Menyambungkan Amanat Masyarakat kepada Kapolri

Dalam sejumlah kesempatan bertemu dengan konstituen ataupun masyarakat NTT pada umumnya, ada satu kegelisahan yang kerap mereka sampaikan pada saya. Hal ini tak lain soal kesempatan putra daerah untuk mengabdi sebagai anggota kepolisian di tanah kelahirannya.

Wajar bila kegelisahan itu disampaikan lewat saya. Salah satu mitra kerja Komisi III DPR RI yang saya ketuai tak lain ialah Polri. Tentunya masyarakat berharap saya bisa menyampaikan kegelisahan tersebut kepada orang yang tepat.

Amanat itulah yang saya sampaikan dalam rapat kerja Komisi III bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya pekan lalu. Sebagai wakil rakyat, saya menyampaikan permohonan agar ada kebijakan khusus mengenai pola perekrutan anggota polisi untuk daerah seperti NTT dan Papua.

Kebijakan khusus ini bukan tanpa alasan. Mengenai materi tes misalnya, tentu saja kemampuan siswa calon bintara di NTT dengan di Jawa terkait hal-hal semisal pengetahuan umum atau Bahasa Inggris pasti berbeda. Kemampuan calon-calon bintara putra daerah NTT ini tidak sama dengan saudara-saudara mereka di Jawa karena pendidikan yang mereka cicipi juga tak sama.

Untuk wilayah-wilayah seperti NTT dan Papua, tentu dibutuhkan ‘kearifan lokal’ dalam berbagai hal, termasuk perekrutan anggota kepolisian. Misalnya saja calon bintara yang direkomendasikan oleh Gereja, diminta oleh Pastur atau Pendeta atau ulama. Hal-hal seperti ini rasanya perlu dipertimbangkan karena calon-calon bintara itulah yang nantinya menjadi duta polisi di wilayah atau komunitas mereka.

Memang benar bahwa sebelumnya Polri telah melakukan penertiban dalam hal perekrutan calon anggota kepolisian. Sebagai anggota DPR dari Komisi III, saya pribadi setuju dengan kebijakan penertiban tersebut. Hanya, menimbang situasi kekinian, dengan segala kerendahan hati saya berharap ada kebijakan khusus yang diambil oleh Kapolri.

Selain itu, saya sampaikan juga betapa jumlah personel kepolisian di NTT sangat jauh dari ideal. NTT yang merupakan wilayah kepulauan sejatinya membutuhkan 25 ribu anggota kepolisian untuk bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sana. Nyatanya, saat ini hanya ada 10 ribu anggota kepolisian di NTT alias cuma 47 persen dari kebutuhan.

Ketersediaan jumlah aparat kepolisian yang ideal tak bisa diremehkan. Dengan beban kerja yang tidak terlalu menumpuk karena minimnya jumlah anggota misalnya, aparat kepolisian jadinya bisa semakin humanis dalam menjaga kamtibmas. Peran polisi sebagai pengayom masyarakat pun akan lebih mudah dilaksanakan. Ujung-ujungnya, kondisi masyarakat pun semakin sejuk dan tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Tidak ada maksud dari tulisan ini selain menyambungkan amanat masyarakat kepada Kapolri. Semoga bisa didengar dan diwujudkan.

Read More

Menggali Memori Perjuangan di Kabupaten Malaka

Dalam kunjungan kerja ke NTT beberapa waktu lalu, saya juga menyempatkan diri datang ke Kabupaten Malaka. Daerah ini juga termasuk salah satu yang terdampak badai siklon tropis Seroja pada awal April silam.

Ketika bencana menimpa, Malaka belum resmi memiliki kepala daerah karena Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin belum dilantik sebagai Bupati serta Wakil Bupati. PDI Perjuangan melalui pengurus DPC dan PAC kala itu termasuk yang turut bergerak cepat membuka posko tanggap darurat bencana di kediaman Simon Nahak.

Sebulan lebih bencana telah berlalu, proses rehabilitasi dan relokasi warga terus dilakukan. Saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan akan mendukung penuh segala upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bupati Simon Nahak dan jajarannya.

