Menggali Memori Perjuangan di Kabupaten Malaka

Dalam kunjungan kerja ke NTT beberapa waktu lalu, saya juga menyempatkan diri datang ke Kabupaten Malaka. Daerah ini juga termasuk salah satu yang terdampak badai siklon tropis Seroja pada awal April silam.

Ketika bencana menimpa, Malaka belum resmi memiliki kepala daerah karena Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin belum dilantik sebagai Bupati serta Wakil Bupati. PDI Perjuangan melalui pengurus DPC dan PAC kala itu termasuk yang turut bergerak cepat membuka posko tanggap darurat bencana di kediaman Simon Nahak.

Sebulan lebih bencana telah berlalu, proses rehabilitasi dan relokasi warga terus dilakukan. Saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan akan mendukung penuh segala upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bupati Simon Nahak dan jajarannya.

Dukungan ini tidak terbatas pada program pemulihan bencana, tetapi juga seluruh gerak langkah ke depan untuk membangun Malaka. Hal ini tak lain karena PDI Perjuangan dan saya optimistis bahwa pasangan Simon Nahak-Kim Taolin membawa pengharapan baru bagi Kabupaten Malaka.

Saya serahkan diri untuk sama-sama kita membangun Malaka. PDI Perjuangan merupakan partai pemilik mayoritas suara di DPR RI. Kader PDI Perjuangan menduduki jabatan Ketua di Komisi IV yang menangani pertanian dan kelautan serta Komisi V yang mengurusi infrastruktur. Adapun saya menjabat sebagai Ketua Komisi III yang berhubungan dengan aspek hukum dengan Polri, KPK, hingga MA sebagai mitra kerja.

PDI Perjuangan akan bergandengan tangan bersama Bupati-Wakil Bupati Malaka untuk mengelola daerah ini menjadi lebih baik. Komitmen ini tak lepas dari kepercayaan kami terhadap integritas kedua pemimpin daerah tersebut.

Ibarat naik oto, maka lebih baik naik oto besar. Demikian juga saya yakin program Bupati-Wakil Bupati Malaka bisa lebih mudah terwujud dengan dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan untuk bersama-sama mengelola daerah ini.

Di sisi lain, kunjungan ke Malaka ini tak ayal menggali kembali memori perjuangan perihal pemekaran Malaka lepas dari Kabupaten Belu. Saya ingat betul betapa dulu orang-orang mengatakan impian pemekaran Malaka ini bak jual obat di pinggir jalan karena pemerintah pusat tidak akan mengizinkan pemekaran terjadi.

Cemoohan itu tak membuat saya patah arang. Saya masih ingat betul periode beberapa tahun lalu ketika intens menjalin komunikasi dengan pemerintah dan rekan saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang ketika itu merupakan salah satu pimpinan Komisi II DPR RI, untuk membahas pemekaran Kabupaten Malaka.

Saya bahkan mengajak Ganjar Pranowo ke Belu untuk bertemu dengan Bupati Joachim Lopez serta sejumlah tokoh agama, termasuk Uskup Atambua. Saya bahkan mengatakan siap mundur dari DPR RI bila Malaka tidak berhasil memekarkan diri. Akhirnya, perjuangan berhasil dan Malaka ikut dimekarkan.

Read More

Bencana Tak Membeda-Bedakan, Penderitaanmu Turut Kami Rasakan

Kunjungan ke Kota dan Kabupaten Kupang pada akhir pekan lalu masih membekas betul di hati saya. Betapa saya menyaksikan langsung kerusakan parah yang diakibatkan oleh badai siklon tropis seroja.

Sejumlah titik kami datangi dalam kunjungan tersebut, termasuk Mesjid Agung Al-Baitul Qadim yang jadi tempat pengungsian warga di kelurahan Airmata. Dalam kunjungan ini kian terbuktilah betapa bencana datang tanpa pilih-pilih dan tidak kenal waktu.

