Kabareskrim baru.

Penyelesaian kasus penyerangan Novel Baswedan ini mendapat perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

Pada rapat kerja dengan Kapolri juga sudah membahas kasus ini. Kami dari Komisi III DPR RI mendorong Kapolri untuk serius mengungkap peristiwa penyerangan Novel Baswedan mengingat besarnya perhatian masyarakat.

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

Karena itu, mari kita tunggu pembuktian dari Kabareskrim baru.
Menurut saya, Komjen Pol Listyo punya rekam jejak mumpuni di bidang reserse mengingat pengalamannya yang pernah menjadi Kasubdit Bareskrim Mabes Polri dan Direktur Reserse Polda Sulawesi Tenggara.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya juga menyadari munculnya suara-suara keraguan dari sejumlah kalangan terkait penyelesaian kasus Novel Baswedan. Tentulah jadi tugas Komjen Pol Listyo untuk mementahkan keraguan tersebut.

Selamat bertugas, Komjen Listyo Sigit Prabowo!

Read More

Pengamanan Natal dan Tahun Baru Tak Boleh Terpaku pada Kejahatan Konvensional

Herman Herry Natal

Periode bulan Desember berarti merupakan masa persiapan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru bagi aparat kepolisian, salah satunya pihak berwajib di wilayah Sulawesi Utara.

Hal ini tak lain tak lepas dari gairah provinsi Sulawesi Utara menyambut Natal dan Tahun Baru mengingat lebih dari 67 persen warganya merupakan pemeluk agama Kristen dan Katolik.

Jangan lupa pula betapa Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, termasuk salah satu kota dengan perayaan Natal paling meriah di Indonesia.

Herman Herry Natal

Itu sebabnya saya sebagai Ketua Komisi III merasa perlu melakukan kunjungan kerja ke Polda Sulawesi Utara untuk mengecek persiapan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru di wilayah ini.

Aparat kepolisian di wilayah Sulut pimpinan Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto harus fokus merancang strategi pengamanan mengingat periode menjelang Natal dan Tahun Baru merupakan masa rawan tindak kriminalitas.

Hanya, aparat di wilayah Sulut tak boleh terpaku pada antisipasi kejahatan konvensional.

Potensi kejahatan transnasional terkait terorisme dan peredaran narkoba lintas batas negara juga tetap harus mendapat perhatian.

Pengawasan terhadap batas lintas negara menjadi penting mengingat posisi Sulut yang bisa dijadikan pintu masuk narkoba dari luar negeri, begitu juga pelaku terorisme dari Filipina.

Itu sebabnya pula aparat kepolisian tak bisa bekerja sendiri, melainkan mesti bekerjasama dengan instansi lain.

Kinerja aparat kepolisian dalam mengantisipasi kejahatan transnasional terkait terorisme dan peredaran narkoba lintas negara bisa lebih baik saat bekerjasama dengan Kanwil Kumham Sulut yang melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang keluar atau masuk wilayah Sulawesi Utara.

Kerjasama antar-instansi harus dilakukan demi membolehkan masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman.

Herman Herry
Ketua Komisi III
Dapil NTT II

FB: Herman Herry
IG: @hermanherryntt

Read More

Kasus Novel Baswedan Butuh Terobosan Istimewa dari Polri

Dua tahun lebih sudah berlalu, tepatnya pada 11 April 2017, sejak terjadinya kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Publik masih dibuat bertanya-tanya tentang kebenarannya karena kasus ini belum juga terungkap.

Polri, yang kini di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Idham Azis, tentu terus menjadi sorotan akibat berlarut-larutnya penyelesaian kasus tersebut. Karenanya, dalam Rapat Kerja pertama dengan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019), saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI mendesak jajaran Polri agar kasus penyerangan Novel Baswedan segera diselesaikan.

Periode dua tahun tanpa penyelesaian hanya berarti satu hal, yakni bahwa Kapolri yang baru mesti melakukan terobosan istimewa terkait penyerangan terhadap Novel Baswedan. Semakin cepat Polri bekerja menuntaskan kasus ini, tentu semakin baik dampaknya bagi upaya penegakan hukum di Tanah Air. Ada tanda tanya dan rasa penasaran di masyarakat yang harus segera dijawab oleh aparat kepolisian.

Selain kasus penyerangan Novel Baswedan, sorotan yang diarahkan ke Polri juga tak lain akibat ledakan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, pekan lalu. Usai kejadian, aparat kepolisian bergerak cepat dan telah menangkap 74 orang terduga teroris.

Jumlah orang yang ditangkap ini bukan cuma terbilang banyak. Tetapi, hal ini juga bisa menjadi indikasi bahwa masih ada yang perlu diperbaiki terkait program deradikalisasi.

Pihak kepolisian mungkin sudah berusaha maksimal menjalankan program deradikalisasi, tetapi sepertinya hasilnya belum maksimal. Karenanya, Komisi III DPR menekankan pada Polri untuk mengambil langkah kerjasama dengan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Semua ini mesti dilakukan demi Indonesia yang lebih aman dan damai.

Herman Herry
Ketua Komisi III
Dapil NTT II

FB: Herman Herry
IG: @hermanherryntt

Read More