Dukungan ini tidak terbatas pada program pemulihan bencana, tetapi juga seluruh gerak langkah ke depan untuk membangun Malaka. Hal ini tak lain karena PDI Perjuangan dan saya optimistis bahwa pasangan Simon Nahak-Kim Taolin membawa pengharapan baru bagi Kabupaten Malaka.

Saya serahkan diri untuk sama-sama kita membangun Malaka. PDI Perjuangan merupakan partai pemilik mayoritas suara di DPR RI. Kader PDI Perjuangan menduduki jabatan Ketua di Komisi IV yang menangani pertanian dan kelautan serta Komisi V yang mengurusi infrastruktur. Adapun saya menjabat sebagai Ketua Komisi III yang berhubungan dengan aspek hukum dengan Polri, KPK, hingga MA sebagai mitra kerja.

PDI Perjuangan akan bergandengan tangan bersama Bupati-Wakil Bupati Malaka untuk mengelola daerah ini menjadi lebih baik. Komitmen ini tak lepas dari kepercayaan kami terhadap integritas kedua pemimpin daerah tersebut.

Ibarat naik oto, maka lebih baik naik oto besar. Demikian juga saya yakin program Bupati-Wakil Bupati Malaka bisa lebih mudah terwujud dengan dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan untuk bersama-sama mengelola daerah ini.

Di sisi lain, kunjungan ke Malaka ini tak ayal menggali kembali memori perjuangan perihal pemekaran Malaka lepas dari Kabupaten Belu. Saya ingat betul betapa dulu orang-orang mengatakan impian pemekaran Malaka ini bak jual obat di pinggir jalan karena pemerintah pusat tidak akan mengizinkan pemekaran terjadi.

Cemoohan itu tak membuat saya patah arang. Saya masih ingat betul periode beberapa tahun lalu ketika intens menjalin komunikasi dengan pemerintah dan rekan saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang ketika itu merupakan salah satu pimpinan Komisi II DPR RI, untuk membahas pemekaran Kabupaten Malaka.

Saya bahkan mengajak Ganjar Pranowo ke Belu untuk bertemu dengan Bupati Joachim Lopez serta sejumlah tokoh agama, termasuk Uskup Atambua. Saya bahkan mengatakan siap mundur dari DPR RI bila Malaka tidak berhasil memekarkan diri. Akhirnya, perjuangan berhasil dan Malaka ikut dimekarkan.

Read More

Rukun dan Bergandengan Tangan Menuju Sumba Barat yang Lebih Baik

Lokasi yang terletak jauh dari ibu kota Jakarta tak lantas berarti minim kedewasaan berpolitik. Suasana harmonis yang diperlihatkan masyarakat Sumba Barat bisa menjadi contoh betapa kedewasaan berpolitik ini tak dibatasi oleh kondisi wilayah atau faktor sosial-ekonomi masyarakatnya.

Dalam kunjungan kerja pada masa reses di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, akhir pekan lalu, saya sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolres, pimpinan OPD dan pimpinan Forkopimda, tokoh agama, serta para tetua adat yang telah menciptakan suasana kondusif sehingga pilkada Sumba Barat bisa berjalan aman dan lancar kendati penyelesaiannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi.

Saya sampaikan betapa saya datang ke Kabupaten Sumba Barat dengan hati yang bangga dan bersyukur karena masyarakat di sana sudah punya kedewasaan dalam berpolitik. Selain itu, tentu saya sampaikan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, yakni dr. Kornelis Kodi Mete serta John Lado Bora Kabba, mesti selalu rukun sampai masa jabatan selesai. Bila memungkinkan, pasangan ini juga kompak maju pada periode kedua dan kembali memenangkannya.

Tentu keduanya butuh dukungan dari seluruh masyarakat untuk membangun Sumba Barat menjadi lebih maju ke depannya. Lupakanlah semua perbedaan yang terjadi pada proses pilkada yang lalu. Kini saatnya bergandengan tangan bersama Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Sumba Barat.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (tengah) dalam kunjungan kerja di Waikabubak, Sumba Barat, Minggu (2/5/2021).

Kita tahu bersama kondisi seluruh Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memungkinkan untuk mandiri tanpa sentuhan pemerintah pusat. Keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri.