Bagi masyarakat di kelurahan Airmata, bencana ini kian menambah beratnya beban di kala pandemi Covid-19. Kian menyesakkan lagi mengingat banyak dari mereka yang harus melihat tempat tinggalnya porak poranda justru hanya beberapa hari menjelang dimulainya bulan puasa. Berdasarkan info yang kami terima, tak kurang dari 165 rumah warga kelurahan Airmata rusak akibat bencana badai siklon tropis seroja.

Kepada warga yang mengungsi ke Mesji Agung Al-Baitul Qadim, yang dibangun pada 1806-1812 tersebut, saya harap mereka diberikan ketabahan dan rasa tawakal di tengah keprihatinan ini. Semoga mereka diberi kekuatan menjalani ibadah puasa dan melewati rangkaian cobaan tersebut dengan tabah.

Dalam kunjungan kemarin, saya dan sesama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang turut hadir memang menyerahkan sejumlah bantuan untuk sedikit meringankan beban warga. Kami sadar bahwa bantuan tersebut tentu tidak cukup. Bukan pula ingin menunjukkan bahwa kami bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang tengah dalam keadaan tidak menguntungkan.

Tapi, kunjungan kemarin kami harapkan dimaknai sebagai pertemuan persaudaraan. Kabar tentang musibah yang mengalami saudara-saudara kami di NTT, termasuk warga muslim di Airmata, telah mengetuk pintu hati persaudaraan kami untuk paling tidak boleh datang dan menunjukkan rasa prihatin serta rasa kebersamaan.

Yang kami bawa terutama adalah hati dan kasih bahwa kita semua keluarga dan bersaudara. Kami datang untuk menunjukkan dukungan, bahwa apapun yang terjadi dan betapapun beratnya kesulitan yang dialami masyarakat Airmata, penderitaan mereka adalah penderitaan kami juga.

Kami sampaikan juga bahwa rehabilitasi rumah warga, termasuk di Airmata, akan menjadi program yang kami bicarakan dengan pemerintah pusat. Sebagaimana amanat UU dan Konstitusi, pemerintah/negara bertanggung jawab atas warganya, terlebih di tengah kondisi bencana.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya juga akan berbicara dengan beberapa Menteri untuk segera dilakukan program pemulihan dan rehabilitasi. Tentu ini bukan karena kebaikan hati, melainkan memang merupakan bentuk dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hal tersebut.

Read More

BNN Jangan Jadi Sekadar Pelengkap

Keluhan yang sama terdengar lagi, bak lagu lama dari kaset kusut. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI bersama jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Kamis (18/3/2021), Kepala BNN yang baru Komjen Pol Petrus Golose menyampaikan sejumlah kendala yang kerap ditemui jajarannya saat menjalankan tugas pemberantasan narkoba.

Empat periode sebagai anggota dewan hingga sekarang dipercaya menjadi Ketua Komisi III, saya sudah bertemu dengan banyak Kepala BNN. Mulai dari Gories Mere, Budi Waseso, dan lainnya, persoalan yang disampaikan masih sama saja, itu-itu saja.

Saya bukan bermaksud menyalahkan kinerja BNN. Justru saya berkesimpulan bahwa siapapun Kepala BNN tidak akan bisa berbuat banyak bila tidak ada keseriusan dan terobosan baru dari semua pihak, termasuk Pemerintah!

Dengan kondisi seperti sekarang, BNN seolah sekadar pelengkap saja. BNN ibarat disuruh berperang dengan hanya bersenjatakan bambu runcing.

Padahal, saat ini BNN dipimpin oleh orang yang punya reputasi sangat baik dengan rekam jejak yang juga mengesankan. Siapa yang tidak kenal Petrus Golose. Keberhasilannya membasmi preman saat menjadi Kapolda Bali hanyalah satu dari sekian banyak prestasi yang diukirnya.

Belum lagi sosok pendamping seperti Arman Depari di posisi Direktur Penindakan. Keputusan memperpanjang masa jabatannya kendati sudah memasuki usia pensiun menjadi bukti betapa Beliau merupakan aset berharga.

Hanya, perpaduan dahsyat ini juga harus didukung oleh semua pihak. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kejahatan narkotika di Indonesia sudah ada di fase narco-terrorism. Masalahnya, kondisi darurat narkoba di negara ini seperti hanya slogan belaka.

Sebagai Ketua Komisi III, saya mendorong Kepala BNN untuk bertemu empat mata dengan Presiden. Paparkan terobosan yang akan dilakukan BNN dalam upaya mengatasi darurat narkoba di Indonesia.

Selain pemaparan itu, sampaikan bahwa BNN butuh anggaran untuk memperbaiki infrastruktur serta sarana dan prasaran yang pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya integritas anggota BNN sendiri. Bila Presiden bisa mengeluaran Perppu untuk mengerahkan segala daya upaya dan sumber daya demi memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19, saya rasa hal serupa akan bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan narkotika di negara kita.

Negara akan hancur bila kejahatan narkotika ini tidak disikapi dengan lebih serius. Salah satu bentuk keseriusan itu ialah revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala BNN harus bicara dengan Presiden untuk segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menyurati DPR guna melakukan revisi UU Narkotika sesegera mungkin. Dengan revisi UU Narkotika diharapkan BNN lebih leluasa dan lebih punya kemampuan untuk membangun sinergi dengan Kepolisian karena berada dalam posisi setara.

Hal seperti itu akan membuat orang-orang yang bekerja di BNN punya kebanggaan, memiliki karier dan masa depan yang sama dengan mereka yang berada di Kepolisian. Hal-hal ini tak boleh luput dalam UU yang baru nanti.

Yang kedua tentu terkait anggaran yang mesti dinaikkan. Kalau dengan anggaran yang biasa-biasa saja, siapapun yang jadi Kepala BNN dan entah berapa kalipun masa bakti Arman Depari diperpanjang, hasilnya tidak akan terasa. Tidak akan ada artinya karena memang tidak ada niat dari para stakeholder, termasuk Pemerintah, untuk serius memerangi peredaran narkoba.

Read More

Komisi III DPR Dukung Niat Baik Pemerintah Agar RUU KUHP Segera Disahkan

Herman Herry

Aspirasi publik terkait revisi UU ITE membuat kita mau tak mau mesti membahas hal lain yang tak kalah krusial, yakni pengesahan RUU KUHP yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD telah menyampaikan keinginan agar KUHP yang telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda segera diubah. Sebagaimana pernyataan Mahfud MD di sejumlah media, hal-hal yang dianggap keliru dalam RUU KUHP yang baru bisa menyusul untuk diperbaiki lewat legislative review maupun judicial review.

Komisi III DPR RI tentu menyambut keinginan baik Pemerintah terkait RUU KUHP. Niat itu sejalan dengan semangat Komisi III yang terus mendorong Pemerintah sebagai pengusul RUU KUHP untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut.

Revisi KUHP memang tak terhindarkan. KUHP sebagai induk hukum pidana tentunya menjadi penting dalam menjawab dinamika tindak pidana yang terus mengalami pembaharuan seiring dengan perkembangan zaman.

Bila akhirnya revisi KUHP terwujud, ini akan menjadi penanda sejarah bagi Indonesia untuk tidak lagi menggunakan hukum yang diadopsi dari Belanda. Apalagi jika melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik.

Hanya, perlu diingat bahwa perlu upaya yang lebih baik dalam sosialisasi RUU KUHP agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang membuat banyak isu negatif di publik ini yang sempat menjadi catatan penting dari DPR saat menyatakan pengesahan RUU KUHP ditunda beberapa waktu lalu.