Saya sendiri bersedia membantu dan mendukung aspirasi politik Bupati-Wakil Bupati, termasuk memperjuangkan alat-alat pertanian yang belum memadai, apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan. Syaratnya mudah saja, Bupati-Wakil Bupati yang sudah dilantik harus betul-betul menjadi Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung atau sekelompok orang, khususnya keluarganya sendiri.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan aparat penegak hukum dan HAM, saya meminta juga kepada Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri untuk rukun dengan pemerintah. Tentu saja rukun bukan berarti bersekongkol, atau mendiamkan bila ada masalah.

Rukun yang saya maksudkan adalah bergandengan tangan dalam tugas serta fungsi masing-masing dengan saling memberikan masukan. Misalkan ada kebijakan Bupati yagn salah dan bisa membahayakan, tentu saja menjadi kewajiban bagi Kapolres, Kajari, dan Forkopimda untuk memberi masukan. Inilah bentuk lain kedewasaan berpolitik kita.

Read More

Bencana Tak Membeda-Bedakan, Penderitaanmu Turut Kami Rasakan

Kunjungan ke Kota dan Kabupaten Kupang pada akhir pekan lalu masih membekas betul di hati saya. Betapa saya menyaksikan langsung kerusakan parah yang diakibatkan oleh badai siklon tropis seroja.

Sejumlah titik kami datangi dalam kunjungan tersebut, termasuk Mesjid Agung Al-Baitul Qadim yang jadi tempat pengungsian warga di kelurahan Airmata. Dalam kunjungan ini kian terbuktilah betapa bencana datang tanpa pilih-pilih dan tidak kenal waktu.

Bagi masyarakat di kelurahan Airmata, bencana ini kian menambah beratnya beban di kala pandemi Covid-19. Kian menyesakkan lagi mengingat banyak dari mereka yang harus melihat tempat tinggalnya porak poranda justru hanya beberapa hari menjelang dimulainya bulan puasa. Berdasarkan info yang kami terima, tak kurang dari 165 rumah warga kelurahan Airmata rusak akibat bencana badai siklon tropis seroja.

Kepada warga yang mengungsi ke Mesji Agung Al-Baitul Qadim, yang dibangun pada 1806-1812 tersebut, saya harap mereka diberikan ketabahan dan rasa tawakal di tengah keprihatinan ini. Semoga mereka diberi kekuatan menjalani ibadah puasa dan melewati rangkaian cobaan tersebut dengan tabah.

Dalam kunjungan kemarin, saya dan sesama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang turut hadir memang menyerahkan sejumlah bantuan untuk sedikit meringankan beban warga. Kami sadar bahwa bantuan tersebut tentu tidak cukup. Bukan pula ingin menunjukkan bahwa kami bisa memberikan sesuatu kepada mereka yang tengah dalam keadaan tidak menguntungkan.

Tapi, kunjungan kemarin kami harapkan dimaknai sebagai pertemuan persaudaraan. Kabar tentang musibah yang mengalami saudara-saudara kami di NTT, termasuk warga muslim di Airmata, telah mengetuk pintu hati persaudaraan kami untuk paling tidak boleh datang dan menunjukkan rasa prihatin serta rasa kebersamaan.

Yang kami bawa terutama adalah hati dan kasih bahwa kita semua keluarga dan bersaudara. Kami datang untuk menunjukkan dukungan, bahwa apapun yang terjadi dan betapapun beratnya kesulitan yang dialami masyarakat Airmata, penderitaan mereka adalah penderitaan kami juga.

Kami sampaikan juga bahwa rehabilitasi rumah warga, termasuk di Airmata, akan menjadi program yang kami bicarakan dengan pemerintah pusat. Sebagaimana amanat UU dan Konstitusi, pemerintah/negara bertanggung jawab atas warganya, terlebih di tengah kondisi bencana.

Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya juga akan berbicara dengan beberapa Menteri untuk segera dilakukan program pemulihan dan rehabilitasi. Tentu ini bukan karena kebaikan hati, melainkan memang merupakan bentuk dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hal tersebut.

Read More

NTT adalah Raksasa yang Akan Bangun dan Mewarnai Indonesia

Pada awal Desember 2019, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) di tingkat pusat dan daerah resmi dibubarkan. Pembubaran itu ditetapkan melalui Keputusan Kejaksaan Agung nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019.