Upaya ini memang sudah mulai dilakukan. Komisi III melihat Pemerintah mulai melakukan kembali sosialisasi RUU KUHP dan hal ini tentu sangat diperlukan agar publik mendapat pemahaman yang benar soal isi RUU KUHP.

Rencananya Pemerintah dan DPR akan terus melakukan sosialisasi RUU KUHP ke seluruh Indonesia untuk mendapatkan masukan dari masyarakat umum dan akademisi. Misalnya saja membahas terkait living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat yang akan diatur di RUU KUHP.

Read More

Prinsip Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran UU ITE

Herman Herry

Perdebatan demi perdebatan terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belakangan tak pelak menempatkan kepolisian dalam sorotan. Betapa tidak, lembaga penegak hukum inilah yang menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan kemudian memprosesnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sorotan ini menjadi kian kencang saat kepolisian dituding menjadi salah satu alat kekuasaan untuk menekan suara-suara dari kubu oposisi. Belum lagi ada sejumlah kasus di mana pelaporan atas pelanggaran UU ITE ini dilakukan oleh oknum aparat kepolisian atau kerabatnya.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga secara terbuka sudah menyampaikan betapa penerapan UU ITE sudah tidak sehat karena dipakai untuk saling melaporkan. Penerapan yang berpotensi menimbulkan perpecahan ini yang juga menjadi atensi khusus dari Presiden Joko Widodo sebelumnya.

Dengan dasar inilah Saudara Kapolri kemudian menyampaikan bahwa lembaga penegak hukum yang dipimpinnya mesti lebih selektif menangani perkara-perkara UU ITE. Kapolri menginginkan pelaporan UU ITE hanya boleh dilakukan oleh korban langsung, tidak lagi diwakili oleh pihak manapun sebagaimana yang banyak terjadi belakangan.

Sebagai Ketua Komisi III, saya menilai hal tersebut sebagai salah satu terobosan yang baik dalam penegakan hukum terkait UU ITE dan memang sudah semestinya begitu. Bila hal ini betul-betul diterapkan, saya yakin akan ada dampak yang baik untuk meredam kegaduhan dalam penegakan hukum terkait UU ITE.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Saudara Kapolri, polarisasi di masyarakat yang juga terkait dengan aksi saling melapor dengan memakai UU ITE ini sudah dalam tahap memprihatinkan. Apalagi bila penerapan UU ITE ini berkaitan dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA).

Satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pihak kepolisian bilang menghadapi hal seperti ini, yakni tetaplah bekerja secara profesional mendalami kasus tersebut hingga sejauh mana bisa menemukan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah kasus tersebut diteruskan atau tidak. Di sisi lain, semua pihak sebaiknya menahan diri untuk tidak beropini di media agar tidak menimbulkan kegaduhan tambahan.

Beberapa waktu lalu, Kapolri menyebut aparat kepolisian serbasalah dalam menegakkan aturan dalam UU ITE. Tentu ini bisa dipahami sebagai curahan hati Kapolri yang mungkin mewakili permasalahan penyidik di lapangan dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana UU.

Butuh kesepahaman terlebih dahulu antara DPR dan pemerintah terkait problem yang ada di UU ITE ini. Mari kita tunggu saja proses politik antara pimpinan DPR, Baleg, dan pemerintah.

Sambil menunggu proses tersebut, Kapolri harus melakukan terobosan-terobosan progresif untuk menyelesaikan polarisasi yang ada ini. Seperti contoh, arahan Kapolri yg beberapa waktu lalu disampaikan terkait UU ITE bisa diformalkan menjadi surat keputusan Kapolri. Agar penyidik di bawah bisa mendapat pedoman untuk menyelesaikan kasus-kasus ITE.

Belakangan ini kita sering mendengar istilah restorative justice yang juga digaungkan Kapolri pada fit and proper test di Komisi III. Prinsip restorative justice sangat bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus ITE dengan mengedepankan mediasi dan terciptanya keadilan bagi para pihak.

Read More