Bagi yang belum familiar, TP4 ini merupakan program yang dibentuk sejak Juli 2015 di era kepemimpinan Jaksa Agung M. Prasetyo. TP4 dibentuk sebagai pendamping pemerintah psuat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif.

Kendati diklaim efektif menyelamatkan uang negara dari perilaku koruptif oknum pemerintah pusat dan daerah, TP4 ini justru banyak dikeluhkan. Menkopolhukam Mahfud MD misalnya, menyebut TP4 dimanfaatkan sejumlah kepala daerah untuk menyamarkan pelanggaran hukum dan stempel bahwa seolah-olah proyek yang digarap bersih dari perilaku korupsi. Sejumlah Pemda juga disinyalir berlindung dari ketidakbenaran dengan seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4.

Klaim penyelamatan uang negara juga tidak terbukti. Badan Pemeriksa Keuangan malah pernah menemukan hilangnya potensi penghematan anggaran negara dalam sejumlah proyek yang telah mendapat pendampingan TP4. Puncaknya tentu tertangkapnya sejumlah jaksa yang merupakan anggota TP4D dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Agustus 2019.

Adapun pembubaran TP4 ini juga tak lepas dari usulan Komisi III DPR RI yang saya ketuai. Saat itu, Komisi III DPR RI meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan TP4D karena menjadi salah satu biang dalam sejumlah kasus korupsi. Pembubaran ini merupakan salah satu terobosan hukum yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga ada perubahan paradigma dalam diri lembaga penegak hukum saat ini.

Lantas, apa kaitannya dengan dunia usaha? Sebagaimana beberapa kali saya sampaikan dalam sejumlah kesempatan, menjadi pengusaha tidaklah mudah. Di antara mereka yang bertekad menjadi pengusaha, tentu ada yang berhasil dan tidak sedikit juga yang gagal. Pengalaman lebih dari 40 tahun berjuang mulai dari titik nol sebagai pedagang asongan hingga seperti sekarang mengajarkan pada saya bahwa menjadi pengusaha mesti tahan banting.

Salah satu yang paling ditakuti oleh pengusaha tak lain ketika aparat penegak hukum mengatakan mencari kerugian negara dari proyek yang sedang ditangani sang pengusaha. Pengusaha pasti ketakutan kalau aparat hukum mengatakan ia terkena pasal 55 (KUHP, red.) atau pasal turut serta karena akan sangat berpengaruh pada bisnis sang pengusaha ke depan.

Hal inilah yang menjadi salah satu fokus perjuangan saya selama empat periode di DPR. Komisi III berkomitmen menyelesaikan sengkarut sejumlah produk hukum yang membelit iklim usaha atau investasi melalui revisi peraturan perundang-undangan, seperti revisi KUHP, UU Pemasyarakatan, UU Kejaksaan, dan lainnya.

Salah satu maksud dari revisi ini tentulah memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha di Indonesia. Tentu saja proses revisi ini tak bisa dilakukan serta merta karena harus melalui kesepakatan di DPR dan juga bersama pemerintah.

Lewat perjuangan di DPR, tentu saya berharap para pengusaha di NTT tidak lagi terombang-ambing di tengah ketidakpastian hukum. Hal ini akan memudahkan mereka agar tidak menyerempet larangan-larangan hukum dalam menjalankan bisnisnya.

Kepastian ini juga mesti terlihat dalam kinerja lembaga penegak hukum yang merupakan mitra Komisi III, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Berkali-kali saya sampaikan kepada petugas di kedua lembaga tersebut untuk melakukan penegakan hukum secara profesional, bermartabat, manusiawi, dan tegas tanpa pandang bulu. Saya juga ingatkan untuk tidak menerapkan penegakan hukum karena hasutan, balas dendam, faktor suka atau tidak suka dan sebagainya. Tak hanya itu, kepada lembaga penegak hukum juga saya ingatkan untuk tidak lagi menerapkan target jumlah penanganan atau capaian kasus.

Berkali-kali saya sampaikan ke orang betapa saya beruntung diizinkan Tuhan lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur. NTT ini adalah raksasa tidur dengan potensi yang sebenarnya luar biasa. Dengan iklim berusaha yang sudah kondusif nantinya, saya yakin para pengusaha di NTT bisa membangunkan raksasa ini dan ikut mewarnai Indonesia.

Read More